REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andreas Hugo Pareira berharap langkah Pemerintah Indonesia dalam upaya menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya di Rakhine, Myanmar berhasil. Hal ini lantaran tragedi kemanusiaan yang terjadi beberapa waktu terakhir tersebut bukan hanya terkait masalah dalam negeri Myanmar saja, melainkan mempunyai dimensi internasional yang sangat kuat.
Sebab, persoalan Rohingya menyangkut kemanusiaan dan melanggar Hal Asasi Manusia (HAM). "Karena upaya untuk membersihkan satu etnis tertentu. Tapi itu nanti kita tunggu hasil dari kunjungan Menlu di sana. Kami berharap dengan kunjungan Menlu, bisa memberikan penjelasan yang akurat pada kita maupun pada dunia luar," ujar Andreas.
Anggota Fraksi PDIP tersebut juga berharap tragedi di Rohingya jangan sampai memicu persoalan di dalam negeri Indonesia.
"Kita tidak menghendaki mengimpor masalah ini dalam negeri. Ini yang harus kita jaga dan apa yang dilakukan pemerintah sebagai negara yang berdaulat dan mempunyai hubungan baik bilateral maupun dalam kerangka ASEAN," ujarnya.
Hal ini menyusul adanya pihak-pihak yang hendak mengaitkan persoalan Rohingya dengan agama. Ia berharap agar upaya Pemerintah Indoensia mendorong Pemerintah Myanmar menyelesaikan persoalan tersebut bisa dilakukan. Sehingga kelompok Rohingya yang ada di Rakhine, Myanmar bisa hidup dengan tegang dan damai tanpa ada penindasan.
"Jalan yang terbaik membantu dan mendorong Pemerintah Myanmar membantu masalah ini sehingga mereka, tetap ada di wilayahnya agar tidak terjadi penindasan saudara di Rohingnya," ujar Andreas.
