Tekan Kenaikan Harga Beras, Pemerintah Diminta Jangan Andalkan Impor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, mengkritisi kenaikan harga beras yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ia mendesak pemerintah untuk segera bertindak, turun tangan, dan memberikan solusi.

Akmal meminta pemerintah memperhatikan keseimbangan kemampuan konsumen mayoritas masyarakat Indonesia dengan daya beli makanan pokok tersebut. Apalagi, kenaikan sudah Rp 1.650 per kilogram di gudang-gudang Bulog.

"Pemerintah mesti mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mengendalikan kenaikan harga beras, yang merupakan makanan pokok bagi banyak orang," kata Akmal, Kamis (7/9/2023).

Politisi PKS itu melihat, berbagai kebijakan pemerintah saat ini mesti dievaluasi kembali efektivitas dan efisiensinya. Selama ini, pemerintah telah memberikan bantuan-bantuan, pembiayaan, dan pelatihan bagi petani.

Tujuannya, agar menghasilkan lebih banyak beras dengan biaya lebih rendah. Namun, persoalan beras akibat el Nino yang mengakibatkan kekeringan dijadikan untuk alibi ketidakmampuan mengelola perberasan nasional.

Padahal, lanjut Akmal, di beberapa negara pengekspor beras seperti Thailand, Vietnam, dan India sangat mumpuni dalam mengelola perberasan nasional negara mereka. Kondisi itu yang menjadi ironi bagi Indonesia.

"Negara kita ini memiliki kemampuan sumber daya alam yang mumpuni, tapi belum mampu mengembalikan lagi prestasi swasembada beras," ujar Akmal.

Anggota Banggar DPR RI ini menyoroti pengawasan pasar oleh badan-badan pemerintah terkait seperti Kementerian Perdagangan. Ini untuk mencegah manipulasi harga dan praktik tidak sah yang dapat mempengaruhi harga.

Ia meminta pemerintah memperhatikan secara maksimal faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras. Seperti perubahan cuaca atau fluktuasi dalam harga komoditas global untuk merencanakan tindakan yang tepat.

"Cari solusi yang berkelanjutan untuk masalah kenaikan harga beras, yang tidak hanya mengatasi masalah saat ini, tapi juga mencegahnya terulang," katanya.

Akmal berharap, pemerintah bertindak dan merespons masalah yang dihadapi masyarakat terkait kenaikan harga beras. Ke depan, pemenuhan beras dalam negeri mesti jadi prioritas dan harus fokus kepada peningkatan produksi.

Kemudian, memastikan pasokan beras mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Permintaan pengendalian harga beras perlu dalam rangka memastikan kebijakan pemerintah memang sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Penyelesaian masalah harga beras ini jangan pula menimbulkan persoalan baru yang membuat petani menjerit. Pemerintah perlu mencari solusi persoalan beras dalam negeri tanpa harus mengandalkan impor beras," ujar dia.