REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon mengatakan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI baru, harus bisa membawa perubahan besar bagi sistem pertahanan negara.
Panglima TNI baru diharapkan bisa mengejar ketertinggalan Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan (hankam).
"Kami berharap, panglima TNI baru bisa mengejar ketertinggalan sistem pertahanan Indonesia. Sebab, untuk kawasan ASEAN saja kita belum cukup bisa bersaing. Bagaimana akan bisa mengawasi seluruh wilayah Indonesia secara maksimal ?," ujarnya kepada ROL, Jumat (3/7).
Karena itu, pihaknya menyarankan agar panglima terpilih berkomitmen dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Perlengkapan yang sudah tua, kata Effendi, perlu diberi perhatian khusus untuk segera diremajakan.
"Kita sudah memasuki zaman militer yang berteknologi, sementara perlengkapan militer kita masih ada yang keluaran era 70-an atau 60-an. Panglima TNI sebaiknya memikirkan bagaimana caranya mengatur skala prioritas terhadap peremajaan alutsista. Jangan tunggu ada kapal tenggelam atau pesawat jatuh lagi," katanya.
Keberadaan Alutsista yang memadai, lanjutnya, sangat penting mengingat luasnya wilayah dan kondisi keamanan di daerah perbatasan Indonesia. Effendi mengingatkan, daerah perbatasan rawan menjadi sasaran perluasan negara tetangga, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.
Sebab, katanya, sejarah sengketa perebutan daerah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga pernah terjadi.
"Kita juga tidak boleh lupa bahwa ada beberapa wilayah yang dulu menjadi rebutan dengan negara lain. Tidak menutup kemungkinan sampai sekarang masih ada yang menginginkan daerah-daerah itu," jelasnya.
Seperti diketahui, Jenderal Gatot Nurmantyo telah disetujui Komisi I DPR sebagai panglima TNI. Sebelumnya, Gatot telah mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi panglima TNI pada Rabu (1/7). Seluruh fraksi setuju dan meloloskan Gatot sebagai panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko.
