2 Negara Maju di Asia Ini Tengah Berjuang Hadapi Ancaman Kepunahan Penduduk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Korea Selatan dan Jepang tengah menghadapi ancaman depopulasi, berkurangnya jumlah penduduk. Kondisi ini bahkan mencapai titik kritis hingga kedua negara mengambil langkah-langkah luar biasa untuk mengatasi persoalan tersebut.

Jumlah pendjuduk Jepang mulai menurun setelah mencapai puncaknya di angka 128 juta pada 2008, menjadi 125 juta pada 2022. Jika tren ini terus berlanjut, populasi Jepang diproyeksikan menurun menjadi 63 juta pada 2100, setengah dari populasinya pada tahun 2022. Di balik tren ini, terdapat penurunan angka kelahiran di Jepang.

Angka kelahiran di Jepang menurun dari 9,5 kelahiran per 1000 wanita pada tahun 2000 menjadi 6,8 per 1000 pada tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk dan tingkat kelahiran ditambah dengan harapan hidup yang panjang telah menghasilkan populasi yang menua.

Proporsi penduduk berusia di atas 65 tahun meningkat dari 17,4 persen pada tahun 2000 menjadi 29,0 persen pada tahun 2022 dan diproyeksikan meningkat menjadi 41,2 persen pada tahun 2100.

Sebaliknya, penduduk usia kerja (penduduk berusia antara 15 dan 64 tahun) menurun dari 68,1 persen dari populasi pada tahun 2000 menjadi 59,4 persen pada 2022, dan diproyeksikan menurun menjadi 51,1 persen pada 2100.

Ketua di Institut Riset Ekonomi, Perdagangan dan Industri, dan Penasihat Riset Senior untuk Presiden Institut Riset Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur, Shujiro Urata, menjelaskan ada beberapa alasan untuk penurunan populasi ini. Salah satunya adalah tingginya biaya ekonomi untuk memiliki dan membesarkan anak.

Hal ini, kata Shujiro, merupakan masalah yang sangat akut bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, di mana para pencari nafkahnya sering kali merupakan pekerja tidak tetap.

Menurut laporan tentang pendapatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, pendapatan rata-rata rumah tangga yang dikepalai oleh pekerja tidak tetap adalah sekitar 60 persen dari pendapatan rumah tangga yang dikepalai oleh pekerja tetap. “Masalah ini mungkin mencerminkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar,” ujar dia, dikutip dari eastasiaforum, Sabtu (22/6/2024).

Alasan lainnya, kata dia, adalah perubahan gaya hidup. Di masa lalu, sebuah keluarga pada umumnya terdiri dari seorang pria dan seorang wanita yang menikah sebelum berusia 30 tahun dan kemudian memiliki anak.

Sang istri membesarkan anak-anak ini sementara sang suami mencari nafkah. Pola ini berubah ketika orang-orang mulai mengejar aspirasi mereka sendiri dan masyarakat mulai menerima keragaman.Merefleksikan perubahan ini, jumlah pernikahan per 1000 orang menurun dari 10 pada tahun 1970 menjadi 6,4 pada 2000 dan menjadi 4,1 pada 2022.

Dia mengatakan konsekuensi dari penurunan dan penuaan populasi sangat besar. PDB Jepang pasti akan menurun seiring dengan menurunnya populasi usia kerja kecuali jika ada peningkatan produktivitas yang besar.

Penurunan ini, menurut dia, dapat diperlambat dengan memperpanjang usia pensiun untuk meningkatkan jumlah pekerja yang lebih tua dan dengan meningkatkan partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Namun, bahkan strategi ini tidak akan menyelesaikan masalah mendasar dari penurunan populasi usia kerja.

Menurut dia, kekurangan tenaga kerja sudah mulai berdampak pada berbagai sektor dan profesi. Semakin banyak perusahaan kecil dan menengah yang tutup karena kurangnya tenaga kerja. Profesi yang menyediakan layanan sosial dan publik seperti guru, dokter, dan pengasuh menghadapi kekurangan tenaga kerja yang akut.

“Dampak ekonomi negatif dari depopulasi juga sangat terasa di daerah pedesaan. Dampak ekonomi negatif dari populasi yang menua pasti akan menyebabkan standar hidup Jepang menurun,” kata dia menjelaskan.

Dia menyatakan, pemerintah Jepang telah menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi depopulasi, tetapi sejauh ini belum efektif. Menyadari keseriusan masalah depopulasi, pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida merumuskan 'Arahan Strategi untuk Masa Depan Anak' pada Juni 2023 dengan tujuan menghentikan penurunan jumlah kelahiran.

Rencana percepatan ini memberikan bantuan keuangan kepada pasangan muda untuk membesarkan anak, karena biaya ekonomi yang tinggi untuk membesarkan anak merupakan salah satu kendala utama bagi calon pengantin.

Dia menambahkan langkah-langkah...

Dia menambahkan, langkah-langkah yang diusulkan termasuk peningkatan tunjangan anak dan perluasan bantuan ekonomi untuk persalinan dan pendidikan tinggi. Batas pendapatan untuk program tunjangan anak, yang mencakup anak-anak hingga sekolah menengah, telah dihapuskan.

Rencana ini juga, kata dia, mencakup langkah-langkah seperti meningkatkan lingkungan kerja untuk mengurangi beban membesarkan anak dan meningkatkan kualitas tempat penitipan anak.

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membelanjakan sekitar 3 triliun yen (US$20 miliar) untuk rencana tersebut setiap tahun selama tiga tahun ke depan.

“Namun, mendanai rencana tersebut akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menghadapi utang pemerintah yang sangat besar,” ujar dia menjelaskan.

Panel Strategi Kependudukan, sebuah panel swasta yang terdiri dari 28 anggota yang berasal dari kalangan bisnis, akademisi, dan sektor lainnya, mengajukan proposal berjudul 'Visi Kependudukan 2100' kepada Kishida pada bulan Januari 2024.

“Proposal tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus menargetkan jumlah penduduk di atas 80 juta jiwa pada tahun 2100 dengan meningkatkan tingkat kesuburan total,” kata dia.

Panel tersebut mengusulkan pembentukan komite baru di bawah perdana menteri untuk mengawasi perumusan dan implementasi strategi populasi. Usulan tersebut mencakup dua strategi stabilisasi populasi dan penguatan ekonomi.

Strategi stabilisasi populasi bertujuan untuk menghentikan tren penurunan populasi dan pada akhirnya mencapai tingkat yang stabil dengan meningkatkan kondisi untuk membesarkan anak-anak.

“Strategi penguatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan mengembangkan sumber daya manusia. Strategi ini menyarankan untuk menerima pekerja asing, terutama pekerja asing berketerampilan tinggi, untuk mengatasi penurunan jumlah penduduk dan meningkatkan produktivitas,” ujar dia.

Dia menyebutkan proposal ini berisi pesan dan strategi penting untuk menghadapi depopulasi. Namun, banyak dari langkah-langkah ini bukanlah hal yang baru. Proposal ini sangat berharga karena memberikan pendekatan yang komprehensif.

Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Kishida adalah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan langkah-langkah yang komprehensif dengan mengacu pada kerangka kerja yang disajikan oleh Visi Kependudukan 2100. Kepemimpinan yang kuat dari Perdana Menteri Kishida sangat penting dalam mengatasi masalah depopulasi di Jepang.

Sementara itu, Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (19/6/2024) menyatakan Korea Selatan berada dalam "darurat demografi nasional " akibat menurunnya populasi, seraya berjanji melakukan segala upaya untuk mengatasi tingkat kelahiran yang sangat rendah di negara itu.

Pernyataan tersebut..

Pernyataan tersebut disampaikan Yoon dalam pertemuan komite kepresidenan mengenai rendahnya angka kelahiran dan populasi menua di tengah prospek suram dan peringatan bahwa populasi Korea Selatan pada akhirnya bisa punah kecuali trennya dibalik.

"Hari ini, saya secara resmi mendeklarasikan darurat demografi nasional. Kami akan mengaktifkan sistem respons komprehensif antar-pemerintah hingga masalah rendahnya angka kelahiran dapat teratasi," kata Yoon dalam pertemuan yang diadakan di pusat penitipan anak di Pusat Penelitian dan Pengembangan HD Hyundai di Seongnam, selatan Seoul.

Tingkat kesuburan total Korea Selatan atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita sepanjang hidupnya, turun ke titik terendah baru yaitu 0,72 pada 2023, jauh di bawah tingkat penggantian sebesar 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan populasi negara tersebut pada angka 51 juta.

Pemerintah telah mencoba berbagai insentif untuk membantu memikat keluarga agar memiliki anak selama satu dekade terakhir, namun sejumlah faktor, termasuk harga rumah yang mahal, biaya pendidikan dan jam kerja yang panjang, telah membuat kaum muda enggan untuk memulai keluarga dan memiliki bayi.

Yoon menguraikan tiga bidang utama yang fokus pada keseimbangan pekerjaan dan kehidupan, peningkatan perawatan anak, dan penyediaan perumahan yang lebih baik untuk mengatasi masalah yang kompleks

Langkah tersebut mencakup menaikkan tunjangan cuti orang tua dan perpanjangan cuti ayah, dengan tujuan untuk menaikkan tingkat penggunaan cuti ayah dari saat ini 6,8 persen menjadi 50 persen selama masa jabatan Yoon.

Selain itu mereka juga akan memiliki waktu kerja yang fleksibel, memperpanjang batas usia untuk pengurangan jam kerja bagi orang tua yang memiliki anak kecil dan memberikan subsidi bagi pemberi kerja yang mempekerjakan pengganti sementara bagi pekerja yang sedang cuti sebagai orang tua.

Yoon juga berjanji untuk meningkatkan dukungan bagi layanan anak dan memperluas program ekstrakurikuler di sekolah dasar untuk meringankan beban pendidikan orang tua.

Sementara itu, rumah tangga dengan bayi baru lahir akan diberikan prioritas dalam alokasi perumahan dan pinjaman berbunga rendah untuk pembelian rumah guna mendorong lebih banyak pasangan pengantin baru memiliki bayi. Selain itu, manfaat pajak untuk rumah tangga yang memiliki anak akan diperluas.

Untuk memastikan penerapan langkah-langkah tersebut, Yoon mengatakan akan membentuk sebuah kementerian baru, yang untuk sementara disebut Kementerian Perencanaan Strategi Kependudukan dan menteri tersebut akan menjabat sebagai wakil perdana menteri urusan sosial.

Kementerian ini akan bertugas menyusun strategi terkait permasalahan kependudukan, termasuk rendahnya angka kelahiran, masyarakat lanjut usia, dan kebijakan imigrasi, dengan wewenang untuk meninjau anggaran dan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi mengenai proyek-proyek terkait.

Yoon meminta kerjasama Majelis Nasional untuk membentuk kementerian baru tersebut secepatnya.