Budiman Sudjatmiko tak Permasalahkan Pemanggilan PDIP
Budiman Sudjatmiko mengaku tidak mempermasalahkan dipanggil DPP PDIP.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa diskusi merupakan hal yang biasa dilakulannya. Termasuk berdiskusi dengan orang yang dianggap berseberangan.
Dalam hal ini adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ia pun tak mempermasalahkan DPP PDIP yang akan memanggilnya pada Agustus mendatang.
"Enggak ada masalah. Saya kira diskusi dengan partai tidak apa-apa, dipanggil. Saya kan juga ngobrol-ngobrop juga dengan yang lain, itu kan pemanggilan resmi ya," ujar Budiman lewat pesan suara Kamis (20/7/2023).
"Kalau saya kan biasa diskusi dengan banyak kalangan. Diskusi dengan banyak kalangan itu biasa, baik yang terekspos dan tidak terekspos," sambungnya.
Ketua Bidang PDIP, Komarudin Watubun menegaskan bahwa partainya mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres). Jika ada kader yang mendatangi bakal capres lain, berarti kader tersebut melanggar keputusan partai.
PDIP akan memanggil Budiman Sudjatmiko. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Ketika kader mendatangi calon lain itu, namanya melakukan perlawanan terhadap keputusan partai dan itu harus diminta pertanggungjawabannya," ujar Komarudin saat dihubungi, Rabu (19/7/2023).
Terkait segala keputusan partai, ia meminta seluruh kader PDIP untuk mematuhinya. Termasuk dalam hal berorganisasi yang seharusnya sangat dimengerti oleh Budiman.
"Saya kira semua orang dari sabang sampai Merauke, bahkan dunia tahu bahwa calon PDI perjuangan itu Ganjar Pranowo," ujar Komarudin.
Dewan Pengurus Partai (DPP) PDIP berencana memanggil Budiman pada awal Agustus mendatang. Mengingat dirinya yang merupakan anggota Komisi II DPR tengah menjalani masa reses.
"Orang sekelas Budiman Sudjatmiko kan orang harus mengerti organisasi toh. Jadi ketika dia beranggotakan partai dan bicara masalah politik, kebijakan politik, terutama soal presiden, itu kan bicara soal urusan partai," ujar Komarudin.