REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR DR Zulkifli Hasan dalam ceramahnya pada acara pengukuhan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Tenggara (Sultra) di Aula Bahteramas Pemda Provinsi Sultra, Kamis (19/2) mengemukakan, wacana perubahan UUD muncul berbagai pendapat di masyarakat.

Bahkan, tidak sedikit kalangan mengusulkan agar kembali ke UUD yang dulu. Namun ada pula sebagian kelompok masyarakat berpendapat, konstitusi yang saat ini sudah bagus, dan tidak perlu diubah.

''Tapi, sebagian besar masyarakat sepakat perlunya haluan negara,'' kata Zulkifli.

Perlunya haluan negara, menurut Zulkifli, agar jangan sampai bupati/walikota punya visi sendiri-sendiri, juga gubernur dan presiden punya visi masing-masing. Jadi, haluan negara yang dimaksud berbeda dengan GBHN atau haluan negara yang berlaku di zaman Orde Baru.

Zulkifli menyatakan, yang didambakan adalah haluan negara yang sangat komprehensif, karena berhadapan dengan masyarakat ekonomi ASEAN.

Artinya, bukan hanya haluan negara bidang ekonomi, namun juga bidang politik dan keamanan, serta bidang sosial budaya, termasuk wawasan kebangsaan.

Atau bisa juga dikatakan haluan negara yang merupakan gabungan antara GBHN dengan apa yang disebut Pembangunan Semesta Berencana.

"Tapi, semua itu harus dikaji, didiskusikan dengan kalangan perguruan tinggi, ormas-ormas keagamaan, ahli tatanegara dan lainnya," ujar Zulkifli.

Mengenai perubahan suatu konstitusi, harus harus melalui proses yang panjang. Tidak boleh sembarangan, serta tidak boleh asal-asalan. Kalau perlu ditentukan melalui jajak pendapat atau melalui survei.

''Jadi, kita bertanya kepada rakyat,'' jelasnya.