Dewan Keamanan PBB Berkumpul Bahas Putusan ICJ tentang Genosida Israel

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB berkumpul pada Rabu (31/1/2024), untuk meninjau putusan sementara Mahkamah Internasional (ICJ) baru-baru ini tentang Israel.

ICJ yang berbasis di Den Haag memerintahkan Israel pada minggu lalu untuk mengambil semua tindakan dalam kekuasaannya untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut di Gaza, sejalan dengan kewajibannya di bawah Konvensi Genosida 1948. Pengadilan juga menuntut pembebasan segera semua sandera.

Afrika Selatan membawa kasus genosida Israel ke ICJ pada akhir Desember 2023, dan memintanya untuk memberikan tindakan darurat untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza. Setidaknya 26.900 orang Palestina telah terbunuh sejak 7 Oktober.

ICJ memerintahkan Israel untuk mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memungkinkan penyediaan layanan yang sangat dibutuhkan dan bantuan kemanusiaan di Gaza, tetapi gagal memerintahkan gencatan senjata.

Perwakilan tetap Aljazair untuk PBB Amar Bendjama mengatakan keputusan itu menegaskan kembali bahwa waktu impunitas telah berakhir.

"Kami dalam hubungan ini menegaskan kembali bahwa Israel, kekuatan pendudukan, segera mematuhi langkah-langkah yang disepakati oleh Pengadilan.

Adalah kewajiban komunitas internasional untuk memastikan bahwa Israel sepenuhnya mematuhi tindakan sementara tersebut," kata Bendjama mengatakan kepada pertemuan Dewan tentang situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina.

"Sangat penting untuk menjamin akuntabilitas untuk melindungi generasi mendatang dari kekejaman seperti yang dilakukan hari ini di Gaza," katanya, dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (1/2/2024).

Bendjama menekankan tindakan sementara...

Bendjama menekankan tindakan sementara yang diberlakukan oleh pengadilan dunia PBB harus dilaksanakan untuk melindungi rakyat Palestina dari genosida. Perwakilan permanen Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, mengatakan Inggris menyambut baik seruan ICJ untuk segera membebaskan sandera dan kebutuhan untuk mendapatkan lebih banyak bantuan ke Gaza, serta pengingat Pengadilan bahwa semua pihak dalam konflik terikat oleh hukum kemanusiaan internasional.

Perwakilan permanen Guyana untuk PBB Carolyn Rodrigues-Birkett mengatakan negaranya menyatakan sangat prihatin tentang situasi kemanusiaan yang berlaku dan kematian dan kehancuran yang terus berlanjut di Gaza.

"Mengikuti perkembangan dalam perang, seseorang mungkin tergerak untuk bertanya-tanya apakah ada karunia di kepala setiap anak, pria dan wanita Palestina," katanya.

"Banyak yang berhasil lolos dari bom dan peluru menghadapi prospek kematian yang mengerikan karena kelaparan."

Duta Besar Cina Zhang Jun mengulangi seruannya untuk gencatan senjata di Gaza dan mengatakan bencana kemanusiaan masih meningkat.

“Tindakan sementara ICJ adalah tanggapan kuat terhadap kebutuhan untuk melindungi warga sipil,” katanya, menambahkan bahwa Cina menyerukan upaya diplomatik yang lebih besar dan konferensi internasional tentang perdamaian, bersama dengan keanggotaan penuh Palestina di PBB.

“Rusia tetap konsistensi dan teguh mengadvokasi gencatan senjata kemanusiaan segera,” kata Duta Besar Vassily Nebenzia.

Jelas bahwa spiral kekerasan di Gaza akan berlanjut sampai ketidakadilan lama yang mendasari konflik telah dihilangkan dan rakyat Palestina dapat menyadari hak untuk menciptakan negara independen mereka sendiri.

Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan perintah tindakan sementara ICJ sejalan dengan keyakinan delegasi AS bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri, tetapi bagaimana hal itu penting, dan semua operasi terikat untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional.

"Sementara kita semua setuju lebih banyak yang harus dilakukan dan meskipun kita semua hancur oleh hilangnya nyawa warga sipil yang luar biasa, kita harus jujur tentang apa yang tidak diperintahkan Pengadilan. Secara khusus, itu belum memerintahkan gencatan senjata segera," katanya.

Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan sangat jelas bahwa tindakan sementara yang diadopsi oleh ICJ mengikat dan Israel harus mematuhinya. "Pengadilan juga menolak premis bahwa entah bagaimana Israel pada dasarnya akan berada di atas hukum dan tidak dapat dituduh melakukan kejahatan genosida," tambahnya.

Mansour meminta semua orang untuk berkonsentrasi pada tindakan sementara yang diadopsi oleh Pengadilan, mendesak mereka untuk membacanya, mempelajarinya, dan membaca kembali mereka untuk mengetahui apa tindakan itu, dan bukan pada "ilusi dalam pikiran beberapa orang, tentang apa yang tidak ada di dalamnya."

Duta Besar Afrika Selatan Mathu Joyini mengatakan tindakan tersebut mengikat secara langsung pada Israel. "Keputusan oleh pengadilan menandai kemenangan yang menentukan untuk aturan hukum internasional dan tonggak penting dalam mencari keadilan bagi rakyat Palestina," katanya.