Kubu Prabowo Bantah 'Buku Hitam' yang Dikeluarkan Aktivis Gerak 98

Menurut Immanuel Ebenezer, buku tersebut sudah kedaluarsa.

ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Rep: Rizky Suryarandika Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto angkat bicara atas peluncuran Buku Hitam Prabowo Subianto oleh aktivis Gerak 98. Menurut pendukung Prabowo, buku tersebut sudah kedaluwarsa.

"Tiga kali Prabowo Subianto lolos uji verifikasi kontestasi Pilpres rasanya sudah cukup bukti bahwa Prabowo bersih dari pelanggaran hukum apalagi HAM berat," kata Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer saat menanggapi buku tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, menegaskan, maraknya penyebaran berita yang mendiskreditkan Prabowo jelas diembuskan dengan dasar muatan politik pada Pilpres 2024. Apalagi, ia mengeklaim, pihak yang dirugikan atas kejadian 1998 sudah berada di kubu Prabowo.

"Jika pun ingin ditelusuri pihak-pihak yang dianggap dirugikan dalam kejadian 98 itu mayoritas sudah berada dalam barisan Prabowo Subianto. Terlebih petinggi-petinggi militer yang mengadilinya juga sudah secara tegas mendukung dan malah berada dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran," ujar Ketua Ikatan Aktivis 98.

Noel menantang, pendukung penegak HAM di Indonesia untuk berani mengambil sikap dalam menyoroti kasus pelanggaran HAM lainnya, seperti peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli 1996. Hal itu bertujuan memperjelas proses hukum pelanggaran HAM pada masa lalu.

"Semoga rakyat Indonesia bisa terus fokus melihat gagasan-gagasan para calon pemimpinnya baik yang sedang bersaing di legislatif ataupun pemilihan presiden. Karena yang rakyat butuhkan adalah jalan untuk menuju kesejahteraan, bukan jalan untuk terus menatap mundur ke belakang dan juga hentikan warisan kebencian yang tidak berkesudahan dan Prabowo adalah simbol rekonsiliasi dan pemersatu bangsa," ucap Noel.

Peluncuran buku hitam...

Sebuah buku yang mendokumentasikan jejak hitam Prabowo Subianto dalam berbagai kasus pelanggaran HAM diluncurkan pada 10 Desember 2023, bertepatan dengan Hari HAM Internasional. Buku tersebut ditulis oleh salah satu aktivis 98, Azwar Furgudyama.

Azwar berharap peluncuran buku itu bertujuan agar kasus pelanggaran HAM, terkhusus yang melibatkan Prabowo tidak terulang. Dia mengingatkan pelanggaran HAM adalah urusan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pelanggaran HAM bertentangan dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 98," kata Azwar dalam keterangannya di Jakarta pada Ahad (10/12/2023).

Buku itu terdiri atas tujuh bab. Isinya mengulas penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998 dan bagaimana dugaan keterlibatan Prabowo, upaya Prabowo melakukan 'kudeta' terhadap Presiden BJ Habibie serta jejak kelamnya di Timor-Leste dan Papua.

"Buku ini juga mengelaborasi mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang sedang dipertaruhkan jika ia menjadi presiden," ujar Azwar.

Dia mengatakan, buku itu menjadi pengingat bahwa Prabowo memiliki jejak hitam dalam pelanggaran HAM. Adapun Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.

"Kita tidak bisa mengabaikan jejak masa lalunya, untuk bisa lebih jelas menilai apakah ia layak untuk memimpin bangsa ini atau tidak. Kita tidak boleh hanya terpukau dengan tampilan artifisial, seperti narasi gemoy, yang ramai belakangan dalam rangka merebut hati pemilih," ujar Azwar.

Dia meyakini, momentum hari HAM internasional, mesti dirayakan dengan tidak memilih 'kucing dalam karung'. Azwar menuturkan, rekam jejak sangat penting agar khalayak dapat mempertimbangkan lalu menentukan pilihannya secara sadar pada Pilpres 2024.

"Sebagai aktivis 98, kita dihadapkan oleh panggilan kesejarahan saat masa transisi (reformasi), dan membangun masa depan, yang tentu saja kita semua tidak ingin kembali ke masa Suharto. Dan ini penting diketahui oleh semua pihak serta tak lupa pula untuk turut mengawal penuntasan 12 kasus HAM berat lainnya," ujar Azwar.

 
Berita Terpopuler