Apa Itu Omnibus Law?

Omnibus law dinilai mampu menghilangkan tumpang-tindih aturan yang ada.

Republika TV/Wibisono
Menkopolhukam, Mahfud MD (Kedua Kiri)
Rep: Muhamad Rifani Wibisono Red: Sadly Rachman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan omnibus law diadakan untuk menyinkronkan berbagai aturan pada bidang yang sama, tetapi mengaturnya berbeda-beda.

Metode ini sebenarnya akan memperingkas sebuah aturan yang ada. Secara mudahnya omnibus law menurut Mahfud dapat diartikan sebagai sebuah metode pembuatan undang-undang untuk mengatur banyak hal dalam satu paket.

Menurut dia, kehadiran omnibus law tak lain untuk memudahkan investasi masuk ke Indonesia. Omnibus law menurutnya mampu menghilangkan tumpang-tindih aturan yang ada. Tumpang-tindih aturan ini yang dinilai menyebabkan investasi macet.

Berikut video lengkapnya.

 

 

Videografer | Muhamad Rifani Wibisono

Video Editor | Fian Firatmaja

 
Berita Terpopuler

PP Muhammadiyah Tanggapi Soal Tambang untuk Ormas Keagamaan

Diduga Bunuh Diri di Apartemen Bandung, Rahul Pinem Atlet MMA Sempat Alami Pendarahan

Penghasilan Konten Kreator Bisa Jadi Haram, Begini Penjelasan Ijtima Ulama

Polisi Jelaskan Motif Ibu Lecehkan Anak Kandung yang Videonya Viral di Medsos

Ini Penjelasan Disdik Jabar Soal Website PPDB Jabar Sulit Diakses

Mensesneg Umumkan Pengunduran Diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN

Bripda IM, Instruksi Atasan Berpangkat Kombes, dan Misteri Motif Penguntitan Jampidsus

Benarkah Israel Tutupi Kehancuran IDF di Gaza?

Syarat Perjanjian Damai: Hamas tak Boleh Memerintah Jalur Gaza

Belajar dari Sengkarut Taperum, Tapera ala Orde Baru