Diancam Pemimpin Hizbullah, Presiden Siprus Klarifikasi Usai Dituding Bantu Israel di Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, NICOSIA -- Presiden Siprus Nikos Christodoulides membantah negaranya terlibat dalam konflik militer di Timur Tengah atau membantu agresi Israel ke Jalur Gaza, karena Siprus justru hendak ikut serta memperjuangkan penyelesaian konflik tersebut. Hal tersebut disampaikan Christodoulides untuk merespons ancaman dari sekretaris jenderal kelompok Syiah Lebanon Hizbullah, Hassan Nasrallah, bahwa mereka dapat mengambil tindakan jika Siprus ikut campur dalam konflik di Timur Tengah.

Dalam pernyataan yang disampaikan Rabu (19/6/2024), Nasrallah mengatakan pihaknya tak segan-segan menyerang Siprus apabila bandara atau pun pangkalan militer negara kepulauan tersebut digunakan oleh Israel untuk tujuan militer berkepanjangan.

"Saya sudah menyimak pernyataan tersebut. Jawaban saya adalah, Republik Siprus sama sekali tidak terlibat dalam konflik peperangan apa pun," ucap Christodoulides, sebagaimana pernyataan kantor pers dan informasi pemerintah Siprus.

Presiden Siprus mengatakan, pihaknya justru memperjuangkan berakhirnya konflik di Timur Tengah dan bersedia membantu usaha menangani bencana kemanusiaan yang terjadi di kawasan itu. "Peran kami telah terwujud melalui, misalnya, koridor kemanusiaan (ke Gaza) yang tidak hanya diakui oleh negara-negara Arab tetapi juga oleh seluruh komunitas internasional," kata dia.

Meski mengakui pernyataan Hizbullah tersebut "tidak mengenakkan", Christodoulides menegaskan bahwa tuduhan kelompok Lebanon tersebut sama sekali tidak berdasar. Mengenai apakah Siprus memiliki saluran komunikasi dengan Hizbullah atau pemerintah Lebanon, Christodoulides mengatakan pihaknya memiliki hubungan langsung baik dengan pemerintah Lebanon maupun Iran.

Pihaknya juga menyatakan akan terus memanfaatkan jalur diplomasi, termasuk untuk berkomunikasi dengan pemimpin asing lain untuk membahas tuduhan Hizbullah kepada Siprus tersebut. "Tindakan apa pun yang dilakukan Republik Siprus dilakukan secara terbuka dan tidak dirahasiakan. Republik Siprus adalah bagian dari solusi dan bukanlah bagian dari masalah," ucap Presiden Siprus.

Pada Maret lalu, Komisi Eropa, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Siprus, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat mengumumkan dimulainya koridor laut untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Koridor laut itu atas inisiatif pemerintah Siprus yang disambut baik oleh Pemerintah Israel, namun dicurigai Otoritas Palestina sebagai koridor untuk mengemigrasikan warga Palestina keluar dari Gaza.

Pada November 2023, Presiden Christodoulides menjelaskan rencananya untuk membangun koridor laut untuk pengiriman bantuan kemanusiaan langsung ke Jalur Gaza. Dia menyarankan agar kantor pusat operasional insiatif itu berlokasi di Kota Larnaca, Siprus, yang merupakan kota pelabuhan utama di Mediterania yang memiliki kapasitas untuk menyimpan sekitar 100.000 ton bantuan untuk Gaza.

Bantuan itu akan dikumpulkan dan diperiksa oleh petugas bea cukai di Larnaca, kata Christodoulides. Kapal-kapal kargo yang membawa bantuan harus dikawal oleh kapal militer, tambahnya. Kapal-kapal itu akan diturunkan di pesisir barat daya Jalur Gaza dan kemudian diserahkan kepada otoritas sipil Palestina.

Lalu pada Maret 2024, kapal pertama yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza telah memulai perjalanannya di bawah inisiatif Koridor Maritim Siprus.

"Perjalanan Amalthia adalah salah satu harapan dan kemanusiaan, dan ini baru saja dimulai. Kapal pertama di bawah inisiatif Koridor Maritim Siprus yang mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza telah berlayar. Ini adalah penyelamat bagi warga sipil," kata Christodoulides di platform media sosial X.

Sebelumnya pada hari yang sama, Kantor berita Siprus CNA melaporkan bahwa kapal bantuan Open Arms telah meninggalkan pelabuhan Larnaca dengan membawa 200 ton bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari inisiatif Amalthea yang dipimpin Siprus. Kapal tersebut diperkirakan sampai ke Gaza dalam dua hari.

Pada awal Januari 2024, Palestina pernah menugaskan Menteri Luar Negeri Riyad al-Maliki untuk menyelidiki rincian koridor laut antara Siprus Selatan dan Jalur Gaza. Sidang Kabinet mingguan yang dipimpin Maliki dan diadakan di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki membahas mengenai koridor laut tersebut serta jaminan warga Palestina dapat tetap di Gaza, menurut pernyataan pemerintah Palestina.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh dalam sambutannya mengatakan, "Kami keberatan dengan koridor laut yang disetujui Siprus Selatan dengan Israel. Hal ini karena kami curiga bahwa kapal-kapal yang beroperasi di Siprus dapat digunakan untuk memindahkan rakyat kami dari Gaza."

"Kami secara resmi belum mendapat tanggapan dari Siprus mengenai kecurigaan ini. Kami belum menerima jaminan dari mereka bahwa kapal-kapal ini tidak akan menjadi bagian dari rencana Israel," tambah Shtayyeh.

Hingga kini, Israel masih belum berhenti membombardir Gaza. Pasukan Israel pada Selasa (18/6/2024) menewaskan sedikitnya 17 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya dalam serangan udara semalam di Jalur Gaza, ketika serangan mematikan Israel di wilayah kantong yang direbut tersebut memasuki hari ke-256.

Tim medis mengumpulkan 13 jenazah dari puing-puing dua rumah milik keluarga Al-Ra'ie dan al-Madhoun yang hancur di kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza tengah, kantor berita resmi Palestina Wafa melaporkan pada Selasa.

Serangan udara Israel lainnya terhadap rumah keluarga Harb di kamp pengungsi Bureij menewaskan sedikitnya empat warga Palestina dan melukai beberapa lainnya. Lebih banyak serangan udara dan penembakan Israel dilaporkan terjadi di Rafah dan Deir al-Balah, masing-masing di Gaza selatan dan tengah, serta lingkungan Tel al-Hawa dan Zeitoun di Kota Gaza.

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Lebih dari 37.300 warga Palestina telah terbunuh di Gaza, sebagian besar dari korban adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 85.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.