Sanggah Prabowo di Debat, Anies: Masalah Utama Papua adalah tidak Adanya Keadilan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik penjelasan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai masalah hak asasi manusia (HAM) dan konflik di Papua saat agenda debat perdana capres di Kantor KPU, Selasa (12/12/2023). Anies menitikberatkan masalah di Papua adalah lantaran tidak adanya keadilan di Papua.  

"Masalahnya bukan kekerasan, karena ketika bicara kekerasan di Jakarta saja ada tiga pandangan, ada menanggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita di Jakarta ada perbedaan pandangan, apa permasalahannya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua, itu masalahnya," ungkap Anies.  

Anies mengatakan, tujuan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua tidak tentang meniadakan kekerasan. Lebih dari itu adalah untuk menciptakan keadilan agar damai. 

"Jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan penyelesaian hingga tuntas, yang kedua  mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan. Ketiga melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif," jelasnya.  

Diketahui, dalam debat capres, moderator membacakan pertanyaan yang diajukan oleh panelis mengenai tren kekerasan yang meningkat di Papua, sementara masalah keadilan masih belum terselesaikan sehingga konflik masih berlanjut. Pertanyaannya adalah mengenai strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif. 

Lantas, Prabowo Subianto menjawab bahwa masalah Papua adalah rumit karena terjadi suatu gerakan separatisme. Pemerintah diakui sudah mengikuti dan mengawal gerakan separatisme itu cukup lama. Dia menyebut ada campur tangan asing juga dalam masalah itu. 

"Dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan dan di antaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua karena di situ kelompok-kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan orang tua anak kecil yang tidak bersenjata di teror oleh kelompok teroris separatis ini," kata Prabowo. 

Prabowo melanjutkan, ada beberapa rencana yang ingin dilakukan olehnya. Yakni menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di Papua dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dia pun menyinggung Presiden Jokowi yang kerapkali ke Papua dan akan melanjutkannya.  

"Presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua, kalau tidak salah sampai hari ini beliau (Jokowi) sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peninggalan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia.  

"Jadi yang saya katakan saya akan lanjutkan. Kita harus membawa kemajuan ekonomi sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi manusia," tutur dia.