Wednesday, 17 Syawwal 1443 / 18 May 2022

INDEX BERITA

Pakar Sebut Metode Omnibus Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

Saturday, 16 Apr 2022 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti memeprtanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan...

Revisi UU PPP akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Mendatang

Thursday, 14 Apr 2022 05:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Dalam rapat tersebut, Baleg mengambil keputusan tingkat I...

Siang Ini, Ribuan Buruh se-Jabotabek Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di DPR

Friday, 14 Jan 2022 09:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan buruh se-Jabodetabek yang tergabung dalam berbagai elemen siap menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law di depan kompleks Gedung MPR/DPR/DPRD RI,...

Buruh Berunjuk Rasa Tolak UU Ciptaker di Jakarta

Wednesday, 08 Dec 2021 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya tersebut mereka meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor...

Respon Menko Perekonomian Atas Vonis MK tentang UU Ciptaker

Monday, 29 Nov 2021 21:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujuan formil UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/11/2021). Airlangga...

Pemerintah Pastikan Perbaiki UU Cipta Kerja

Monday, 29 Nov 2021 15:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, AntaraPemerintah menyatakan keseriusannya memperbaiki Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyampaikan surat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan...

Hamdan: Ada 3 Alasan UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat

Monday, 29 Nov 2021 14:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengapresiasi putusan dari lembaga yang pernah dipimpinnya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut dia, setidaknya...

MK Dinilai Inkonsistensi Beri Putusan Terhadap UU Ciptaker

Monday, 29 Nov 2021 14:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator tim kuasa hukum pemohon uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Viktor Santoso Tandiasa menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait regulasi tersebut....

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

Monday, 29 Nov 2021 12:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...

Baleg: Perbaikan UU Ciptaker Hal yang Biasa

Sunday, 28 Nov 2021 13:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Baleg DPR-RI, Firman Soebagyo meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Ciptaker tak perlu diperdebatkan panjang lebar. Menurutnya, perbaikan terhadap UU hasil putusan...

Pernyataan KAMI Tanggapi Putusan MK di UU Ciptaker

Sunday, 28 Nov 2021 07:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Presidium KAMI Prof Din Syamsuddin,...

Pakar: Kawal Kepatuhan Pemerintah Jalani Putusan UU Ciptaker

Saturday, 27 Nov 2021 00:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengajak masyarakat mengawal kepatuhan Pemerintah dan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja. MK memutus UU Cipta...

KSPI Nilai Airlangga Sebar Propaganda Pascaputusan MK

Friday, 26 Nov 2021 20:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta...

Dua Saran Yusril untuk Pemerintah Seusai Putusan MK

Friday, 26 Nov 2021 18:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengalami pekerjaan berat usai...

Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Membingungkan

Friday, 26 Nov 2021 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 terkesan...