Hadirnya Dewan Kolonel dan Dewan Kopral, Rivalitas Puan Vs Ganjar Versi Baru
Ganjar atau Puan sesungguhnya sama-sama memiliki keunggulan dan keterbatasan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinamika internal PDIP yang mendukung Puan Maharani dengan pendukung Ganjar Pranowo kembali memanas. Hal ini setelah kemunculan Dewan Kolonel (Dekol) sebagai struktur informal di dalam Fraksi PDIP untuk memajukan Puan Maharani (Puan) sebagai Capres, yang kemudian direspons hadirnya Dewan Kopral barisan pendukung Ganjar oleh simpatisan Jokowi.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, mengatakan, walaupun keberadaan Dewan Kolonel pendukung Puan itu direspons negatif oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, tapi ternyata beberapa elite PDIP bergabung di dalamnya. Karena itu, dia menilai, kemunculan Dewan Kolonel (Dekol) dan Dewan Kopral (Dekop) ini membawa perseteruan pendukung Puan dan Ganjar ke babak baru.
"Dinamika internal dan tantangan eksternal di atas ini, mesti disikapi dengan baik oleh Megawati sebagai ketua umum agar tak mengganggu soliditas dan efektifitas kerja-kerja politik memenangkan partai di masa depan," kata Agung kepada wartawan, Kamis (22/9/2022).
Kemudian, Agung mengingatkan, situasi politik di internal itu belum ditambah dengan tantangan eksternal yang mengemuka. Terutama setelah Pemerintahan Presiden Jokowi yang notabene kader PDIP baru saja menaikkan BBM bersubsidi.
Padahal, sebelum ini, PDIP sangat vokal menolak. Namun, kini hanya bisa menerima saja.
Karena, dia menekankan, suka atau tidak efek dari kebijakan tadi bisa berdampak terhadap raihan elektoral partai banteng moncong putih pada Pemilu 2024. Apalagi, Partai Demokrat bersama PKS sebagai oposisi mulai getol mengkritisi dan melawan rasionalisasi yang disampaikan pemerintah bahwa selama ini subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran.
"Khususnya dalam konteks pencapresan, karena lambat-laun bisa membelah suara partai yang sampai sekarang berdasarkan beragam temuan lembaga survei kredibel, masih menempatkan PDIP jauh mengungguli partai-partai lain," terangnya.
Putuskan siapa capres PDIP
Oleh sebab itu, Agung mengusulkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, segera memutuskan siapa capres yang dipilih oleh PDIP. Setidaknya untuk meminimalkan ekses di internal maupun secara eksternal yang dikhawatikan bisa berujung pada raihan elektoral partai dalam pileg dan pilpres nanti.
"Baik Ganjar atau Puan sesungguhnya sama-sama memiliki keunggulan dan keterbatasan. Namun dalam konteks Puan, pekerjaan rumah lebih banyak dan paling sulit adalah soal meningkatkan elektabilitasnya," katanya.
Keputusan untuk mempercepat siapa capres PDIP, menurut dia, semakin sangat relevan saat ini. Karena semakin lama PDIP memutuskan kandidatnya, maka semakin sulit berkoalisi dengan partai lain.
"Apalagi, kondisi saat ini, sudah mulai mengerucut dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Indonesia Raya (KIR), dan Poros Gondangdia (PG)," ucapnya.
Dan poros-poros tadi sudah pula memiliki jagoannya masing-masing, baik capres maupun cawapres. Realitas politik ini terjadi karena memang hanya PDIP yang mampu secara mandiri memajukan paket capres-cawapres sesuai ketentuan presidential threshold.
"Sementara partai-partai lainnya, mesti berkoalisi dengan 1 atau 2 partai agar dapat masuk ke arena pilpres," imbuhnya.
Kedua, papar dia, perbedaan nalar dari mayoritas partai atas Pilpres 2024 ini, penting untuk diadaptasi oleh PDIP agar ‘tak ketinggalan kereta’. Karena, bila PDIP ingin menang 3 kali berturut-turut (hattrick) dalam Pileg dan Pilpres, maka strategi politiknya mesti terintegrasi.
"Artinya strategi coatail effect yang dimiliki Ganjar perlu segera dieksekusi bila ia capresnya, namun sebaliknya jika Puan yang dimajukan, maka perlu rekayasa politik (political engineering), untuk menyederhanakan koalisi yang ada," jelasnya.
Sehingga, Agung sepakat, capres-cawapres yang muncul bisa diatasi saat berkontestasi. Jangan sampai Pemilu 1999 terulang kembali di mana saat itu PDIP menang Pileg, namun kalah Pilpres karena Presiden yang terpilih saat itu adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Ketiga, Agung berharap Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri perlu bersikap tegas menertibkan beragam manuver kader yang terjadi menjelang Pilpres. Sebelum adanya sikap bulat dengan keputusan Ketum memilih Capres resmi dari PDIP.
"karena bila muncul standar ganda dalam merespon manuver relawan politik Puan atau Ganjar, maka dampaknya bisa semakin dalam membelah partai baik secara eksternal dan internal," tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen Harto Kristiyanto juga sempat menolak kehadiran Dewan Kolonel sebagai pendukung Puan Maharani. "Sekjes Hasto menyampaikan kemunculan Dekol tak ada dalam AD/ART dan para kader mesti disiplin karena soal pencapresan menjadi domain ketua umum," ujar Hasto.
Anehnya, di saat yang sama barisan relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania lewat ketuanya, Immanuel Ebenezer, tak mau kalah. Karena, dalam beberapa waktu ke depan berencana mendirikan Dewan Kopral untuk mengimbangi manuver sebagian elit DPR dari PDIP tersebut.