Trump Klaim akan Ditahan, Minta Pendukung Protes Prosesnya

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Sabtu (18/3/2023), memperkirakan akan ditangkap pada Selasa (21/3/2023). Dia meminta para pendukungnya untuk memprotes penahanan tersebut.

"Kebocoran ilegal dari kantor kejaksaan distrik Manhattan yang korup dan sangat politis menunjukkan bahwa, tanpa kejahatan yang dapat dibuktikan, kandidat Republik terkemuka dan mantan presiden Amerika Serikat, akan ditangkap pada Selasa minggu depan," tulis Trump di Truth Social.

Seorang juru bicara Trump mengatakan, mantan presiden itu belum diberitahu tentang penangkapan apa pun. Trump juga tidak memberikan bukti kebocoran dari kantor kejaksaan dan tidak membahas kemungkinan dakwaan atas tudahan itu.

"Protes, ambil kembali bangsa kita!" kata Trump yang para pendukungnya telah menyerbu gedung Capitol pada 6 Januari 2021 untuk mencoba membatalkan kekalahannya dalam pemilihan presiden pada 2020.

Hingga saat ini tidak ada presiden AS baik saat menjabat atau sesudahnya yang menghadapi tuntutan pidana. Trump mengatakan, akan terus berkampanye bahkan jika dia dituduh melakukan kejahatan. Dia mengincar pencalonan presiden dari Partai Republik sebagai presiden pada 2024.

Tapi, Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg telah menyelidiki pembayaran diam-diam senilai 130 ribu dolar AS yang dilakukan mantan pengacara pribadi Trump Michael Cohen kepada aktor porno Stormy Daniels. Sumber mengatakan, lembaga itu telah memberikan bukti kepada dewan juri tentang pembayaran yang terjadi pada hari-hari terakhir kampanye Trump pada 2016 sebagai imbalan atas diamnya Daniels tentang perselingkuhan yang dikatakan dia lakukan dengan Trump satu dekade sebelumnya.

Trump membantah perselingkuhan itu terjadi. Dia menyebut penyelidikan oleh Bragg yang merupakan seorang Demokrat sebagai tuduhan tidak berdasar.

Pernyataan Trump bahwa dia diperkirakan akan ditangkap pada 21 Maret didasarkan pada laporan berita. Menurut sumber yang mengetahui informasi tersebut, kantor Bragg akan bertemu dengan penegak hukum untuk mempersiapkan kemungkinan dakwaan.

Anggota parlemen Demokrat Nancy Pelosi mengecam seruan Trump. "Pengumuman mantan presiden pagi ini adalah sembrono: melakukan itu untuk menjaga dirinya dalam berita dan memicu keresahan di kalangan pendukungnya," kata Pelosi dalam sebuah pernyataan.

"Dia tidak bisa bersembunyi dari pelanggaran hukumnya, tidak menghormati pemilu kita dan hasutan untuk melakukan kekerasan," ujar sosok yang berada di Capitol ketika ratusan pendukung Trump menyerbu gedung.

Kantor Bragg awal bulan ini mengundang Trump untuk bersaksi di depan dewan juri yang menyelidiki pembayaran tersebut, yang menurut para ahli hukum adalah tanda bahwa dakwaan sudah dekat. Menurut orang yang mengetahui masalah itu, Trump menolak tawaran tersebut.

Cohen mengaku bersalah pada 2018 atas pelanggaran keuangan kampanye federal terkait dengan pengaturan pembayarannya kepada Daniels dan perempuan lain. Dia mengatakan, Trump mengarahkannya untuk melakukan pembayaran. Kantor Kejaksaan AS di Manhattan tidak menuntut Trump atas kejahatan.

Penyelidikan itu adalah salah satu dari beberapa kasus hukum yang dihadapi Trump saat dia mencari pencalonan presiden dari Partai Republik. Trump juga menghadapi penyelidikan kriminal tingkat negara bagian di Georgia atas upaya untuk membatalkan hasil 2020 di negara bagian itu.

Sedangkan penasihat khusus yang ditunjuk oleh Jaksa Agung AS Merrick Garland saat ini sedang menyelidiki penanganan Trump terhadap dokumen rahasia pemerintah setelah meninggalkan jabatannya. Kemudian masalah upaya Trump untuk membatalkan hasil pemilu 2020.