REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan autopsi ulang oleh sembilan dokter dari tim forensi Muhammadiyah terhadap jenasah terduga teroris, Siyono akhirnya dilaksanakan pada Ahad (3/4) pagi.
Keberanian Muhammadiyah mengautopsi jenasah Siyono yang sempat tertunda akibat adanya penolakan oleh beberapa pihak ini diacungi jempol oleh beberapa pihak termasuk dari Anggota Komisi III DPR RI.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengapresiasi keberanian Muhammadiyah mengadvokasi keluarga Siyono hingga melakukan autopsi ulang jenasah Siyono. Menurut dia ini keberanian yang ditunjukkan Muhammadiyah ini penting sebagai pelajaran dalam penegakkan hukum.
"Sebagai ormas besar di indonesia, saya pikir sudah menjadi tanggung jawab moral muhammadiyah untuk melakukan itu. Tentu saja, kita hormat muhammadiyah punya keberanian untuk melakukan itu," ujar Djamil kepada Republika.co.id, Ahad (3/4).
Apa yang dilakukan Muhammadiyah ini, menurut di, merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum selama ini, khususnya oleh aparat dalam hal tindak pemberantasan terorisme.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menilai keberanian ini menjadi bentuk koreksi koreksi besar langkah penindakan pemberantasan korupsi.
Tentu bukan berarti sikap ini menunjukkan pro terhadap terorisme, karena apapun latar belakang Siyono apakah benar bersalah bagian dari jaringan terorisme dan sebagainya, tentu harus ada transparansi.
Pihak kepolisian pun diharapkan bijak melihat autopsi ulang ini, sebagai sarana untuk menunjukkan atau memberikan indikasi apakah betul ada dugaan penyalahgunaan wewenang itu. Dengan demikian tidak ada lagi spekulasi yang tidak mendasar terhadap Densus di masyarakat.
"Tindakan Muhammadiyah dengan melibatkan sembilan ahli forensik ini, justru membantu pemerintah dan aparat meringankan tugas-tugasnya. Ambil bagiannya Muhammadiyah juga bagian dari penegakkan hukum, karena ormas tidak bisa mengerahkan anggotanya untuk memegang senjata. jadi cara-cara kontrol seperti inilah yang sangat tepat dilakukan," kata dia.
