Gerindra: Tak Ada Hambatan Psikologis dengan PKS, Hanya Soal Teknis
PKS dinilai memiliki peran besar terhadap perjalanan politik Prabowo.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan pihaknya tak ada masalah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Apalagi Prabowo Subianto pernah diusung sebagai calon presiden (capres) oleh PKS pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
Partai Gerindra dan PKS juga sudah menjalin persahabatan sejak lama. Sehingga terkait pertemuan Prabowo dengan PKS dan wacana diajak bergabung hanya persoalan teknis saja.
"Nggak ada hambatan juga, nggak ada hambatan psikologis ya. Sebetulnya kemungkinan besar soal teknis-teknis saja," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).
PKS juga disebutnya memiliki andil besar terhadap perjalanan politik Prabowo. Ia mengeklaim, PKS juga menjadi salah satu partai politik yang diprioritaskan untuk diajak bergabung dengan koalisi pemerintahan periode 2024-2029.
"Tentu salah satu elemen penting di bangsa ini yang salah satu dari sembilan partai, yang memang harus kita rangkul. Soal teknisnya saya pikir gampang aja, nanti begitu akan ada pertemuan, teman-teman akan diupdate," ujar Habiburokhman.
Sebelumnya, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan ada kepentingan dari Prabowo Subianto untuk mengajak partai politik yang menjadi lawannya untuk bergabung dalam koalisinya. Salah satunya terkait kekuatan di DPR pada periode 2024-2029.
Sebab saat ini, hanya terdapat empat partai politik koalisi Prabowo-Gibran yang tembus ke parlemen. Gabungan suara dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR belum menembus 50 persen.
"Karena memang ada kebutuhan untuk menambah koalisi pemerintahan, karena sampai sekarang hasil pemilu legislatif itu Koalisi Indonesia Maju ini, empat partai itu masih 48 persen di parlemen. Karena itu masih berupa pemerintah minoritas kalau itu hanya segitu aja," ujar Andi dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (4/5/2024).
Namun, Andi menyinggung pemerintah yang perlu peran partai politik sebagai oposisi. Sehingga ia berpendapat, jika tak perlu semua partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju diajak bergabung.
"Sebenarnya tambah satu pun sudah cukup, lebih dari 50 persen, tapi sekali lagi tergantung dari Pak Prabowo sendiri apakah mau nambah satu lagi atau dua atau tiga. Tapi rasanya nggak usah empat-empatnya," ujar Andi.