PAN Nilai Lumrah PKB Syaratkan Muhaimin Cawapres Prabowo di KKIR

Menurut Yandri, koalisi pendukung Prabowo akan membahas cawapres secara bersama.

Republika/Nawir Arsyad Akbar
Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN),dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi meneken kerja sama untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Ahad (13/8/2023).
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan bahwa koalisi pengusung Prabowo Subianto akan membahas calon wakil presiden (cawapres) secara bersama-sama. Ia juga memandang lumrah jika Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mensyaratkan dirinya menjadi cawapres Prabowo dalam koalisi tersebut.

Baca Juga

"Itu secara langsung belum dibicarakan, karena baru kemarin dideklarasikan empat partai di Rumah Rumusan Naskah Proklamasi. Ya proposal PKB mengusulkan Cak Imin itu sangat wajar," ujar Yandri di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Ia sendiri menyadari, PAN menjadi partai politik parlemen paling buncit yang ada di koalisi Prabowo. Jika mengacu perolehan suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2019, tentu Partai Golkar yang berhak mendapatkan kursi cawapres.

Lalu, ada pula piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengatur ihwal keputusan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Karenanya, ke depan akan ada mekanisme baru pembahasan cawapres untuk Prabowo.

"Nanti pasti Golkar kan Pak Airlangga, ya kita hormati. Cak Imin juga ngotot ya bagus, semuanya bagus. Kalau malah lemas-lemas semua kan malah bahaya buat koalisi," ujar Yandri.

"Saya kira sekarang posisinya mengajukan kader-kader terbaik atau orang-orang yang dianggap tepat itu sudah sangat bagus dan itu membuat Pak Prabowo banyak pilihan," sambung Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar menyambut baik deklarasi dukungan yang dilakukan Partai Golkar dan PAN kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ungkapnya, tak ada syarat yang ditujukan kepada kedua partai tersebut untuk bergabung dengan koalisinya.

"Tidak ada pengajuan (syarat) apa pun," ujar Muhaimin ketika ingin meninggalkan Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Ahad (13/8/2024).

Ia juga mengeklaim, tak adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Dirinya pun setuju terkait bergabungnya kedua partai tersebut karena permintaan Partai Gerindra.

"Saya cuma dimintain temen-temen Gerindra, setuju nggak? Ya setuju, asal (calon) wapresnya saya," ujar Muhaimin.

 

Ketua DPP PKB Daniel Johan menegaskan bahwa partainya tetap mengusulkan nama Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto. Meskipun, Partai Golkar dan PAN telah resmi bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

“PKB tetap (mengusulkan nama Muhaimin sebagai cawapres), kami hanya memiliki proposal tunggal untuk itu,” kata Daniel di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Menurut dia, PKB tetap berpatokan pada hasil Muktamar ke-V di Bali tahun 2019 dalam mengusung capres atau cawapres di Pemilu 2024. Daniel menjelaskan bahwa Muktamar PKB tersebut telah memberikan mandat untuk mengusung Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai capres dalam Pemilu 2024.

“Kami akan mendengarkan masukan-masukan yang ada, namun keputusan tetap ada pada Cak Imin dan Pak Prabowo sebagai pemegang kunci keputusan,” ujarnya.

Selain itu, Daniel meminta agar nama koalisi yaitu KKIR tidak perlu diubah meskipun Golkar dan PAN menyatakan bergabung. Menurut dia, nama KKIR sudah dikenal masyarakat sehingga layak dipertahankan.

Hitung-hitungan Koalisi Besar - (Republika/berbagai sumber)

 
Berita Terpopuler