Friday, 6 Rabiul Awwal 1442 / 23 October 2020

Friday, 6 Rabiul Awwal 1442 / 23 October 2020

INDEX BERITA

Syarief Hasan: Perlu Kajian Mendalam untuk Amandemen UUD

Monday, 14 Sep 2020 19:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan berharap MPR periode 2019 - 2024 bisa menyelesaikan amanah rekomendasi dari MPR periode 2014 - 2019 khususnya terkait dengan rekomendasi tentang...

Catatan Muhammadiyah untuk MPR RI

Tuesday, 17 Dec 2019 11:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sepakat atas saran PP Muhammadiyah tentang pembahasan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus melalui kajian yang mendalam. Menurut Ketua MPR RI...

Demokrat: Tak Perlu Amandemen UUD Hadirkan Haluan Negara

Saturday, 07 Dec 2019 04:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai saat ini tidak perlu amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan haluan negara. Menurut Syarief, haluan negara...

Jimly Dukung GBHN Dihidupkan Kembali

Friday, 06 Dec 2019 19:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie mengatakan, ia secara pribadi mendukung supaya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali dihidupkan. Menurut Jimly, GBHN saat ini diperlukan agar semua...

HNW Usul Amandemen UUD 1945 Soal Putusan MPR

Wednesday, 20 Nov 2019 22:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku tak setuju dengan wacana menghidupkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen UUD 1945. Ia...

Politikus Golkar Sebut Pokok Haluan Negara Perlu Dihadirkan

Monday, 18 Nov 2019 22:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Partai Golkar MPR, Idris Laena menegaskan pokok-pokok haluan negara perlu dihadirkan kembali. Itu perlu dilakukan agar menjadi pegangan presiden dalam kebijakan...

Nasdem Belum Ambil Sikap soal GBHN

Monday, 11 Nov 2019 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sugeng Suparwoto mengaku partainya belum bisa mebgambil sikap terkait wacana amanademen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia mengatakan, Nasdem masih...

MPR: Haluan Negara Perkuat Eksistensi NKRI

Monday, 04 Nov 2019 12:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai haluan negara akan menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk menjaga dan memperkuat eksistensi negara kesatuan dan kebhinnekaan bangsa. Haluan negara, menurut dia,...

Bamsoet Imbau Masyarakat tak Persepsikan Negatif GBHN

Monday, 04 Nov 2019 09:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengimba semua elemen masyarakat tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN). Dirinya berpandangan GBHN merefleksikan kearifan...

MPR akan Buka Diskusi Publik Sikapi Usulan GBHN

Thursday, 31 Oct 2019 20:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR --  MPR RI akan membuka diskusi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat  dalam menyikapi usulan menghidupkan kembali garis besar haluan negara (GBHN) dan amandemen UUD NRI 1945. Ketua...

Beda RPJP dan GBHN Menurut Prof Jimly

Friday, 25 Oct 2019 07:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional memiliki banyak kekurangan. Berbeda dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang lebih komprehensif dan...

Jimly Sarankan GBHN Dibahas Pemerintah dan Parpol

Thursday, 24 Oct 2019 23:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menyarankan pemerintah dan parpol koalisi membahas secara matang perihal wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN). Jimly mengingatkan...

ICMI: GBHN akan Integrasikan Pembangunan

Thursday, 24 Oct 2019 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melihat visi dan misi presiden, gubernur dan bupati/ walikota tidak terintegrasi. Hal ini terjadi karena visi dan misi mereka berbeda-beda akibat...

Jimly: GBHN Penting untuk Dihidupkan Kembali

Thursday, 24 Oct 2019 16:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting untuk kembali dihidupkan. GBHN dipandang penting sebagai rujukan pembangunan Indonesia...

Refly: Bagaimana Kalau GBHN Dilanggar Presiden?

Friday, 18 Oct 2019 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali dihidupkan, maka akan memunculkan permasalahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, Majelis Permusyawaratan...

JK tak Setuju Amendemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Tuesday, 15 Oct 2019 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak setuju jika ada keinginan untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 secara menyeluruh. JK menilai, jika memang amandemen dilakukan, sebaiknya terbatas untuk...

Ketua MPR: Amandemen tak akan Melebar ke Sistem Politik

Saturday, 12 Oct 2019 00:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua MPR Bambang Soesatyo kembali menegaskan amandemen terbatas UUD 1945 tidak akan melebar ke perubahan sistem politik maupun mekanisme pemilihan presiden. Itu disampaikan Bambang, menyusul tudingan pembahasan amandemen...

PDIP: Amendemen UUD Tak Sentuh Mekanisme Pilpres

Thursday, 10 Oct 2019 12:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan, sikap PDIP terkait amendemen hanya menekankan soal penetapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Amandemen...

Pengamat: Amandemen UUD 1945 dan GBHN, Jalan Masuk Pilpres 2024

Wednesday, 09 Oct 2019 20:12 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan keputusan terkait wacana amandemen UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Setidaknya amandemen baru akan dilakukan...

Pembahasan GBHN Mengerucut pada Dua Opsi

Monday, 16 Sep 2019 19:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI Arwani Thomafi, mengatakan pembahasan perihal GBHN telah mengerucut pada dua opsi. Pertama, dalam bentuk TAP MPR RI, kedua...

MPR: Haluan Negara Berbeda dengan GBHN Orde Baru

Tuesday, 10 Sep 2019 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Sadono memaparkan bahwa banyak kesalahpahaman di masyarakat yang mengira lembaga MPR hendak mengembalikan Garis-garis Besar Haluan...

MPR RI tak Berniat Mengembalikan GBHN Orde Baru

Tuesday, 10 Sep 2019 12:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Anggota Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak pernah berniat mengembalikan GBHN Orde Baru sebagai haluan negara. Gagasan haluan negara yang dirumuskan MPR...

Bupati Banyuwangi Beberkan Kelemahan Pembangunan Model SPPN

Friday, 06 Sep 2019 15:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas angkat bicara terkait kelemahan model pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional...

Ketua KY Dukung MPR Kembali Miliki Kewenangan Tetapkan GBHN

Friday, 06 Sep 2019 10:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Yudisial Dr Jaja Ahmad Jayus secara pribadi mendukung agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diberikan kembali kewenangan untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia...

Tanpa GBHN Buat RPJPN dan RPJMN tidak Nyambung

Thursday, 05 Sep 2019 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendukung dihidupkannya garis-garis besar haluan negara (GBHN). Menurutnya, dengan tidak adanya GBHN, tidak ada sinkronisasi dan kontinuitas pembangunan nasional. Dalam hal...

Akbar: Masyarakat Perlu Khawatir GBHN Dihidupkan Kembali

Wednesday, 04 Sep 2019 22:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga saat ini wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menjadi polemik. Selain ada yang mendukung, juga tidak sedikit yang tidak setuju produk orde...

Pengamat: Banyak Proses Jika Ingin Hidupkan GBHN

Sunday, 25 Aug 2019 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Pengamat politik Universitas Jambi Mochammad Farisi mengatakan, banyak proses yang harus dilalui untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Banyak proses tersebut karena sistem ketatanegaraan...

JK Nilai GBHN tak Sejalan dengan Pemilihan Langsung

Tuesday, 20 Aug 2019 15:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rencana mengembalikan pembangunan nasional dengan model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) agak bertentangan dengan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) langsung.JK menerangkan, keberadaan...

Asal Mula Rencana Pengembalian GBHN

Sunday, 18 Aug 2019 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyampaikan rencana untuk menghadirkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Itu disampaikan Zulkifli saat...

Pengamat: PM Senior Singapura Belajar GBHN dari Indonesia

Sunday, 18 Aug 2019 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik dari Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengaku setuju dengan wacana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali. Dia menceritakan,...

JK Soal Amandemen: Asal tak Ubah Mukadimah

Sunday, 18 Aug 2019 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempersoalkan pihak yang ingin mengubah konstitusi. Namun, JK menegaskan, amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 boleh dilakukan selama tidak mengubah dasar...

Ketua MPR Rekomendasikan GBHN Dikembalikan

Sunday, 18 Aug 2019 13:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyinggung tentang pentingnya sistem perencanaan pembangunan nasional melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam peringatan Hari Konstitusi, Ahad (18/8)....

Ketua MPR: Konstitusi Harus Sesuai Tuntutan Jaman

Sunday, 18 Aug 2019 12:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berpendapat konstitusi secara alamiah akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya. Karena itu, konstitusi yang ada harus...

JK: Kalau Ada GBHN, Capres tak Bisa Buat Program Sendiri

Sunday, 18 Aug 2019 12:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons wacana untuk kembali menghidupkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945. JK mengatakan keberadaan GBHN akan membuat calon...

Pidato Jokowi Sinyal Mundur Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Friday, 16 Aug 2019 21:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional (Komnas) HAM menilai Pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Parlemen pada Jumat (16/8) sebagai sinyal mundur dari penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Jokowi dianggap...

Menyoal Pidato Jokowi yang tak Singgung Amendemen Terbatas

Friday, 16 Aug 2019 17:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD-RI pada hari ini, Jumat (16/8). Sidang itu digelar seharian, sejak pagi hingga sore hari...

'Pilpres Langsung, Tetapi GBHN Hidup Lagi Itu Konyol'

Friday, 16 Aug 2019 15:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ide untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN), dengan tetap mempertahankan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung, itu dinilai tidak tepat. Demikian pendapat ketua Konstitusi dan...

Indonesia Dinilai Butuh Perencanaan Pembangunan Terpadu

Friday, 16 Aug 2019 15:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal menyambut positif rencana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurutnya, saat ini Indonesia memang memerlukan haluan yang...

PDIP Tepis Perbedaan Pandangan dengan Jokowi Soal GBHN

Friday, 16 Aug 2019 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menepis adanya perbedaan padangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). PDIP menyebut, tidak ada perbedaan fundamental...

Ketua MPR Kembali Serukan Amendemen Terbatas UUD 1945

Friday, 16 Aug 2019 09:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kembali menyinggung amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 dengan agenda menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Seruan amandemen itu disampaikan Ketua MPR...

Roy Suryo Dukung Pilpres Tetap oleh Rakyat

Friday, 16 Aug 2019 09:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Demokrat Roy Suryo menyoroti pelaksanaan Pemilih Presiden (Pilpres) yang malah menguatkan politik uang dan polarisasi masyarakat. Ia memandang perlu ada pengkajian kembali soal sistem Pilpres. Hal...

Syarief Hasan: Pilpres oleh MPR Bentuk Kemunduran ke Orba

Friday, 16 Aug 2019 08:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan partainya tak sepakat bila pemilihan presiden (Pilpres) dilakukan oleh Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR). Tanggapan ini terkait wacana penguatan...

Hamdan Zoelva Nilai GBHN tak Terlalu Penting

Thursday, 15 Aug 2019 12:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai rencana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak terlalu penting. Menurutnya, tidak ada yang menjamin bahwa GBHN akan...

Hamdan: Fungsi dan Mekanisme GBHN Harus Dipertimbangkan

Thursday, 15 Aug 2019 12:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ada di dalam rencana mengamendemen secara terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, harus dipertimbangkan...

Wacana Pilpres Dipilih MPR Dinilai Kemunduran Demokrasi

Wednesday, 14 Aug 2019 23:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Dipilih MPR Bamsoet Dinilai Dorong Mundur DemokrasiJAKARTA -- Wacana pemilihan presiden kembali menjadi kewenangan MPR dikritik Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo melihat. Menurut Karyono,...

Pakar: GBHN tak Relevan dengan Sistem Tata Negara Indonesia

Wednesday, 14 Aug 2019 20:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Bvitri Susanti, mengatakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak sesuai dengan sistem tata negara Indonesia. Dia menyebut halauan negara tidak harus diwujudkan...

Amendemen UUD Dikhawatirkan Jegal Kontestasi Pemilu 2024

Wednesday, 14 Aug 2019 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ahli hukum tata negara mengkhawatirkan wacana amendemen terbatas UUD 1945 yang bisa berdampak kepada potensi terganggunya kontestasi dalam Pemilu 2024. Menurut mereka, ada potensi amandemen...

Pakar: Wacana GBHN Ingin Wujudkan Politik Semu

Wednesday, 14 Aug 2019 17:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya kembali wacana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah romantisme masa lalu yang ingin mewujudkan stabilitas politik semu. Proses amendemen konstitusi untuk membuat GBHN kembali ditetapkan...

Lemhanas Ingatkan Wacana GBHN tak Jadi Komoditas Politik

Wednesday, 14 Aug 2019 17:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengingatkan agar wacana untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD 1945 tidak dijadikan sebagai komoditas politik. Apalagi saat...

Politikus Nasdem Minta Pembahasan GBHN Dievaluasi Dahulu

Wednesday, 14 Aug 2019 10:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengaku setuju dengan penghidupan kembali wacana amandemen UUD 1945 yang terbatas pada pembahasan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, wacana...