Zina Halal Dibantah Panji Gumilang, Tantangan MUI, dan Janji Mahfud MD akan Terealisasi?  

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan Ma'had Al Zaytun, Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, membantah bahwa dirinya menghalalkan atau melegalkan zina di Al Zaytun asal membayar sejumlah uang sebagai penebus dosa.  

Menurut Panji Gumilang, itu merupakan tuduhan dari pihak yang berupaya untuk menghancurkan nama baiknya. Dia bahkan menyebut tuduhan itu sebagai karangan yang tidak bisa dibuktikan.  

"Itulah, kan ini mau dijatuhkan ini. Orang yang diserang ini mau dihancurkan minimal nama baiknya. Ya bisa saja disusun seperti itu, apakah lembaga pendidikan seperti begini, terus melegalkan seperti apa yang ditanyakan tadi, ndak bisa. Mungkin dari sana sini mereka menyerang tidak bisa, nah itu yang sensitif barangkali menurut mereka. Sensitif sebagaimana pun tidak ada di sini. Dan kami tidak anggap itu sensitif, lah itu mah karangan, tidak bisa dibuktikan," kata Panji Gumilang menjawab pertanyaan Andi F Noya dalam program Kick Andy Double Check, yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta.

Panji menjelaskan bahwa Ma'had Al Zaytun mengetahui setiap orang yang bekerja, atau orang-orang masuk dan keluar Ma'had. 

Sebab, menurut dia, Ma'had Al Zaytun memiliki nomor stambuk dengan sistem digital. Selain itu menurutnya Ma'had Al Zaytun juga mempunyai buku izin tinggal bagi orang-orang yang ingin menginap atau tinggal sementara di Al Zaytun. 

"Di sini ada buku izin tinggal, jadi semua masuk di cap keluar dicap walaupun tinggal di sini. Artinya yang duduk di sini itu resmi. Karena di sini pusat pendidikan, kader bangsa, harus dijaga. Jadi di sini di atur, semua yang kerja di sini punya buku izin tinggal, jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, klik, kosong," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan akan menyelesaikan persoalan hukum terkait dengan Pondok Pesantren Al-Zaytun secepat mungkin. Menurut dia, persoalan hukum pidana tersebut akan ditangan h Polri dan tidak boleh dibiarkan mengambang begitu saja.

Baca juga: Tantang Panji Gumilang Datang ke MUI, Kiai Cholil Siap Buktikan

 “Ndak ada kalau hukum target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan karena di situ (ada) aspek pidana,” ujar Mahfud usai melakukan Sholat Idul Adha di Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah, Kamis (29/6/2023).

 Mahfud menjelaskan, persoalan tentang pondok pesantren yang berada di Indramayu, Jawa Barat, itu mengandung aspek hukum pidana. Karena itu, Polri yang akan menangani persoalan hukum pidana tersebut. Mahfud menegaskan, penanganan kasus Az-Zaytun tidak akan dibiarkan mengambang begitu saja oleh Polri.

 “Aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini ndak jalan, ndak jelas,” jelas dia.

Polemik yang ditimbulkan ceramah-ceramah dan kebiasaan ibadah yang kontroversial di Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu sampai juga ke pemerintah pusat. Pemerintah menilai pimpinan pondok pesantren itu, Panji Gumilang bisa dikenai jerat pidana.

Mahfud sebelumnya telah mengatakan, pemerintah menyiapkan sanksi pidana terhadap Panji Gumilang. Sanksi pidana tersebut dilakukan setelah tim investigasi gabungan melaporkan hasil pengusutan terkait aktivitas serta sosial di Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu.

Mahfud mengatakan, rencana penjeratan pidana itu bagian dari tiga langkah yang akan dilakukan pemerintah terkait ragam penyampaian kontroversial oleh Panji Gumilang, dan kegiatan ponpes yang dipimpinnya itu. 

“Tindak pidana itu, perorangan. Kepada pribadi (terhadap Panji Gumilang). Kepada institusi, itu nanti berbeda lagi. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan ketertiban sosial, serta keamanan. Jadi ini, jangan dicampur aduk, tiga jenis tindakan ini,” begitu kata Mahfud, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu (24/6/2023). 

Tiga langkah tersebut, kata Mahfud menjelaskan, setelah Kemenko Polhukam meminta laporan langsung dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim bentukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Ridwan Kamil hadir langsung menyampaikan laporan tersebut.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menantang kepada Pimpinan Pesantren Al Zaytun Indramayu untuk datang ke kantor MUI pusat, Jakarta Pusat. Karena, tim MUI sudah mencoba melakukan kajian ke Al Zaytun, tapi ditolak oleh Panji Gumilang.

Baca juga: Benarkah Sponsor Pendiri Al-Zaytun dan Masjid At-Tin Sama? Ini Kata Amien Rais

Berdasarkan hasil kajian MUI selama ini, menurut dia, tidak ada yang salah dengan kurikulum di Al Zaytun. Karena itu, menurut dia, sampai sekarang pun MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang Al Zaytun.

Justru, menurut dia, fatwa yang akan dikeluarkan MUI sekarang ini adalah tentang Panji Gumilang yang telah membuat sejumlah kontroversi. Pihaknya pun siap membuktikannya jika Panji Gumilang datang ke MUI.

“Yang akan kami keluarkan tentang Panji Gumilang, yang udah jelas-jelas. (Jadi) secara personal. Kalau mau bukti datang ke MUI. Kalau sekarang kami datang ke Al Zaytun dia gak mau nerima, datang ke MUI, kita terima,” ujar Kiai Cholil dalam potongan video “Catatan Demokrasi” yang diunggah di akun instagram pribadinya, Rabu (28/6/2023).

"Kita datang ke Al Zaytun dia tidak mau nerima, kita dibilang bohong. Sekarang, datang lah ke MUI. Kapan saja kami terima,” ujarnya.