Pemerintah Diminta Perpanjang Masa PSBB
Hal itu perlu dilakukan jika belum ada gejala penurunan warga terpapar Covid-19.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Fahira Idris menyarankan agar pemerintah memperpanjang penerapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta. Hal tersebut perlu dilakukan jika belum ada gejala penurunan warga yang terinfeksi virus Covid-19.
"Jika nanti di Jakarta PSBB diperpanjang, ruang-ruang di mana terjadinya interaksi warga harus mendapat perhatian untuk dievaluasi," kata Fahira Idris dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (20/4).
Menurutnya, sektor yang menjadi perhatian utama adalah transportasi umum yang melintasi Jabodetabek seperti KRL. Begitu juga dengan jika ada perusahaan di luar sektor yang dikecualikan masih mewajibkan pekerja masuk kantor.
Dia menuntut adanya kepaduan sikap antara pemerintah pusat dan daerah agar PSBB tersebut dapat berjalan maksimal. Dia mengatakan, pemerintah pusat juga harus mendengarkan dan mengakomodasi strategi pemerintah daerah agar PSBB benar-benar mampu menurunkan angka penularan.
Menurut Fahira, sebagai penanggungjawab dan pelaksana PSBB, pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat memutus rantai penularan Covid-19 dan berhasil secara kualitatif dan kuantitatif. Namun, sambung dia, jika selama 14 hari penerapan, belum ada gejala penurunan jumlah infeksi maka artinya ada hambatan. "Salah satunya masih terjadi ruang interaksi antarwarga," katanya.