Badan Pangan Nasional: Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dipastikan Aman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Upaya meningkatkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terus didorong. Hal tersebut dalam rangka memastikan stabilitas harga beras dan mengantisipasi kondisi kedaruratan.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency Arief Prasetyo Adi saat melihat proses kedatangan dan buka palka pada Jumat (16/12/2022) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mengatakan, langkah pengamanan stok CBP tersebut telah berjalan. Hari ini masuk sebanyak 4.900 ton beras dari Vietnam untuk men-top up stok CBP di gudang Bulog. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan bagian dari rencana pengadaan beras untuk CBP dari luar sebanyak total 200 ribu ton.

“Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan pemerintah seperti intervensi untuk stabilisasi harga dan kegiatan kedaruratan rawan pangan dan bencana,” ungkapnya.

Selanjutnya, pengiriman beras untuk CBP sebanyak 200 ribu ton tersebut dilakukan secara bertahap. “Bulog telah menyiapkan skema pengirimannya. Dalam rangka pemerataan, beras akan dikirim ke 14 tujuan pelabuhan yang berbeda dari Pelabuhan Malahayati di Aceh hingga Tanau di NTT,” ujarnya.

Berdasarkan data Bulog, beras tersebut didatangkan dari empat negara berbeda dengan jumlah kuota yang bervariasi. Keempat negara itu terdiri dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan India.

Arief menggaransi pengadaan beras dari luar tersebut hanya untuk mengisi stok CBP di Bulog dan tidak akan mengganggu ketersediaan dan harga beras petani. “Pada kedatangan pertama ini, saya bersama Mendag dan Dirut Bulog langsung turun ke pelabuhan Tanjung Priok. Selain untuk melihat proses kedatangan dan buka palka, kami juga ingin langsung memastikan dan menegaskan kembali komitmen beras-beras ini tidak akan merembes ke pasar konsumsi sehingga merusak harga beras petani,” jelasnya.

Arief meminta setelah diserahterimakan Bulog langsung mengamankan beras ke dalam gudang dan mencatatnya sebagai CBP. Selanjutnya beras tersebut hanya dipergunakan untuk program tertentu tertentu seperti kegiatan operasi pasar atau Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Pasalnya, di akhir tahun ini kebutuhan BULOG untuk pelaksanaan KPSH tersebut terbilang tinggi. Sampai dengan Desember 2022 ini Bulog telah menyalurkan KPSH sebanyak 1,1 juta ton, pada Oktober 2022 penyaluran KPSH sebesar 160.713 ton sedangkan November 2022 BULOG menyalurkan KPSH sebanyak 219.745 ton.

Program KPSH ini dilakukan sepanjang tahun oleh BULOG guna mengantisipasi kelonjakan harga beras di konsumen dan terbukti efektif. Kegiatan ini juga merupakan realisasi dari Tiga Pilar Ketahanan Pangan yang ditugaskan kepada Bulog yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas.

“Salah satu urgensi peningkatan stok CBP adalah sebagai instrumen pengendalian harga, salah satunya dilakukan melalui program KPSH. Program ini terbilang efektif dalam menekan laju inflasi. Terbukti dalam dua bulan terakhir inflasi relatif stabil dan melandai,” tambahnya.

Upaya pemenuhan beras ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi. Presiden mengingatkan agar kita semua waspada, sehingga kebutuhan beras harus betul-betul dihitung. Presiden juga meminta dalam pemenuhan kebutuhan beras ini kementerian dan lembaga terkait saling berkoordinasi dan berkolaborasi.

Arief menambahkan, pemenuhan cadangan beras melalui pengadaan luar negeri ini tidak secara serta-merta menunjukan produksi beras nasional kurang. Ia mengapresiasi hasil produksi beras nasional tahun ini yang terbilang surplus sekitar 1,7 juta ton berdasarkan KSA Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, dengan kondisi surplus tersebut Indonesia dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi telah berhasil mencapai swasembada beras, mengingat berdasarkan ketetapan FAO tahun 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari Kebutuhan Nasional.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kesempatan yang sama mengatakan, ini merupakan beras pertama yang datang dari kuota 200 ribu ton. Ia menegaskan baik Presiden, Kemendag, NFA, dan Bulog pada prinsipnya tidak berharap melakukan pengadaan beras dari luar. Namun, kondisi keterbatasan stok akhirnya membuat opsi terakhir itu dilaksanakan.

“Memang data dari Kementan beras ini surplusnya banyak. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini harga beras meroket. Oleh karena itu Bulog harus melakukan operasi pasar dengan harga Rp 8.300 digelontorkan agar masyarakat memiliki pilihan,” ujarnya.

Namun demikian, ia meyakini melalui kerja sama yang solid antara kementerian, lembaga, dan Bulog, periode Natal dan Tahun Baru ini beras aman baik secara ketersediaan maupun harga. Ia melihat untuk komoditas lain pun kondisi harga relatif stabil.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan beras untuk CBP langsung diberangkatkan dari negara ke tempat tujuan. “Jadi tidak lagi ditumpuk dalam satu tempat sehingga lebih praktis, murah, dan cepat," ucapnya.