BLT Segera Cair dan tidak Harus Digunakan untuk Minyak Goreng
Selain BLT minyak goreng, pemerintah siapkan jaring perlindungan sosial lainnya.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A, Dessy Suciati Saputri, Antara
Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 300 ribu tidak harus digunakan untuk membeli minyak. Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan BLT minyak goreng bisa digunakan untuk kebutuhan pokok lain sesuai kebutuhan masing-masing.
Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat menjelaskan, BLT minyak goreng ini sebenarnya merupakan bantuan sosial (bansos) pangan. Karena itu, dana BLT Rp 300 ribu itu bisa digunakan untuk kebutuhan pokok selain minyak goreng (migor).
"Bapak Presiden kan menyampaikan ini BLT minyak goreng. Sebetulnya penggunaannya untuk pangan, tidak berarti penggunaannya harus menjadi minyak goreng. Jadi tergantung kebutuhan warga," ujar Harry kepada wartawan di Kantor Kemensos, Selasa (5/4/2022).
Harry menambahkan, BLT minyak goreng ini hadir untuk membantu warga menghadapi kenaikan harga produk kebutuhan pokok. Program BLT ini akan melengkapi program bansos sebelumnya dalam menjaga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok.
"Jadi ini (BLT minyak goreng) merupakan perlindungannya, bantalannya. Penebalan bansos melalui BLT," kata Harry.
Harry menyebut, pihaknya akan menyalurkan BLT minyak goreng ini kepada 20,5 juta keluarga. Penerimanya terdiri atas 18,8 juta keluarga yang tercatat sebagai penerima Bansos Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 1,85 juta keluarga penerima Bansos Program Keluarga Harapan (PKH).
"Waktu penyalurannya antara tanggal 4-21 April 2022," kata Harry. Setiap keluarga, lanjut dia, akan menerima BLT senilai Rp 300 ribu. Penyalurannya akan menggunakan jasa PT Pos Indonesia.
Harry menambahkan, penyaluran BLT minyak goreng khusus 2,5 juta pedagang kali lima (PKL) tidak diurus oleh Kemensos. Penyalurannya akan ditangani TNI/Polri. Data yang digunakan juga bukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Mereka (TNI/Polri) punya data sendiri, karena penyalurannya menjaring PKL dan pedagang," ujar Harry.
Program BLT minyak goreng ini pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (1/4/2022) lalu. Dia bilang, program ini diluncurkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga minyak goreng. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 6,9 triliun untuk program ini.
Kenaikan harga bahan pangan dan energi membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar pemerintah terus mempertebal program perlindungan sosial untuk masyarakat yang terdampak kenaikan berbagai komoditas. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menyalurkan subsidi langsung kepada masyarakat di antaranya yakni Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), BLT minyak goreng, dan juga BLT dana desa.
Hal ini disampaikannya usai sidang kabinet paripurna tentang antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4/2022). “Pemerintah memberikan subsidi langsung, yang kemarin terkait dengan Kartu Sembako 18,8 (juta) plus PKH tambahan 2 juta yang ditambahkan juga untuk bantuan minyak goreng yang besarnya Rp 300 ribu untuk 3 bulan atau Rp 100 ribu per bulan diberikan dalam 3 bulan. Dan diharapkan dalam bulan Ramadhan bisa diberikan. Dan program BLT dana desa untuk terus dilanjutkan,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program baru yakni bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp 3,5 juta yang senilai Rp 1 juta per penerima. Program bantuan subsidi upah ini akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun.
Airlangga juga mengatakan, terdapat usulan untuk memberikan Bantuan Presiden Usaha Mikro sebesar Rp 600 ribu per penerima dengan sasaran sekitar 12 juta.
Ia menjelaskan, kenaikan berbagai komoditas pangan maupun energi di dunia saat ini merupakan dampak dari geopolitik di Rusia dan Ukraina. Kondisi ini, kata dia, berdampak baik pada kenaikan harga komoditas dan juga kenaikan inflasi di Indonesia. Yakni mulai dari gas alam, batu bara, minyak mentah, minyak kelapa sawit, hingga gandum.
“Oleh karena itu Indonesia ada dua akibat, satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan, tapi juga ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Presiden juga menginstruksikan agar jajarannya memperhatikan harga pupuk yang ikut mengalami kenaikan. Menurut Airlangga, akan ada pembatasan penggunaan pupuk yang nantinya akan diprioritaskan pada komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, dan juga kakao.
“Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk dan tentunya mendorong ketersediaan pangan yang aman,” kata dia.
Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendukung pemerintah melakukan kemandirian pangan dalam rangka mengatasi kenaikan harga sembako. "Sebetulnya (permasalahan kenaikan harga sembako) ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah dengan kemandirian pangan dan bukan tidak mungkin tidak bisa. Saya yakin kita bisa dan harus dalam jangka waktu cepat, karena ini sudah masalah klasik yang terus berulang setiap tahun," ujar Intan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pada minggu pertama Ramadhan ini harga sembako kembali mengalami kenaikan seperti minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, serta daging ayam dan sapi. Menurut Intan, kenaikan harga pangan ini jadi masalah klasik yang selalu terjadi tiap tahun.
"Kenaikan harga sembako memang sudah menjadi tren pada waktu tertentu seperti pada menjelang Ramadhan dan Lebaran, serta Natal dan Tahun Baru," katanya.
Ia mengatakan kenaikan ini terjadi lantaran kebutuhan masyarakat yang meningkat sekitar 10-15 persen. Namun, tahun ini dengan situasi pandemi, pendapatan masyarakat makin turun dan bahkan kehilangan pekerjaannya.
"Ditambah lagi, kebutuhan pangan pokok secara bersamaan naik karena kita memang masih ada ketergantungan kepada impor. Daging sapi kita bergantung pada Australia, sementara minyak goreng, CPO-nya mengikuti harga acuan dunia," kata Intan.
Komisi VI DPR telah melakukan rapat dengan kementerian dan lembaga terkait kenaikan harga sembako ini karena permasalahan ini perlu diselesaikan secara terintegrasi. Intan pun berharap pemerintah menghasilkan kebijakan yang tidak memberatkan rakyat. "Intinya untuk kebutuhan pangan pokok harus bisa ada kemandirian pangan. Dari mulai petani, distribusi sampai dengan ritel tingkat akhir itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk tidak membebani rakyat dari harga produksi sampai dengan harga jual di ritel akhir," ujar Intan.