Gelar Evaluasi Haji 2023, Ini 9 Catatan Penyelenggaraan dari Menteri Agama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –  Kementerian Agama (Kemenag) saat ini tengah menggelar agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M. Dalam sambutannya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan 9 catatan yang menjadi fokus perbaikan layanan haji ke depan. 

Catatan pertama dari Gus Men, sapaan akrabnya, adalah pelayanan jemaah saat di Masyair atau Arafah, Muzdalifah dan Mina. Meski hal ini memang tidak terkait langsung dengan petugas, tetapi ia menyebut masih merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Menurut saya berbeda tapi masih berhubungan, sehingga kita juga tidak boleh lepas tangan begitu saja atas terjadinya beberapa peristiwa yang kurang mengenakkan di Arafah Muzdalifah dan Mina," kata dia dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Jumat (8/92023).

Ia memaparkan sejumlah kekurangan saat puncak haji tersebut. Di antaranya adalah toilet yang tidak memadai di Mina, serta jamaah haji terlambat untuk dibawa ke Mina dari Muzdalifah. Peristiwa-peristiwa ini disebut bisa menjadi catatan, serta perlu segera dikoordinasikan dan diperbaiki.

Terkait kondisi itu, ia pun secara pribadi telah berkomunikasi dengan Menteri Haji dan umrah Arab Saudi Tawfig F. Arabiyah, maupun dengan Duta Besar Arab Saudi di Indonesia. Harapannya, agar ada perbaikan pelayanan jamaah haji pada musim haji tahun depan.

Catatan berikutnya yang ia sampaikan terkait jumlah jamaah haji lanjut usia (lansia), yang kemungkinan masih akan berlanjut di tahun depan. Menurutnya, jamaah haji lansia di atas 65 tahun masih ada dengan jumlah berkisar 40.000 lebih.

Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki petugas, ia mengharapkan pemberian layanan kepada jamaah lansia ini bisa dipertahankan. “Mudah-mudahan (layanan) jamaah haji lansia ini bisa kita perbaiki di masa yang akan datang,” ucap dia.

Terkait hal itu, Gus Men lantas mengapresiasi peran dan kerja keras para petugas haji. Kesuksesan dan keberhasilan pelaksanaan ibadah tahun ini tidak terlepas dari kerja keras para petugas haji, yang memberikan pelayanan kepada jamaah. 

Ucapan terima kasih pun ia sampaikan kepada para petugas, yang memberikan pelayanan secara maksimal. Ia mengaku seringkali melihat hal-hal di luar nalar dan akal sehat, bagaimana petugas benar-benar berperan bukan hanya sebagai petugas tetapi juga seringkali menjadi anak dan cucu, dalam konteks memberikan pelayanan.

Dirinya hanya bisa mendoakan semoga yang dikerjakan oleh para petugas dicatat sebagai amal sholeh “Dan saya yakin itu akan dicatat sebagai amal sholeh,” ujar Gus Men.

Baca juga: Bagaimana Laut Merah Bisa Terbelah oleh Tongkat Nabi Musa? Ini Penjelasan Ilmiahnya

Catatan keempat dari Menag adalah mengantisipasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk pelaksanaan haji tahun depan. Ia menyebut usaha dari Kemenag jangan berhenti pada evaluasi saja.

"Karena kalau hanya evaluasi saja sebagaimana tadi disampaikan, ini akan berefek kepada pelayanan jamaah,” kata dia.

Selanjutnya, ia menyebut ada beberapa kebijakan dari Arab Saudi yang seringkali bisa berdampak pada kebijakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai contoh adalah pengiriman zamzam.

Gusmen pun meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief untuk selalu berkomunikasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Aran Saudi.

Catatan keenam yang ia sampaikan selanjutnya terkait kebijakan Pemerintah Arab Saudi, yang saat ini hanya mengizinkan 40 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memberangkatkan jamaah haji khusus.  Sementara di Indonesia, jumlah PIHK mencapai 300-an.

Artinya, ujar dia, perlu dibuat skema tertentu atau konsorsium antar penyelenggara haji khusus. Hal ini bertujuan agar semua memiliki kesempatan bisa memberikan pelayanan kepada jamaah haji khusus.

Berikutnya, catatan penting yang menjadi perhatian Gusmen adalah terkait skema penetapan istitha'ah kesehatan jamaah haji yang harus dimatangkan. "istitha'ah jemaah yang paling jadi persoalan adalah istitha'ah kesehatan. Saya usul, istitha'ah kesehatan mendahului pelunasan," ucap Menag.

Ia pun menyoroti pelaksanaan haji 2023 jamaah, yang mana diketahui melakukan pelunasan terlebih dahulu baru melakukan pemeriksaan kesehatan. Biasanya jamaah jika sudah terlanjur melakukan pelunasan, maka tidak enak jika tidak diloloskan.

Kedelapan, Gus Men minta persoalan skema penetapan istitha'ah kesehatan ini dikaji. Ia sadar bahwa usulan ini tidak populer, sehingga harus dikomunikasikan dengan baik kepada jamaah. 

Meski demikian, ia optimis jika skema ini berjalan, akan memudahkan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Ia menyakinkan jajarannya bahwa tidak apa-apa mendapat beban sekarang, tapi di masa mendatang akan lebih mudah.

"Ini dibicarakan, sekaligus bagaimana cara penyampaian yang paling tepat dan baik ke jamaah agar istitha'ah kesehatan ini bisa diterima dan dijalankan dengan baik," kata dia.

Terakhir, Gus Men juga meminta dalam agenda Rakernas Evaluasi ini dibhas sejumlah terobosan pelaksanaan haji di masa mendatang. Secara khusus, ia menyebut pentingnya meninjau ulang masa tinggal jamaah agar bisa lebih pendek, yang diharapkan bisa lebih menekan biaya haji.

"Jika bisa diperpendek, jemaah akan merasa senang. Tolong dicari bagaimana cara memperpendek. Paling tidak 35 hari," ucap dia.

Masa tinggal petugas juga menjadi sorotan, yang mana ia meminta agar pola penugasan diatur ulang. Selama ini, petugas dalam satu Daerah Kerja (Daker) berangkat secara bersama-sama sejak awal dan pulang juga bersama-sama pada akhir operasional.

Baca juga: 15 Pengakuan Orientalis Non-Muslim Ini Tegaskan Alquran Murni tak Ada Kesalahan

Akibatnya setelah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, banyak petugas yang disebut merasa kelelahan dan mengalami kejenuhan. 

Ia pun mengusulkan agar dibahas skema pemberangkatan petugas dalam dua gelombang. Gelombang pertama pulang seminggu setelah Armuzna pulang, sementara gelombang kedua berangkat seminggu sebelum Armuzna. Sehingga, saat Armuzna petugas kumpul dalam energi yang masih penuh.

Tidak hanya itu, ia juga minta agar Ditjen PHU meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi VIII DPR. Menag mengingatkan agar jajarannya tidak merasa bisa kerja sendiri. 

"Komisi VIII bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka biasa ketemu konstituen. Mereka mendapat masukan yang perlu kita dengar untuk dicarikan solusinya," ujar Menag.