REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan berharap MPR periode 2019 - 2024 bisa menyelesaikan amanah rekomendasi dari MPR periode 2014 - 2019 khususnya terkait dengan rekomendasi tentang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sepakat atas saran PP Muhammadiyah tentang pembahasan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus melalui kajian yang mendalam. Menurut Ketua MPR RI...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai saat ini tidak perlu amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan haluan negara. Menurut Syarief, haluan negara...

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie mengatakan, ia secara pribadi mendukung supaya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali dihidupkan. Menurut Jimly, GBHN saat ini diperlukan agar semua...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku tak setuju dengan wacana menghidupkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen UUD 1945. Ia...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Partai Golkar MPR, Idris Laena menegaskan pokok-pokok haluan negara perlu dihadirkan kembali. Itu perlu dilakukan agar menjadi pegangan presiden dalam kebijakan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sugeng Suparwoto mengaku partainya belum bisa mebgambil sikap terkait wacana amanademen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia mengatakan, Nasdem masih...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai haluan negara akan menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk menjaga dan memperkuat eksistensi negara kesatuan dan kebhinnekaan bangsa. Haluan negara, menurut dia,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengimba semua elemen masyarakat tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN). Dirinya berpandangan GBHN merefleksikan kearifan...

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR --  MPR RI akan membuka diskusi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat  dalam menyikapi usulan menghidupkan kembali garis besar haluan negara (GBHN) dan amandemen UUD NRI 1945. Ketua...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional memiliki banyak kekurangan. Berbeda dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang lebih komprehensif dan...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menyarankan pemerintah dan parpol koalisi membahas secara matang perihal wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN). Jimly mengingatkan...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melihat visi dan misi presiden, gubernur dan bupati/ walikota tidak terintegrasi. Hal ini terjadi karena visi dan misi mereka berbeda-beda akibat...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting untuk kembali dihidupkan. GBHN dipandang penting sebagai rujukan pembangunan Indonesia...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali dihidupkan, maka akan memunculkan permasalahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, Majelis Permusyawaratan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak setuju jika ada keinginan untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 secara menyeluruh. JK menilai, jika memang amandemen dilakukan, sebaiknya terbatas untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua MPR Bambang Soesatyo kembali menegaskan amandemen terbatas UUD 1945 tidak akan melebar ke perubahan sistem politik maupun mekanisme pemilihan presiden. Itu disampaikan Bambang, menyusul tudingan pembahasan amandemen...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan, sikap PDIP terkait amendemen hanya menekankan soal penetapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Amandemen...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan keputusan terkait wacana amandemen UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Setidaknya amandemen baru akan dilakukan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI Arwani Thomafi, mengatakan pembahasan perihal GBHN telah mengerucut pada dua opsi. Pertama, dalam bentuk TAP MPR RI, kedua...

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Sadono memaparkan bahwa banyak kesalahpahaman di masyarakat yang mengira lembaga MPR hendak mengembalikan Garis-garis Besar Haluan...

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Anggota Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak pernah berniat mengembalikan GBHN Orde Baru sebagai haluan negara. Gagasan haluan negara yang dirumuskan MPR...

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas angkat bicara terkait kelemahan model pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Yudisial Dr Jaja Ahmad Jayus secara pribadi mendukung agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diberikan kembali kewenangan untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendukung dihidupkannya garis-garis besar haluan negara (GBHN). Menurutnya, dengan tidak adanya GBHN, tidak ada sinkronisasi dan kontinuitas pembangunan nasional. Dalam hal...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga saat ini wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menjadi polemik. Selain ada yang mendukung, juga tidak sedikit yang tidak setuju produk orde...

REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Pengamat politik Universitas Jambi Mochammad Farisi mengatakan, banyak proses yang harus dilalui untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Banyak proses tersebut karena sistem ketatanegaraan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rencana mengembalikan pembangunan nasional dengan model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) agak bertentangan dengan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) langsung.JK menerangkan, keberadaan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyampaikan rencana untuk menghadirkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Itu disampaikan Zulkifli saat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik dari Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengaku setuju dengan wacana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali. Dia menceritakan,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempersoalkan pihak yang ingin mengubah konstitusi. Namun, JK menegaskan, amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 boleh dilakukan selama tidak mengubah dasar...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyinggung tentang pentingnya sistem perencanaan pembangunan nasional melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam peringatan Hari Konstitusi, Ahad (18/8)....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berpendapat konstitusi secara alamiah akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya. Karena itu, konstitusi yang ada harus...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons wacana untuk kembali menghidupkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945. JK mengatakan keberadaan GBHN akan membuat calon...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional (Komnas) HAM menilai Pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Parlemen pada Jumat (16/8) sebagai sinyal mundur dari penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Jokowi dianggap...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD-RI pada hari ini, Jumat (16/8). Sidang itu digelar seharian, sejak pagi hingga sore hari...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ide untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN), dengan tetap mempertahankan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung, itu dinilai tidak tepat. Demikian pendapat ketua Konstitusi dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal menyambut positif rencana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurutnya, saat ini Indonesia memang memerlukan haluan yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menepis adanya perbedaan padangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). PDIP menyebut, tidak ada perbedaan fundamental...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kembali menyinggung amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 dengan agenda menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Seruan amandemen itu disampaikan Ketua MPR...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Demokrat Roy Suryo menyoroti pelaksanaan Pemilih Presiden (Pilpres) yang malah menguatkan politik uang dan polarisasi masyarakat. Ia memandang perlu ada pengkajian kembali soal sistem Pilpres. Hal...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan partainya tak sepakat bila pemilihan presiden (Pilpres) dilakukan oleh Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR). Tanggapan ini terkait wacana penguatan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai rencana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak terlalu penting. Menurutnya, tidak ada yang menjamin bahwa GBHN akan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ada di dalam rencana mengamendemen secara terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, harus dipertimbangkan...

REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Dipilih MPR Bamsoet Dinilai Dorong Mundur DemokrasiJAKARTA -- Wacana pemilihan presiden kembali menjadi kewenangan MPR dikritik Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo melihat. Menurut Karyono,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Bvitri Susanti, mengatakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak sesuai dengan sistem tata negara Indonesia. Dia menyebut halauan negara tidak harus diwujudkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ahli hukum tata negara mengkhawatirkan wacana amendemen terbatas UUD 1945 yang bisa berdampak kepada potensi terganggunya kontestasi dalam Pemilu 2024. Menurut mereka, ada potensi amandemen...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya kembali wacana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah romantisme masa lalu yang ingin mewujudkan stabilitas politik semu. Proses amendemen konstitusi untuk membuat GBHN kembali ditetapkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengingatkan agar wacana untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD 1945 tidak dijadikan sebagai komoditas politik. Apalagi saat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengaku setuju dengan penghidupan kembali wacana amandemen UUD 1945 yang terbatas pada pembahasan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, wacana...