Aliansi Gabungan Masyarakat Bali Menolak People Water Forum

Warga mempertanyakan apakah People water forum dapat dukungan warga sekitar.

ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 20
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) mengetuk palu tanda diakhirinya KTT World Water Forum ke-10 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (20/5/2024). Forum yang bertema Air bagi Kemakmuran Bersama tersebut diharapkan menjadi platform penting untuk dialog dan kerja sama internasional, dengan fokus pada penghindaran persaingan, pemerataan, kerja sama inklusif, dan mendukung perdamaian serta kemakmuran bersama melalui air.
Red: Erdy Nasrul

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Di tengah pelaksanaan World Water Forum di Bali, terdapat upaya sekelompok orang yang ingin melaksanakan kegiatan tandingan, People's Water Forum (PWF). 

Baca Juga

Aliansi Gabungan Masyarakat Bali dengan tegas menolak pelaksanaan People's Water Forum (PWF) yang dimaksudkan untuk menandingi acara resmi World Water Forum (WWF). PWF sendiri rencananya akan dilaksanakan pada 20 s.d. 23 Mei 2024. Dalam sebuah pernyataan resmi, Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menyatakan bahwa kegiatan PWF juga tidak sejalan dengan Himbauan Gubernur Bali dan sarat dengan kepentingan asing. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa PWF mengganggu ketertiban masyarakat dan tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal.

Menurut Gus Yadi, Koordinator Ormas, Pecalang dan Masyarakat yang terhimpun dalam Aliansi Gabungan Masyarakat Bali,  kehadiran PWF merupakan bentuk campur tangan asing yang tidak diinginkan, serta dapat membahayakan kedaulatan dan ketertiban masyarakat Bali. "Kami menegaskan bahwa kami tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu kedamaian dan keharmonisan di Bali," tegas juru bicara tersebut.

Aliansi Gabungan Masyarakat Bali juga menyoroti bahwa PWF tidak mencerminkan aspirasi atau kebutuhan sebenarnya dari masyarakat Bali. Dengan demikian, mereka menegaskan bahwa keberadaan forum semacam itu tidak akan diterima di tengah-tengah masyarakat lokal.

Dalam konteks ini, Aliansi Gabungan Masyarakat Bali meminta kepada pemerintah setempat untuk menindaklanjuti penolakan mereka terhadap PWF ini. Mereka menegaskan bahwa pemerintah harus berpihak kepada suara-suara masyarakat Bali dan menahan diri dari menerima agenda asing yang tidak sesuai dengan kepentingan lokal.

Pernyataan resmi ini ditutup dengan seruan kepada seluruh masyarakat Bali untuk bersatu dan menolak segala bentuk campur tangan asing yang dapat mengganggu kedamaian dan ketertiban di pulau ini. Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan masyarakat Bali yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal dan budaya yang kaya.

 
Berita Terpopuler