REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung adanya perumusan protokol Covid-19 untuk sektor pariwisata. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar pariwisata Indonesia tak mati di tengah situasi saat ini.
"Dalam hal ini Kemenparekraf, agar dapat melakukan remodelling atau penyesuaian tata cara berwisata baru," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu lewat keterangan resminya, Jumat (12/6).
Ia ingin agar protokol yang dirumuskan tersebut dapat mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pariwisata. Pelaku usaha di bidang tersebut juga diminta untuk dilibatkan dalam perumusan.
"Sehingga wisata di Indonesia dapat tetap bisa berkembang dan bertahan meskipun saat ini masih pandemi Covid-19," ujar Bamsoet.
Adanya protokol tersebut juga dinilainya bertujuan untuk menghilangkan rasa takut di masyarakat. Agar mereka dapat berwisata secara bebas dan perlu dilakukannya inovasi seperti perubahan alur wisata, seperti staycation.
Selain itu, ia mendorong Kemenparekraf memperhatikan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bergerak di sektor pariwisata. Sehingga pengawasan terhadap implementasi protokol tersebut dapat dilakukan dengan baik di lapangan.
"Agar pembangunan bidang pariwisata di Indonesia dapat terus dikembangkan dan menjadi salah satu bagian penunjang perekonomian nasional," ujar Bamsoet.
Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak negatif pandemi Covid-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio meminta agar setiap pelaku industri melakukan remodelling atau penyesuaian untuk bisa tetap bertahan dan berkembang hingga pasca-Covid-19 nantinya.
Ia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan protokol kenormalan baru untuk nantinya dapat diterapkan di semua lini pariwisata dan ekonomi kreatif. Protokol kenormalan baru yang fokus pada aspek kebersihan, kesehatan, dan keamanan itu juga sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan remodelling tersebut.
"Kita telah menyiapkan protokol dan saat ini sedang dilakukan harmonisasi dari semua kementerian yang tangani bidang-bidang tertentu untuk nantinya diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan," kata Wishnutama dalam pernyataannya, Kamis (11/6).
