AS dan Israel Berkomitmen Hentikan Ambisi Nuklir Iran
Deklarasi bersama akan memperluas hubungan keamanan AS-Israel.
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menandatangani deklarasi bersama yang berkomitmen untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Deklarasi itu ditandatangani pada Kamis (14/7/2022) setelah pertemuan empat kedua pemimpin negara.
Deklarasi bersama itu diharapkan juga mencakup janji Washington untuk melanjutkan bantuan militer AS ke Israel. Paket bantuan militer senilai 38 miliar dolar AS itu, ditandatangani pada 2016 di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Barack Obama, ketika Biden menjadi wakil presiden.
Pertemuan Biden dan Lapid akan dilanjutkan dengan pertemuan delegasi AS dan Israel. Dilanjutkan dengan konferensi pers bersama. Biden dan Lapid kemungkinan akan menghadapi pertanyaan tentang Iran, Palestina, dan pembunuhan jurnalis veteran Aljazirah, Shireen Abu Akleh oleh tentara Israel pada Mei.
Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan, deklarasi bersama itu akan memperluas hubungan keamanan antara Amerika Serikat dan Israel. "Deklarasi ini cukup signifikan, dan itu termasuk komitmen untuk tidak pernah mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir dan mengatasi aktivitas destabilisasi Iran, terutama ancaman terhadap Israel," kata pejabat itu.
Biden tiba di Israel pada Rabu (13/7/2022) dan dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat pada Jumat (15/7/2022). Kemudian Biden akan bertolak ke Arab Saudi. Biden akan mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Arab Saudi dan sekutu Teluk lainnya di Jeddah pada Sabtu (16/7/2022).
Biden menghadapi perjuangan berat untuk membujuk Iran bergabung kembali dengan perjanjian nuklir atau JCPOA. Pada 2018, Amerika Serikat secara sepihak keluar dari JCPOA di bawah mantan Presiden Donald Trump.
Biden kemungkinan akan menghadapi pertanyaan tentang kebijaksanaan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran. Termasuk apa yang akan dilakukan Amerika Serikat untuk melawan tindakan regional Iran. Dalam sebuah wawancara televisi Israel pada Rabu, Biden mengatakan, menghidupkan kembali kesepakatan JCPOA merupakan peluang terbaik untuk menahan upaya Iran dalam mengembangkan bom nuklir.
"Satu-satunya hal yang lebih buruk dari Iran sekarang adalah Iran dengan senjata nuklir, dan jika kita dapat kembali ke kesepakatan, kita dapat menahan mereka dengan ketat," kata Biden.
Ketika ditanya apakah Amerika Serikat dapat menggunakan kekuatan jika diperlukan, Biden menjawab; "Jika itu adalah pilihan terakhir, ya."
Beberapa pejabat Israel serta Teluk Arab percaya bahwa keringanan sanksi akan memberikan Iran lebih banyak uang untuk mendukung pasukan proksi di Lebanon, Suriah, Yaman, dan Irak. Mereka juga skeptis tentang apakah pemerintahan Biden akan berbuat banyak untuk melawan kegiatan regional Iran. Sementara Iran menyangkal bahwa program nuklirnya ditujukan untuk memperoleh senjata nuklir.
Seorang pejabat AS, ditanya apakah deklarasi dengan Israel merupakan upaya untuk mengulur waktu negosiasi antara Washington dan Teheran, untuk menghidupkan kembali JCPOA. Pejabat yang berbicara dengan syarat anonim itu mengatakan, jika Iran bersedia maka AS siap menghidupkan kembali JCPOA. Namun jika Iran tidak bersedia maka Washington akan terus meningkatkan tekanan sanksi dan isolasi diplomatik terhadap Iran.
"Jika Iran ingin menandatangani kesepakatan yang telah dinegosiasikan di Wina, kami telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kami siap untuk melakukannya. Pada saat yang sama, jika tidak, kami akan terus meningkatkan tekanan sanksi kami, kami akan terus meningkatkan isolasi diplomatik Iran," kata pejabat AS itu.
Pejabat itu mengatakan, deklarasi bersama akan menjanjikan bantuan militer AS yang berkelanjutan untuk Israel. Termasuk menekankan dukungan untuk Kesepakatan Abraham, yang menjadi landasan normalisasi hubungan antara Israel dengan negara Arab.
Kesepakatan Abraham dibentuk di bawah pemerintahan Trump. Melalui kesepakatan tersebut, Israel telah membuka hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maroko, dan Sudan. Israel disebut menargetkan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.