Kejahatannya Terungkap, Israel Semakin Dikucilkan Negara-Negara Dunia 

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Kejahatan perang dan genosida yang terus dilanjutkan Israel di Jalur Gaza membuat negara itu semakin terasing di antara negara-negara dunia. Dengan korban jiwa yang telah mencapai lebih dari 37 ribu jiwa, kebanyakan anak-anak dan perempuan, banyak negara kini terbuka matanya atas kejahatan negara Zionis tersebut.

Warga Palestina dan negara-negara mayoritas Muslim sejak lama menyoroti kejahatan penjajahan Israel sejak 1948 silam. Namun, dengan kekejaman terkini yang mendapat sorotan penuh di berbagai media, negara-negara barat tak bisa lagi memalingkan muka.

“Sudah terlalu lama komunitas internasional memalingkan muka,” kata Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada konferensi pers semalam. “Mereka berpikir bahwa tanpa menyelesaikan konflik ini kita bisa hidup damai dan stabil. Apa yang terjadi selama delapan bulan ini telah membuka mata dunia.”

PBB menambahkan tentara Israel ke dalam “daftar hitam” negara-negara yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata pekan lalu.  Chris Guinness, mantan juru bicara badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), mengatakan ini adalah “daftar yang paling memalukan”.

Menurutnya, masuk ke dalam “daftar hitam” PBB yang berisi negara-negara yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak akan meningkatkan isolasi negara tersebut dan semakin menggerus reputasi internasionalnya. “Ini adalah daftar hitam terburuk yang dialami Israel karena pembunuhan anak-anak melanggar tabu,” kata Gunness kepada Aljazirah.

“Beberapa kelompok dan negara yang masuk dalam daftar ini antara lain Boko Haram, ISIS, al-Qaeda, Rusia, Myanmar. Hal ini menempatkan Israel dalam daftar rezim dan kelompok yang paling mengerikan di dunia,” kata Gunness. “Hamas dan Jihad Islam juga ada di sana, termasuk pemukim Israel atas apa yang mereka lakukan di Tepi Barat.”

Menurutnya, semakin terungkapnya kejahatan Israel akan memiliki konsekuensi. Ia mengingatkan bahwa komunitas internasional Mahkamah Internasional (ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan laporan Dewan HAM PBB yang akan memukul Israel.

“Saya pikir seiring dengan perkembangannya, isolasi dan status paria Israel akan terus berlanjut, dan terus ditegaskan kembali,” katanya. “Akan ada konsekuensi ketika masyarakat melihat secara keseluruhan apa yang terjadi,” tambahnya.

Pada hari Senin, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui resolusi pertamanya yang mendukung rencana gencatan senjata, namun baik Israel maupun Hamas belum sepenuhnya menyetujuinya.

Sementara, Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mendesak dunia bertindak atas kejahatan Israel. Seruang ini muncul ketika pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pekan ini memperingatkan bahwa 8.000 anak-anak Palestina di bawah usia lima tahun telah didiagnosis menderita kekurangan gizi akut di Gaza.

“Pemerintah kami (AS) terlibat dalam salah satu kekejaman paling biadab yang terjadi di hadapan dunia dalam beberapa tahun terakhir,” Wakil Direktur Eksekutif CAIR Edward Ahmed Mitchell mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Organisasi Kesehatan Dunia telah memverifikasi bahwa ribuan anak di Gaza kini menghadapi kelaparan karena dukungan pemerintahan Biden terhadap kampanye genosida dan pembersihan etnis pemerintah Israel,” katanya. “Cukup sudah. Sudah waktunya bagi Presiden Biden untuk berhenti melakukan kekejaman ini, mulai menggunakan pengaruh Amerika, dan memaksa pemerintah Israel untuk mengakhiri perang genosida.”

Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) telah memperingatkan bahwa gambaran kebrutalan perang Israel di Gaza bakal menjadi hal biasa sehingga ada bahaya kengerian tersebut menjadi “normal”. “Kita semua sudah terbiasa dengan gambaran kebrutalan dan kehancuran di Gaza sehingga hal ini kini menjadi hal yang normal,” kata Suze van Meegen, kepala operasi NRC di Gaza dilansir Aljazirah.

“Bahkan setelah lebih dari delapan bulan kekerasan, skala dan keganasan serangan terhadap warga sipil di Wilayah Tengah Gaza minggu lalu sama sekali tidak normal,” kata van Meegen. “Tidaklah normal jika seluruh penduduk hidup dalam ketakutan dan kesedihan yang luar biasa. Tidaklah wajar jika Anda merasa keselamatan Anda berada pada risiko yang lebih besar di sekolah atau rumah sakit dibandingkan di tempat lain. Tidak normal jika suatu komunitas menguburkan ratusan orang setiap minggunya,” katanya. 

“Penggunaan ‘zona kemanusiaan’ yang dideklarasikan secara sepihak sebagai medan pertempuran minggu lalu mengkhianati segala bentuk perlindungan sipil atau penghormatan terhadap ruang kemanusiaan,” tambahnya.

Direktur hak-hak anak HRW, Jo Becker, mengatakan dimasukkannya Israel ke dalam daftar negara-negara yang melakukan “pelanggaran berat terhadap anak-anak” dalam konflik bersenjata oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres “sepenuhnya dapat dibenarkan”.

Meskipun PBB telah mengaitkan 8.700 korban anak-anak dengan militer Israel antara tahun 2015 dan 2022, “pada 2023, skala pelanggaran tampaknya terlalu besar untuk diabaikan oleh Sekretaris Jenderal”, kata Becker dalam sebuah pernyataan.

Becker mengatakan Sekretaris Jenderal PBB telah dikritik di masa lalu karena “menghilangkan beberapa pihak dari ‘daftar yang memalukan’ meskipun ada bukti pelanggaran dalam laporan PBB”.

Kini, Dewan Keamanan PBB harus meminta pertanggungjawaban mereka dan memperjelas bahwa anak-anak dilarang terlibat dalam konflik bersenjata.