Warga Tolak Cangkringan Jadi Tempat Pembuangan Sementara, Sultan: Terserah Pak Lurah

Penolakan didasarkan hasil musyawarah dengan warga setempat.

Republika/Silvy Dian Setiawan
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (13/7/2023).
Rep: Silvy Dian Setiawan Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Warga di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY, menolak wilayahnya menjadi tempat penampungan sampah selama ditutupnya TPA Regional Piyungan. Penutupan TPA Piyungan dilakukan sejak 23 Juli hingga 5 September 2023 nanti.

Penolakan dilakukan warga karena khawatir akan dampak yang ditimbulkan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, lahan yang disiapkan di Cangkringan sekitar dua hektare tersebut hanya akan menampung sampah sementara.

Sultan juga menyebut bahwa lurah di kelurahan setempat juga sudah menyetujui daerah tersebut untuk dijadikan sebagai tempat penampungan sementara. "Wong (untuk penampungan sampah) hanya sementara, hanya satu bulan kok. Ya terserah Pak Lurah, Pak Lurah yang menyetujui," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (26/7/2023).

Panewu (Camat) Cangkringan Djaka Sumarsana sudah menyebut bahwa penolakan hasil dari musyawarah dengan warga setempat. "Dari hasil musyawarah dengan warga Karanggeneng, Umbulharjo, menolak kalau TPS di lokasi tersebut," kata Panewu Cangkringan Djaka Sumarsana kepada Republika.co.id, Rabu (26/7/2023).

Djaka mengatakan dasar penolakan tersebut karena warga khawatir dampak yang ditimbulkan dengan adanya tempat pembuangan sampah. Belum diketahui wilayah mana lagi di Cangkringan yang menyampaikan penolakan.

"Akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Sleman dan dikoordinasikan lebih lanjut," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Epiphana Kristiyani. Ia membenarkan adanya penolakan tersebut. "Iya semua warga tolak (rencana dijadikan TPS sementara)," katanya.

Epiphana menilai penolakan tersebut merupakan hal yang wajar. Ia memahami bahwa penolakan tersebut akan berdampak pada perekonomian warga yang sehari-hari bergantung pada pariwisata.

"Kalau masyarakat menolak ya kami paham. Jadi nggak apa-apa kita sekarang berupaya cari tempat lain yang bisa kita titipi," ujarnya.

Baca Juga

 
Berita Terpopuler