Arab Saudi Bersedia Menerima Komitmen Politik dari Israel

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Tiga sumber mengatakan Arab Saudi bersedia menerima komitmen politik dari Israel untuk pendirian negara Palestina dibandingkan komitmen yang lebih mengikat. Sebagai upaya untuk mendapatkan pakta pertahanan dari Washington sebelum pemilihan presiden Amerika Serikat (AS).

Upaya diplomatik AS selama berbulan-bulan untuk normalisasi hubungan antara Arab Saudi dengan Israel dan mengakui negara itu ambruk setelah Israel menyerang Gaza pada Oktober lalu. Dua orang sumber mengatakan di sisi lain Arab Saudi juga ingin memperkuat keamanannya.

Arab Saudi juga berharap dapat menahan ancaman dari Iran sehingga Riyadh dapat melanjutkan rencana ambisius untuk mentransformasi perekonomiannya dan menarik investasi asing. Dua orang sumber kawasan mengatakan untuk menciptakan ruang gerak dalam perundingan pengakuan negara Israel dan mendapatkan pakta pertahanan dari Washington.

Pejabat Pemerintah Arab Saudi memberitahu pemerintah AS kini Riyadh tidak bersikeras Israel untuk mengambil langkah konkrit dalam pembentukan negara Palestina. Tapi, cukup pada komitmen politik pada solusi dua negara.

Kesepakatan regional itu sudah lama diupayakan bahkan sebelum perang Israel di Gaza masih akan menghadapi banyak tantangan politik dan diplomatik. Terutama belum diketahui bagaimana konflik di Gaza akan berakhir.

Pakta itu memberi eksportir minyak terbesar di dunia perlindungan militer AS sebagai imbalan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Langkah yang dianggap akan mengubah bentuk Timur Tengah dan menyatukan dua negara yang sudah lama berseberangan.

Pakta itu juga akan mengikat Arab Saudi dengan AS saat Cina memperkuat pengaruhnya di kawasan. Kesepakatan normalisasi akan memperkuat pertahanan Israel yang juga musuh Iran dan memberi kemenangan diplomasi bagi Presiden AS Joe Biden sebelum pemilihan presiden 5 November mendatang.

Salah satu sumber mengatakan pejabat Arab Saudi sudah meminta Washington untuk menekan Israel mengakhiri perangnya di Gaza dan berkomitmen pada "cakrawala politik" pendirian negara Palestina. Kemudian Riyadh akan bersedia melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dan membantu mendanai rekonstruksi Gaza.

"Pesan dari Kerajaan (Arab Saudi-red) ke Amerika adalah: 'Hentikan perang dulu, izinkan bantuan kemanusiaan masuk dan berkomitmen yang adil dan langgeng untuk memberikan Palestina negara' tanpa itu, Arab Saudi tidak bisa melakukan apa-apa," kata kepala lembaga think-tank Gulf Research Center yang berbasis di Jeddah, Abdelaziz al-Sagher, Jumat (2/2/2024).

Masalahnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menghabiskan sebagian besar karir politiknya untuk menolak pendiriaan negara Palestina, menolak mentah-mentah aspirasi AS dan Arab untuk mendirikan negara Palestina setelah perang Gaza berakhir.

"Normalisasi benar-benar membutuhkan jika tidak secara hukum, setidaknya secara politis komitmen dari Israel mereka terbuka untuk solusi dua negara," kata salah satu sumber senior regional yang mengetahui pemikiran Saudi.

"Jika Israel menghentikan serangan militernya ke Gaza atau setidaknya mengumumkan gencatan senjata maka akan lebih mudah bagi Arab Saudi untuk melanjutkan kesepakatan tersebut," tambah sumber tersebut. Kantor komunikasi pemerintah Arab Saudi belum menanggapi permintaan komentar.