Target Produksi Kedelai Naik, Petani: Jangan Setengah Hati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) akan meningkatkan produksi kedelai lewat penggunaan benih unggul dan penyediaan lahan tanam menjadi 500 ribu ton tahun ini dari rata-rata normal 400 ribu ton. Pemerintah pun diminta untuk memberikan jaminan kepada petani yang nantinya bakal menanam kedelai.

"Kebijakan jangan setengah hati. Sekarang lagi bermasalah seolah-olah pemerintah ingin tampil menjadi pahlawan," kata kata Ketua Harian Dewan Pimpian Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmaja kepada Republika.co.id, Rabu (13/1).

Entang menilai, sejak era pemerintah sebelumnya, pemerintah dan petani sudah sepakat untuk berupaya swasembada padi, jagung, dan kedelai. Namun, yang bisa dicapai baru padi dan jagung. Menurutnya, terdapat masalah mendasar yang terdapat di dalam budidaya kedelai.

Menurut dia, masalah itu seperti kuantitas dan tampilan kedelai yang kurang bagus serta harga yang jauh lebih murah. "Secara skala ekonomi, kedelai belum bisa untungkan petani. Apalagi ini termasuk tanaman manja, perlakuan khusus. Petani mengurus diri dan keluarganya saja sudah susah. Ini persoalan serius," katanya.

Lebih lanjut, Entang menambahkan, pemerintah harus membuat desain jangka panjang untuk kedelai. Namun, wajib melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pengusaha, lembaga sosial masyarakat, hingga komunitas. Rencana kebijakan yang hanya dibuat sendiri oleh pemerintah tidak akan bisa berjalan efektif.

Rencana jangka panjang juga harus konsisten di jalankan pemerintah. Tidak berganti-ganti setiap penggantian presiden maupun menteri. Itu agar kementerian dan lembaga terkait bisa fokus bekerja dalam mengejar target-target produksi pangan nasional.

Selain itu, ia meminta agar pemerintah mulai membuat basis data petani kedelai di Indonesia. "Ini jadi masalah, siapa sih petani kedelai itu? Lahannya di mana? kalau menanam kedelai di lahan padi, itu tidak jelas jadinya," kata Entang.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nuruddin, menambahkan, perlu ada insentif bagi petani kedelai seperti halnya insentif pada komoditas padi. Hal itu termasuk dalam kebijakan non harga. Insentif itu setidaknya membuat petani memiliki motivasi untuk membudidayakan kedelai.

Seperti diketahui, insentif bagi petani padi cukup banyak dalam kebutuhan produksi. Seperti misalnya subsidi pupuk dan benih. Padi juga memiliki pasar yang jelas untuk saluran penyerapan.

Lebih lanjut, Nuruddin juga meminta agar ada kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah. "Kebijakan harga itu harus sama seperti yang diberikan untuk padi seperti menetapkan harga di hulu dan di hilir," kata Nuruddin.