Publik AS Terbelah Tanggapi Wacana Pemakzulan Joe Biden

REPUBLIKA.CO.ID., WASHINGTON – Isu pemakzulan Presiden Joe Biden tengah bergulir di Amerika Serikat (AS). Publik Negeri Paman Sam pun terpecah dalam menanggapi wacana tersebut.

Reuters/Ipsos telah melakukan jajak pendapat daring untuk mengetahui respons warga AS terkait isu pemakzulan Biden. Sebanyak 4.413 warga AS dilibatkan sebagai responden. Survei dilakukan mulai 8 September 2023 dan rampung pada Kamis (14/9/2023).

Hasil jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa sekitar 41 persen responden mendukung gagasan Kongres untuk membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Biden terkait tuduhan yang melibatkan putranya, yakni Hunter Biden. Sementara 35 persen responden menentang upaya penyelidikan terhadap Biden. Sebanyak 24 persen responden lainnya menyatakan tidak yakin.

Hasil jajak pendapat menunjukkan adanya kesenjangan partisan yang tajam. Hanya 18 persen anggota Partai Demokrat yang mendukung penyelidikan terhadap Biden.  Sementara 71 persen anggota Partai Republik mendukungnya. Terdapat 63 persen anggota Partai Demokrat dan 14 persen anggota Partai Republik yang menyatakan tidak mendukungnya.

Kelompok independen yang menyebut diri mereka sendiri terbagi lebih merata, dengan 38 persen mendukung penyelidikan tersebut dan 30 persen menentangnya. Sementara 32 persen lainnya tidak yakin. Jajak pendapat Reuters/Ipsos menemukan bahwa 46 persen responden percaya bahwa tuntutan pidana bermotif politik. Sedangkan 40 persen berpendapat tidak.

Partai Republik mengatakan, mereka telah menemukan “budaya korupsi” di sekitar aktivitas bisnis Hunter Biden, yang membenarkan penyelidikan terhadap Joe Biden. Kendati demikian, Partai Republik belum merilis bukti-bukti terkait tuduhannya. Sementara itu Gedung Putih mengatakan upaya penyelidikan terhadap Joe Biden adalah aksi politik yang tidak didukung fakta.

Hunter Biden diketahui menjalankan berbagai usaha bisnis asing. Saat ini dia pun disebut sedang berjuang melawan kecanduan narkoba dan alkohol. Pada Kamis lalu, Hunter didakwa secara pidana karena menipu seorang pedagang senjata agar menjual senjata api kepadanya. Itu merupakan dakwaan pertama terhadap anak seorang presiden yang sedang menjabat.

Biden sebut Partai Republik ingin memakzulkannya....

Pada Rabu (13/9/2023), Joe Biden mengatakan bahwa Partai Republik ingin memakzulkannya. “Saya tidak tahu persis alasannya, tapi mereka hanya tahu bahwa mereka ingin memakzulkan saya. Sepengetahuan saya, mereka ingin memakzulkan saya karena mereka ingin menutup (shutdown) pemerintahan,” ucapnya.

Biden mengaku tidak terlalu memberi perhatian pada izu pemakzulannya. “Saya bangun setiap hari, tidak fokus pada pemakzulan. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan,” ujarnya.

Mantan presiden AS Donald Trump juga sempat menghadapi proses pemakzulan. Pada Desember 2019, DPR AS, yang kala itu dikuasai Partai Demokrat, berhasil mengadopsi dua pasal pemakzulan terhadap Trump. Pasal pertama, yakni tentang penyalahgunaan kekuasaan, disetujui 230 anggota dan ditentang 197 lainnya.

Kemudian pasal kedua adalah tentang upaya Trump menghalangi penyelidikan yang dilakukan oleh Kongres AS. Sebanyak 229 anggota mendukung pasal tersebut, sedang 198 lainnya menolak. Soal penyalahgunaan kekuasaan, Trump dituduh menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyelidiki Joe Biden dan putranya, Hunter Biden. Mereka diduga melakukan praktik bisnis korup saat bekerja di perusahaan gas Ukraina, Burisma.

Kala itu Biden tengah maju sebagai kandidat capres AS yang bakal menjadi lawan Trump dalam pilpres AS 2019. Trump disebut ingin menyisihkan Biden sebagai rivalnya dalam pilpres AS. Dengan demikian peluangnya untuk terpilih kembali sebagai presiden terbuka lebar. Guna memuluskan rencananya, Tump menekan Zelensky dengan mengancam akan membekukan dana bantuan militer sebesar 400 juta dolar AS untuk Ukraina. Trump telah berulang kali membantah tuduhan terkait hal tersebut.

Trump akhirnya lolos dari pemakzulan setelah mayoritas Senat AS menyatakan bahwa dia tak bersalah atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.