Peringatan dari Elite Nasdem untuk Hasto
Pernyataan Hasto menimbulkan kesan bahwa dirinya tak suka dengan Nasdem dan Anies.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Antara
Politikus Partai Nasdem, Bestari Barus menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang kerap mengomentari calon presiden (capres) Anies Baswedan. Pernyataan Hasto, justru menimbulkan kesan bahwa dirinya tak suka dengan Partai Nasdem dan Anies.
Ia menilai, Hasto harus berhenti mengeluarkan pernyataan-pernyataan minor. Apalagi ada pernyataan soal banjir di Jakarta yang terjadi pasca pendeklarasian Anies sebagai capres dari partainya.
"Kalau kepingin tahu soal penanganan banjir Jakarta datanglah ke Pemprov DKI. Bisa bertambah wawasannya nanti setelah mendapat penjelasan yang komprehensif," ujar Bestari lewat keterangannya, Rabu (12/10/2022).
Pernyataan-pernyataan Hasto belakangan ini seperti menutupi lambannya PDIP dalam mengusung capres. Ia mengatakan, kalau memang khawatir terhadap permasalahan bangsa, segera saja deklarasikan capres yang dinilai mampu mengatasi persoalan tersebut.
"Jangan malah mencampuri capres dan urusan partai lain," tegas Bestari.
Di samping itu, ia menegaskan komitmen Partai Nasdem terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Jika partainya membuat gelisah Hasto dan PDIP, ia memandangnya sebagai bagian dari demokrasi.
"Mengapa hanya Nasdem yang dipersoalkan pasca mendeklarasikan Anies? Mengapa Partai Gerindra yang juga anggota koalisi pemerintahan, yang sudah jelas-jelas menyatakan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres tak dipersoalkan oleh Hasto dan PDIP," ujar Bestari.
Sekali lagi ia mengingatkan Hasto agar tidak menggunakan politik minor yang justru menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, jangan pernah ada yang menanyakan komitmen Partai Nasdem kepada Jokowi.
"Kalau hari ini Partai Nasdem disangkakan lepas dikarenakan kita punya capres sendiri, ini perlu diluruskan. Tidak ada kita keluar atau dikeluarkan dari koalisi, itu tidak ada," ujar Bestari.
Meski Nasdem mengatakan belum keluar dari koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sebelumnya mengklaim telah membentuk tim khusus bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk menyiapkan sosok pendamping alias cawapres bagi Anies Baswedan untuk maju pada Pemilu 2024.
"Komunikasi intensif dengan Demokrat dan PKS, kami sudah buat tim khusus yang melakukan pendalaman-pendalaman secara platform cawapres," ujar Willy di Fisipol UGM, Sleman, Senin (10/10/2022).
Meski pembicaraan terkait sosok cawapres yang bakal diusung masih berlangsung dinamis, menurut dia, Partai Demokrat dan PKS sudah sepakat dengan NasDem terkait pencapresan Anies Baswedan.
"Semoga titik terang ini dalam waktu dekat kita bisa umumkan tapi dinamikanya masih terjadi, ya ada beberapa satu, dua yang masih belum kita sepakati, tetapi secara garis umum Anies menjadi benang merah kesepakatan bersama dari tiga partai itu," kata dia.
Baca juga : Survei: Anies Belum Jadi Pilihan Utama Warga Jakarta untuk Capres 2024
Meski demikian, kata Willy, internal Partai Nasdem sejak awal mempersilakan Anies Baswedan menentukan sendiri sosok cawapres yang bakal mendampinginya maju pada Pemilu 2024.
"Kalau dari NasDem, dari perspektif Nasdem kami serahkan pada Pak Anies untuk memilih dan menentukannya," katanya.
Sekretraris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto pada Rabu (12/10/2022) menanggapi pernyataan elite Nasdem yang menyebut bahwa Anies Baswedan merupakan antitesa dari Joko Widodo. Hasto mengaku terkejut dengan pernyataan itu, di mana Nasdem saat ini masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Antitesa artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo, antitesa artinya vis a vis, diametral. Jadi secara sadar Nasdem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut," ujar Hasto kepada wartawan, Rabu.
Menurutnya, pernyataan tersebut membuat Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden (capres) bagian dari antitesis tersebut. Pasalnya, sudah pasti seluruh kader partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu mendukung Anies.
"Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem. Kecuali Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet, menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies," ujat Hasto.
Baca juga : Airlangga: Deklarasi Capres KIB Jilid Terakhir
Ia meminta, problematika di pemerintahan Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik oleh Partai Nasdem. Mengingat partai tersebut selalu menegaskan bahwa mereka akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.
"Lalu di mana tanggung jawab etik politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi?" ujar Hasto.
Di samping itu, problematika juga akan muncul Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan. Termasuk rapat kabinet yang bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara.
"Bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang antitesa Pak Jokowi? Ini kan jadi kontradiktif dan rumit," ujar Hasto.
"Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan," sambungnya.
Baca juga : Airlangga Isyaratkan KIB Deklarasi Capres Jelang Deadline
Pengamat politik yang juga Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai aksi saling sindir dua partai koalisi pemerintah, Nasdem dan PDIP dalam sepekan terakhir pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 merupakan bentuk rivalitas politik yang mengeskalasi perpolitikan Tanah Air.
"Deklarasi Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres tentu akan mengeskalasi perpolitikan Tanah Air," kata Arif Nurul Imam di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika dihubungi, Selasa (11/10/2022).
Apalagi, kata Arif, bagi koalisi pemerintah termasuk PDIP, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan adalah sebuah keberanian.
"Hal ini karena kita tahu Anies merupakan sosok yang selama ini dianggap sebagai kontra pemerintah," katanya.
Arif merujuk pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut deklarasi itu mengganggu konsentrasi pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Menurut Arif, Hasto menuding deklarasi itu sebagai sinyal Nasdem yang ingin agar Jokowi lekas diganti sebagai Presiden.
"Pernyataan Sekjen PDIP tersebut tentu menjadi menarik mengingat Nasdem selama ini menjadi pendukung pemerintah Jokowi namun dituding tidak loyal pada Jokowi," kata Arif.
Menurut Arif, Nasdem dan PDIP sama-sama berkepentingan dalam suksesi Pilpres 2024, apalagi telah terlihat kemungkinan akan berbeda dalam poros politik nanti.
"Saya kira ini bentuk rivalitas politik antara Nasdem dengan PDIP, terkait Pilpres 2024 jadi lumrah saja sebagai dinamika politik," katanya.