Ahli Gigi dan Tukang Gigi Bukan Tenaga Kesehatan, Jangan Minta Pasang Behel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengurus Pusat PTGMI Zaeni Dahlan di sela Musyawarah Daerah V Dewan Pengurus Daerah PTGMI DKI Jakarta menjelaskan bahwa ahli gigi dan tukang gigi bukanlah tenaga kesehatan. Pada kenyataannya, banyak ahli dan tukang gigi nonterapis yang melampaui batasan tersebut sehingga masuk kategori malapraktik karena menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.

Dampak dari malapraktik ahli gigi nonterapis dan tukang gigi nonterapis tersebut dapat dilihat pada media sosial Instagram @korbantukanggigi. Menurut Zaeni, dampak merugikan tersebut dapat terjadi karena ahli dan tukang gigi nonterapis tidak memiliki latar belakang keilmuan yang memadai dan tidak memiliki praktik klinik yang cukup.

Lain halnya dengan terapis gigi dan mulut. Profesi ini mendapatkan pendidikan tinggi setingkat Diploma Tiga (D3). Itulah yang membuat jatuhnya korban usai pemasangan behel atau gigi palsu itu.

Ketika behel atau gigi palsu tidak dipasang oleh ahlinya, masyarakat dapat merasakan dampak negatifnya terhadap kesehatan. Zaeni mengingatkan, ada komplikasi medis yang hanya bisa ditangani oleh para terapis gigi dan mulut (oral health therapyst).

"Karena itu kan perlu tindakan-tindakan medis ya, tindakan-tindakan yang memerlukan pengetahuan yang cukup dan praktik klinik yang cukup juga. Makanya banyak yang kemudian kita sebut sebagai korban tukang gigi itu, yang akhirnya datang ke kami (terapis gigi dan mulut)," ujar Zaeni.

Lebih lanjut, Zaeni mengungkapkan, ahli dan tukang gigi non terapis mendapat izin memasang gigi palsu tidak permanen. Hal itu telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014.