Ketika Kata ‘Radikal’ Babat Habis Jenggot Ratusan Ribu Pria Tajikistan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tak hanya soal busana Muslimah yang dilarang, tetapi Tajikistan benar-benar ‘menggila.’

Salah satu kebijakan yang menua kontroversi selama kurang lebih satu decade ini adalah larangan memelihara jenggot. Alhasil atas dalih mencegah radikalisme, pemerintah Tajikistan tak ragu untuk memotong secara paksa jenggot pria Muslim.

BACA JUGA: Akhirnya Akui Berikan Rp 1,3 M ke Firli Bahuri, SYL Ungkap Alasan dan Kronologi Penyerahan

"Mereka menyebutku salafi, radikal, musuh bersama. Dua dari mereka memegang tanganku lalu sebagian lainnya mencukur jenggotku secara paksa," kata seorang pria Muslim, Djovid Akramov, sebagaimana dikutip dari arsip BBC 2016 lalu.

Akramov mengatakan dirinya dihentikan polisi Tajikistan di luar rumahnya, bersama dengan putranya yang berusia tujuh tahun, bulan lalu - dan dibawa ke kantor polisi di Dushanbe di mana ia dicukur secara paksa.

Dia menjadi salah satu dari ratusan ribu pria di Tajikistan yang ditangkap dalam beberapa tahun terakhir karena memelihara jenggot.

Mencukur jenggot adalah bagian dari kampanye pemerintah yang menargetkan tren yang dianggap "asing dan tidak sesuai dengan budaya Tajikistan".

Ketika pada 2015 misalnya, dalam kurang dari satu pekan saja, polisi di wilayah Khatlon, Tajikistan, mengatakan bahwa mereka telah mencukur jenggot hampir 13 ribu pria sebagai bagian dari "kampanye anti-radikalisasi". Mereka juga diambil sidik jarinya pada tahun itu sebelum dicukur.

Di mata pendukung pemerintah, Pembatasan yang jelas pada jenggot mendapat public. Saidmukarram Abdulqodirzoda, Ketua Dewan Islam Tajikistan yang ditunjuk oleh negara.

"Tindakan ini dibenarkan oleh kebutuhan akan keamanan dan kemampuan untuk mencocokkan foto paspor dengan wajah orang yang sebenarnya. Inisiatif ini akan membantu mengidentifikasi [warga Tajik] dengan lebih baik," kata Abdulqodirzoda, dengan mencatat keberadaan anggota "kelompok etnis yang berbeda dari negara tetangga, Afghanistan."

Pendekatan serupa dilaporkan baru-baru ini, terhadap para migran Tajik yang melakukan perjalanan ke Rusia. Para penjaga Rusia di perbatasan Kazakhstan-Rusia menuntut orang-orang Tajik mencukur jenggot mereka, bahkan memberikan pisau cukur listrik untuk melakukannya.

Sekitar 97 persen orang Tajik adalah Muslim, tetapi kegiatan keagamaan sangat dibatasi selama tujuh dekade di bawah dominasi Soviet.

Selain larangan jenggot panjang bagi pria, para pejabat Tajikistan juga memberlakukan aturan berpakaian yang ketat terhadap gaya berpakaian "impor", termasuk kerudung, yang dikenal dengan hijab, bagi wanita.

Rahmon adalah pendukung utama kehidupan budaya sekuler bagi 8,5 juta penduduk Tajikistan, yang telah menyumbangkan jumlah militan yang sangat besar kepada ISIS dan kelompok-kelompok radikal lainnya di Suriah dan Irak pada tahun-tahun sebelumnya.

Rahmon memberikan pidato yang disiarkan di televisi pada 2017 di mana ia mendesak warga Tajikistan untuk tidak memelihara jenggot atau mengenakan hijab. "Cintailah Tuhan dengan hati," katanya, bukan melalui "atribut eksternal" seperti jenggot.

Kampanye pemerintah ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memerangi radikalisasi, di tengah kekhawatiran bahwa Asia Tengah dapat mengikuti jejak negara-negara seperti Afghanistan, Irak, atau Suriah yang mengarah ke ekstremisme.

Diperkirakan antara 1.500 hingga 4.000 warga Asia Tengah telah bergabung dengan berbagai kelompok militan Islam di Suriah, pada Juni 2015.

Langkah melarang jenggot dipandang sebagai bagian dari kampanye pemerintah yang lebih luas untuk menentang adopsi praktik-praktik budaya Islam dalam masyarakat Tajik, dan untuk melestarikan tradisi-tradisi sekuler.

Sementara itu, Tajikistan resmi... 

Sementara itu, Tajikistan resmi melarang penggunaan hijab untuk Muslimah pada 19 Juni 2024 lalu. Hal ini seiring dengan disahkannya undang-undang baru yang mengatur pakaian Islami dan perayaan Idul Fitri oleh parlemen negara tersebut.

RUU yang disetujui oleh majelis tinggi parlemen itu, Majlisi Milli, pada 19 Juni, muncul setelah bertahun-tahun diberlakukannya tindakan keras tidak resmi terhadap hijab di negara mayoritas Muslim tersebut.

Berikut ini sejumlah fakta seputar pelarangan hijab yang diberlakukan Tajikistan sebagaimana dihimpun Republika.co.id:

Pertama, tindakan keras pemerintah terhadap hijab dimulai pada 2007, meluas ke semua institusi publik dan menyebabkan penggerebekan pasar dan denda di jalan. Pada 2015 misalnya, Polisi mengatakan bahwa selama setahun terakhir, mereka telah menutup sekitar 160 toko yang menjual jilbab, dan meyakinkan 1.773 wanita untuk berhenti mengenakan jilbab.

Kedua, pada 2018, pemerintah juga mengeluarkan buku panduan setebal 376 halaman, berjudul 'Buku Panduan Pakaian yang Disarankan di Tajikistan', yang menguraikan apa yang harus dikenakan perempuan di negara itu untuk berbagai kesempatan.

Daftar tersebut menguraikan bahan, panjang dan bentuk pakaian yang dapat diterima. Buku ini juga melarang pakaian hitam di pemakaman; sebagai gantinya, buku ini merekomendasikan pakaian biru dengan jilbab putih untuk acara-acara seperti itu.

Ketiga, jilbab disebut busana asing. Presiden Emomali Rakhmon juga memperingatkan orang-orang Tajik: "Jangan menyembah nilai-nilai asing, jangan mengikuti budaya asing. Kenakan pakaian dengan warna dan potongan tradisional, bukan hitam." "Bahkan saat berkabung, wanita Tajik harus mengenakan pakaian putih, bukan hitam," katanya.

Keempat, berdasarkan undang-undang baru, individu yang mengenakan jilbab atau pakaian keagamaan terlarang lainnya dapat dikenakan denda yang besar hingga 7.920 somoni (sekitar 700 dolar AS). Perusahaan yang mengizinkan karyawannya mengenakan pakaian terlarang berisiko dikenakan denda sebesar 39.500 somoni (3.500 dolar AS).

Pejabat pemerintah dan pemimpin agama akan menghadapi denda yang lebih besar yaitu 54 ribu-57.600 somoni (4.800 dolar AS sampai 5.100 dolar AS) jika ditemukan melakukan pelanggaran.

Kelima, pelarangan hijab ini merupakan bagian dari serangkaian 35 tindakan yang berkaitan dengan agama, dalam sebuah langkah yang digambarkan oleh pemerintah sebagai "melindungi nilai-nilai budaya nasional" dan "mencegah takhayul dan ekstremisme".

Keenam, setelah pertama kali melarang jilbab di lembaga-lembaga publik, termasuk universitas dan gedung-gedung pemerintah, pada tahun 2009, rezim di Dushanbe mendorong sejumlah aturan formal dan informal yang dimaksudkan untuk mencegah negara-negara tetangga menggunakan pengaruh mereka, namun juga memperkuat kontrol mereka terhadap negara tersebut.

Ketujuh, sebelum larangan tersebut, pemerintah telah bekerja keras untuk mempromosikan budaya dan cara berpakaian Tajik. Pada September 2017, pemerintah mengaktifkan pesan kepada pengguna ponsel, mendesak mereka untuk mengenakan pakaian nasional Tajik. Pesan-pesan itu berbunyi: "Mengenakan pakaian nasional adalah suatu keharusan!", "Hormati pakaian nasional," dan "Mari kita jadikan ini sebagai tradisi yang baik untuk mengenakan pakaian nasional."

Kedelapan, meskipun larangan hijab sekarang resmi, Tajikistan telah melihat beberapa pembatasan yang disahkan dalam hal berpakaian dan penampilan. Pada 2007, kementerian pendidikan Tajikistan melarang pakaian Islami dan rok mini gaya Barat bagi para siswa. Larangan tersebut akhirnya diperluas ke semua institusi publik.

Kesembilan, Presiden Rahmon memulai perang salibnya terhadap jilbab pada 2015, ketika ia menyebutnya sebagai "tanda pendidikan yang buruk."

Selanjutnya...

Kesepuluh, mendapat penolakan. Langkah ini telah membuat marah banyak kelompok advokasi Muslim dan juga warga negara, yang berpendapat bahwa orang harus bebas memilih pakaian yang ingin mereka kenakan. "Sangat penting untuk memiliki kebebasan untuk memilih pakaian kita sendiri. Seharusnya tidak ada hukum yang memerintahkan kita untuk mengenakan pakaian apa," ujar Munira Shahidi, seorang ahli seni dan budaya, kepada Radio Liberty di Tajikistan.

Keputusan ini juga dikecam oleh Persatuan Ulama dan Cendekiawan Islam di Afghanistan, dan Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR). "Melarang jilbab adalah pelanggaran kebebasan beragama dan larangan semacam itu terhadap pakaian religius seharusnya tidak memiliki tempat di negara manapun yang menghormati hak-hak rakyatnya," ujar direktur CAIR, Corey Saylor.

Larangan Hijab dan Pengaruh Soviet

Bubarnya Uni Soviet di pengujung 1991 memang mengantarkan lagi lahirnya sekitar 15 negara baru, yang lima diantaranya mayoritas penduduknya beragama Islam. Kelimanya itu berada di wilayah Asia Tengah, yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.

Sebagai negara baru, salah satu persoalan yang dihadapi adalah berkenaan dengan pencarian model sistem dan kultur politik. Memang terdapat petunjuk kuat bahwa umat Islam mulai bangkit, setelah sekitar 70 tahun ditindas habis-habisan oleh rezim komunis Uni Soviet. Namun demikian berbagai kendala menghadang di depannya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Menurut Komarudin Hidayat dalam tulisannya di Republika pada 1995, kendala dari luar antara lain berupa kekhawatiran negara-negara Eropa, terlebih lagi Rusia, akan bangkitnya kekuatan Islam di Asia Tengah yang sangat bersahabat dengan Iran dan Turki itu, di saat opini Barat melihat Islam sebagai lawan baru mereka setelah ambruknya Uni Soviet.

Sementara itu, dari dalam, para pemimpin kelima negara baru ini tidak yakin bahwa Islam bisa memberikan solusi lebih baik dalam pembangunan sistem politik, mengingat perkembangan negara-negara Islam yang ada tidak memberikan gambaran cerah.

Lebih dari itu, akibat dari deislamisasi rezim komunis yang amat keras, pemahaman keislaman masyarakat Asia Tengah relatif dangkal. Paham sinkretisme cukup mencolok, sehingga kesadaran etnis dan agama sulit dibedakan. Bagi mereka pengertian ideologi Islam tidaklah jelas.

Bahkan jajaran elite penguasa di sana yang umumnya produk pendidikan komunis tidaklah mudah untuk memutuskan hubungan dengan bekas induk semangnya secara drastis.

Orang-orang Rusia masih memiliki posisi penting dalam berbagai sektor industri dan administrasi. Karena kemerdekaan negara-negara Asia Tengah diraih tanpa perlawanan keras, tetapi antara lain disebabkan oleh proses pembusukan otot-otot birokrasi dan ideologi Uni Soviet, memungkinkan lagi sahabat-sahabat Kremlin masih bercokol di situ.