Polemik UU Anti-LGBT, Presiden Uganda: Bank Dunia Remehkan Orang Afrika

REPUBLIKA.CO.ID, KAMPALA – Presiden Uganda Yoweri Museveni mencela keputusan Bank Dunia yang menangguhkan pinjaman baru karena negaranya menerapkan Anti-Homosexuality Act. Ia  menegaskan, jika memang membutuhkan pinjaman dana maka akan mencari dari sumber lain. 

Museveni mengatakan, Uganda saat ini berusaha mengurangi pinjaman dalam bentuk apapun dan tak akan menyerah ditekan oleh institusi asing seperti Bank Dunia. Dengan demikian, Uganda tetap pada kebijakannya menjalankan UU anti-LGBT. 

‘’Karena itu, sayangnya Bank Dunia dan aktor lainnya berani memaksa kami untuk meninggalkan keyakinan, budaya, prinsip, dan kedaulatan kami dengan menggunakan uang. Mereka benar-benar meremehkan semua orang Afrika,’’ katanya. 

Museveni menambahkan, jika Uganda perlu pinjaman dana maka bisa mendapatkannya dari sumber lain, selain itu produksi minyak yang diharapkan bisa mulai berjalan pada 2025 diyakini mampu memberikan pendapatan tambahan bagi Uganda. 

Maka, ia berharap Bank Dunia mempertimbangkan kembali keputusannya menangguhkan pinjaman baru ke Uganda. Pemerintah akan meminta parlemen memberikan persetujuan atas anggaran perubahan 2023-2024 (Juli-Juni).

Menteri Keuangan Yunior Uganda, Henry Musasizi menyatakan perubahan ini untuk menghitung dampak penangguhan pinjaman baru dari Bank Dunia. ‘’Kami akan menyampaikan dalam satu pekan ini dan berharap persetujuan parlemen,’’ katanya di depan anggota parlemen.

Presiden Bank Dunia berada di bawah tekanan....

Bank Dunia pada Selasa menyatakan UU anti-LGBT yang berisi hukuman mati bagi hubungan sesama jenis, bertentangan dengan nilai yang dianutnya. 

 ‘’Tak ada lagi pembiayaan publik baru untuk Uganda yang akan dibahas ke Dewan Direktur Eksekutif kami sampai ada kemajuan dari langkah yang diperlukan,’’ demikian pernyataan Bank Dunia yang diberitakan Reuters, Rabu (9/8/2023).

Uganda memberlakukan UU anti-LGBT pada Mei, yang memicu kritik dari organisasi pembela HAM lokal maupun internasional. Demikian pula pemerintah negara Barat. Namun di dalam negeri, undang-undang ini disambut baik. 

‘’UU Anti-Homosexuality Act Uganda secara mendasar bertentangan dengan nilai-nilai Bank Dunia. Kami yakin visi memberantas kemiskinan di planet ini hanya akan berhasil jika melibatkan semua ras, gender, atau seksualitas,’’ demikian pernyataan Bank Dunia.

Lembaga ini juga menegaskan perlu adanya langkah tambahan untuk meyakinkan proyek-proyek di Uganda sesuai dengan standar lingkungan dan sosial Bank Dunia. Mereka menambahkan, langkah yang diinginkan saat ini sedang dibahas dengan Pemerintah Uganda. 

‘’Kami tetap berkomitmen membantu seluruh warga Uganda tanpa kecuali, keluar dari kemiskinan, akses ke layanan dasar, dan meningkatkan kehidupan mereka,’’ ujar Bank Dunia. 

Presiden Bank Dunia Ajay Banga yang mulai menjabat Juni lalu, berada di bawah tekanan untuk merespons penerapan UU anti-LGBT di Uganda. Pada 15 Juni, sebanyak 170 organisasi sipil mendesak Banga mengambil langkah konkret dan spesifik terkait UU anti-LGBT.

Sebelum Bank Dunia memutuskan menagguhkan pinjaman baru bagi Uganda, AS menerapkan pembatasan visa bagi sejumlah pejabat Uganda merespons penerapan UU anti-LGBT.