Majelis PBB Sepakat Mengutuk Pencaplokan Rusia Atas Empat Wilayah Ukraina

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) memberikan suara mayoritas mengutuk upaya pencaplokan ilegal Rusia atas empat wilayah Ukraina, Rabu (12/10/2022). Pemungutan suara di badan dunia yang beranggotakan 193 negara ini menghasilkan 143-5 dengan 35 abstain.

Hasil tersebut menjadi dukungan terkuat dari anggota MU PBB untuk Ukraina dan terhadap Rusia dari empat resolusi yang telah disetujui sejak pasukan Rusia menginvasi Ukraina 24 Februari. Resolusi yang diadopsi kali ini menyatakan, tindakan Moskow melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Kiev.

Tindakan Rusia pun tidak konsisten dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan tidak memiliki validitas berdasarkan hukum internasional dan tidak membentuk dasar untuk setiap pergantian status wilayah ini dari Ukraina. Resolusi ini menuntut agar Rusia segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional.

"Penurunan eskalasi situasi saat ini dan penyelesaian konflik secara damai melalui dialog politik, negosiasi, mediasi, dan cara damai lainnya yang menghormati kedaulatan Ukraina, integritas teritorial, dan perbatasan yang diakui secara internasional," ujar resolusi itu.

Resolusi yang disponsori Barat itu merupakan tanggapan atas pencaplokan yang diumumkan Rusia bulan lalu atas wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia di Ukraina. Moskow bertindak mengikuti referendum yang sudah diatur Istana Kremlin, meski ditolak oleh pemerintah Kiev dan Barat sebagai pemungutan suara palsu yang dilakukan di tanah yang diduduki di tengah peperangan dan pemindahan.

Selama dua hari pidato di sesi khusus darurat MU PBB yang dilanjutkan tentang pembicara Ukraina setelah pembicara menuduh Rusia melanggar prinsip-prinsip utama Piagam PBB, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara anggota PBB. Ada lobi yang intens oleh para pendukung resolusi yang difasilitasi Uni Eropa menjelang pemungutan suara pada Rabu.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada anggota MU PBB sebelum pemungutan suara, bahwa ketika PBB didirikan di atas abu Perang Dunia II, itu dibangun di atas sebuah gagasan. "Satu negara tidak akan pernah lagi diizinkan untuk mengambil wilayah orang lain dengan paksa," katanya.

Setelah itu, Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan, pemungutan suara itu berarti di mata dunia dan PBB perbatasan Ukraina tetap sama. Dia menekankan, tidak ada pihak yang bisa memaksa untuk memiliki wilayah pihak lain dengan paksa.

"Resolusi itu juga mengirimkan sinyal yang sangat penting ke Moskow dan semua orang: Tidak masalah apakah Anda sebagai bangsa besar atau kecil, kaya atau miskin, lama atau baru. Jika Anda adalah negara anggota PBB, perbatasan Anda adalah milik Anda sendiri dan dilindungi oleh hukum internasional,” kata Thomas-Greenfield.

Masalah utama bagi para pendukung resolusi Barat adalah berapa banyak negara yang akan mendukungnya dan hasilnya melampaui harapan yang paling optimis. Anggota MU PBB memberikan suara 141-5 dengan 35 abstain pada 2 Maret untuk menuntut gencatan senjata Rusia segera, penarikan semua pasukannya dan perlindungan bagi semua warga sipil.

Pada 24 Maret, mereka memberikan suara 140-5 dengan 38 abstain pada resolusi yang menyalahkan Rusia atas krisis kemanusiaan Ukraina. Resolusi itu juga mendesak gencatan senjata segera dan perlindungan bagi jutaan warga sipil dan rumah, sekolah, dan rumah sakit yang penting bagi kelangsungan hidup mereka.

Tapi MU PBB memberikan suara dengan selisih yang jauh lebih kecil pada 7 April untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang berbasis di Jenewa. Resolusi ini berdasarkan  tuduhan tentara Rusia di Ukraina terlibat dalam pelanggaran hak yang disebut AS dan Ukraina sebagai kejahatan perang. Hasil pemungutan suara hanya 93-24 dengan 58 abstain.

Bahkan, sebuah resolusi 2014 yang menegaskan integritas teritorial Ukraina dan menyatakan referendum yang mengarah pada aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea secara ilegal pun tidak mendapatkan banyak dukungan. Resolusi itu diadopsi dengan pemungutan suara 100-11 dengan 58 abstain.

Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam sebuah pernyataan, pemungutan suara itu menunjukkan dunia lebih bersatu dan lebih bertekad dari sebelumnya untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas pelanggarannya. Menurutnya itu adalah pesan yang jelas bahwa Rusia tidak dapat menghapus negara berdaulat dari peta.

"Tidak dapat mengubah perbatasan dengan paksa,” katanya.

Hasil luar biasa kali ini pun melahirkan pendukung mengejutkan dengan suara "ya" dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan anggota Dewan Kerjasama Teluk lainnya, serta Brasil. Bahkan hasil ini muncul setelah Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengimbau negara-negara untuk memberikan suara menentang resolusi tersebut.

Nebenzia menyebutnya sebagai dokumen yang dipolitisasi dan provokatif secara terbuka dan mencela sponsornya sebagai pemeras Barat yang tidak bermoral. Dia menyatakan penyesalannya bahwa pemungutan suara tidak dilakukan dengan pemungutan suara rahasia, seperti yang diinginkan Rusia. Nebenzia mengulangi klaim Rusia bahwa referendum itu valid, dengan mengatakan penduduk di wilayah ini tidak ingin kembali ke Ukraina.

Sedangkan empat negara yang tetap mendukung Rusia dalam pemungutan suara menentang resolusi tersebut adalah Korea Utara, Belarusia, Suriah, dan Nikaragua. Alasan Korea Utara menentang, menurut Duta Besar Korea Utara Kim Song, negara itu mendukung penentuan nasib sendiri rakyat di empat wilayah yang dianeksasi oleh Rusia. Sikap ini dinilai sebagai hak yang dilindungi dalam Piagam PBB dan menyatakan hasilnya harus dihormati.

Kim menuduh AS dan negara-negara Barat secara brutal melanggar kedaulatan dan integritas teritorial bekas Yugoslavia, Afghanistan, Irak dan Libya dengan dalih mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional tanpa pernah mempertanyakan tindakannya oleh DK. Dia berpendapat bahwa campur tangan AS dalam urusan internal negara terus berlanjut di abad ke-21.

Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya menyatakan penyesalan yang mendalam bahwa keempat negara membuat pilihan yang salah terhadap Piagam PBB. Dia mendesak mereka untuk mempertimbangkan kembali komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip PBB. Sedangkan 35 negara yang abstain, 19 negara di antaranya berasal dari Afrika, termasuk Afrika Selatan. Cina dan India juga abstain bersama dengan Pakistan dan Kuba.

MU PBB kini telah menyetujui empat resolusi yang mengkritik Rusia atas Ukraina. Suaranya mencerminkan opini dunia tetapi tidak mengikat secara hukum. Sedangkan Dewan Keamanan (DK) PBB yang mengikat secara hukum, telah terhalang untuk mengambil tindakan karena hak veto Rusia, yang digunakannya pada 29 September untuk memblokir kecaman atas upaya Rusia untuk mencaplok wilayah Ukraina.