Oposisi Thailand Menangkan Pemilu, Akhiri Satu Dekade Pemerintahan Konservatif

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Oposisi Thailand mengamankan kemenangan pemilu dengan berhasil mengalahkan partai-partai yang bersekutu dengan militer pada Ahad (14/5/2023). Kelompok itu sedang menyiapkan kesepakatan untuk membentuk pemerintahan dalam upaya mengakhiri hampir satu dekade pemerintahan konservatif yang didukung tentara.

Move Forward Party (MFP) yang liberal dan Partai Pheu Thai yang populis berada jauh di depan dengan 99 persen suara telah dihitung. Menurut perhitungan Reuters, keduanya diprediksi memenangkan lebih dari tiga kali lipat jumlah kursi partai Palang Prachara dan partai United Thai Nation yang didukung tentara.

MFP mendapatkan 151 kursi, dan Pheu Thai mengamankan 141 kursi. Sedangkan Palang Pracharat hanya berhasil mendapatkan 41 kursi dan United Thai Nation cuma 36 kursi.

Pemimpin MFP Pita Limjaroenrat menggambarkan hasilnya sebagai sensasional. Dia bersumpah untuk tetap setia pada nilai-nilai partainya saat membentuk pemerintahan.

"Pastinya partai-partai yang didukung anti-diktator, didukung militer. Aman untuk berasumsi bahwa pemerintahan minoritas tidak mungkin lagi di sini di Thailand," ujar pria berusia 42 tahun itu.

Pita mengatakan, tetap terbuka untuk aliansi dengan Pheu Thai, tetapi telah mengarahkan pandangannya untuk menjadi perdana menteri. "Sekarang jelas MFP telah menerima dukungan luar biasa dari orang-orang di seluruh negeri," kata Pita di Twitter.

Hasil awal akan menjadi pukulan telak bagi militer dan sekutunya. Tapi dengan aturan parlemen di pihak mereka dan tokoh-tokoh berpengaruh di belakang kelompok penduduk militer dan terlibat di belakang layar, mereka masih bisa berperan dalam pemerintahan.

Untuk memerintah, partai-partai oposisi perlu mencapai kesepakatan dan mengumpulkan dukungan dari berbagai kubu. Dalam penetapan perdana menteri dan pemerintahan selanjutnya, anggota Senat yang ditunjuk junta yang berpihak pada partai-partai militer memiliki peranan penting.