AS Nyatakan Perlakuan China pada Muslim Uighur Genosida

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menghantam China dengan sanksi baru dengan menyatakan kebijakan China terhadap Muslim dan etnis minoritas di Provinsi Xinjiang barat sebagai genosida. Pompeo membuat keputusan tersebut, Selasa (19/1), hanya 24 jam sebelum Presiden terpilih Joe Biden menjabat.

"Tindakan ini merupakan penghinaan terhadap orang-orang China dan negara-negara beradab di mana pun. Republik Rakyat China dan PKC (Partai Komunis China) harus dimintai pertanggungjawaban," kata Pompeo di Twitter.

Dilansir di CBS News, Selasa (19/1), tidak ada tanggapan segera dari tim Biden, meskipun beberapa anggota telah bersimpati dengan penunjukan seperti itu di masa lalu. Keputusan Pompeo tidak memiliki dampak langsung.

Banyak dari mereka yang dituduh mengambil bagian dalam penindasan di Xinjiang sudah berada di bawah sanksi AS. Langkah Selasa adalah yang terbaru dari serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintahan Trump terhadap China.

Sejak tahun lalu, pemerintah AS terus meningkatkan tekanan terhadap Beijing, menjatuhkan sanksi kepada banyak pejabat dan perusahaan atas aktivitas mereka di Taiwan, Tibet, Hong Kong, dan Laut Cina Selatan.

Hukuman itu semakin keras sejak awal tahun lalu ketika Presiden Donald Trump dan Pompeo mulai menuduh China berusaha menutupi pandemi virus corona. Tepat pada Sabtu, Pompeo mencabut pembatasan pada kontak diplomatik AS dengan pejabat Taiwan. Hal itu memicu teguran keras dari China, yang menganggap pulau itu sebagai provinsi pemberontak.

Lima hari lalu, pemerintah mengumumkan akan menghentikan impor kapas dan tomat dari Xinjiang. Pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mengatakan mereka akan memblokir produk dari sana yang dicurigai diproduksi dengan kerja paksa.

Xinjiang adalah pemasok kapas global utama sehingga pesanan tersebut dapat berdampak signifikan pada perdagangan internasional. Pemerintahan Trump telah memblokir impor dari masing-masing perusahaan yang terkait dengan kerja paksa di wilayah tersebut. AS telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Partai Komunis dengan peran penting dalam kampanye tersebut.

China telah memenjarakan lebih dari satu juta orang, termasuk Uighur dan kelompok etnis sebagian besar Muslim lainnya di jaringan kamp konsentrasi yang luas, menurut pejabat AS dan kelompok hak asasi manusia. Orang-orang menjadi sasaran penyiksaan, sterilisasi dan indoktrinasi politik selain kerja paksa sebagai bagian dari kampanye asimilasi di wilayah yang penduduknya secara etnis dan budaya berbeda dari mayoritas China Han.

China membantah semua dakwaan tersebut, tetapi kerja paksa Uighur telah dikaitkan dengan pelaporan dari The Associated Press ke berbagai produk yang diimpor ke AS, termasuk pakaian dan barang elektronik seperti kamera dan monitor komputer. China mengatakan kebijakannya di Xinjiang hanya bertujuan mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut dan membasmi radikalisme. China juga menolak kritik atas apa yang dianggap sebagai urusan internalnya.