DPR Kritisi Rencana Pemerintah Impor Beras dari India
Rencana impor satu juta ton beras ini muncul menjelang panen raya di Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, angkat bicara soal rencana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan impor beras satu juta ton dari India. Zulhas berdalih ini untuk mengantisipasi dampak El Nino.
Slamet menilai, kebijakan impor beras yang dilakukan Kemendag tidak sebatas upaya-upaya mengatasi dampak El Nino seperti yang disampaikan Zulhas. Apalagi, ia mengingatkan, kebijakan ini sangat merugikan petani.
Ia melihat, rencana untuk mengimpor beras ini sudah tersistematis sehingga seolah masuk akal dan dapat diterima. Apalagi, rencana impor satu juta ton beras ini muncul menjelang panen raya di Indonesia.
"Bagaimana pemerintah mendesain dari awal supaya impor ini seolah-olah masuk akal," kata Slamet, Senin (19/6/2023).
Slamet mengingatkan, pemerintah selalu saja beralasan kebijakan impor dilakukan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). Yang mana, akibat tidak ada persediaan atau suplai petani beras dalam negeri.
Padahal, ia menegaskan, saat panen raya pemerintah melalui Perum Bulog tidak menyerap gabah petani lokal secara maksimal, sehingga merugikan mereka. Tapi, rencana impor beras tidak muncul pada saat seperti itu. "Ujungnya pemerintah melakukan impor," ujar Slamet.
Sebelumnya, pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman terkait impor beras dari India. Nantinya akan ada satu juta ton beras yang didatangkan dari India dengan dalih mengantisipasi dampak El Nino.
Impor beras dari India ini merupakan kesepakatan di luar penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog untuk impor selama 2023. Perum Bulog sudah menerima penugasan impor dua juta ton beras sepanjang 2023.