Wapres Minta UIII Jadi Pusat Peradaban Islam Global
Pembangunan UIII upaya jadikan Indonesia sebagai pusat peradaban Islam dunia
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pengelolaan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dikembalikan sesuai tujuan utama didirikannya yakni sebagai pusat peradaban Islam dunia.
Wapres menyampaikan, pemerintah membangun UIII dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban Islam dunia.
Namun, ditinjau selama tiga tahun terakhir, sistem yang digunakan masih standar dengan mengadopsi perguruan tinggi keagamaan yang telah ada, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
"Saya rasa ini perlu diluruskan, untuk dapat kembali ke khittah prakarsa pembangunan UIII, sebagaimana arahan Presiden saat dimulainya pembangunan UIII, yaitu untuk menjadi center of excellence peradaban Islam secara global, yang tidak sekedar mengadopsi pola UIN/IAIN dengan status kampus internasional," kata Wapres dikutip dari siaran pers, saat memimpin Rapat Koordinasi Kemajuan Pembangunan UIII, Rabu (2/3/2022)
Wapres mengingatkan, Indonesia saat ini menjadi rujukan Islam di berbagai negara. Kiai Ma'ruf mengungkapkan, Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Al-Muslimin beberapa bulan lalu menemuinya untuk belajar dari Indonesia terkait keberhasilan pelaksanaan Islam wasathiyah (moderat) yang menjadi tren global saat ini.
Kedatangannya beserta delegasi, bukan dimaksudkan untuk memberikan arahan atau pelajaran, tetapi justru ingin belajar Islam di Indonesia.
Bahkan, kata Wapres, Sekjen Hukama mengatakan bahwa saat ini bukan saatnya lagi pemikiran-pemikiran berbahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi sebaliknya banyak pemikiran dari Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
"Kita sudah menjadi model yang digunakan untuk pengembangan Islam yang moderat di tingkat global oleh Majelis Hukama Al-Muslimin. Oleh karenanya, prakarsa pembangunan UIII sejak awal ini dimaksudkan untuk menjadi pusat rujukan global pelaksanaan Islam Wasathiyah," katanya.
Karena itu, dia berharap kehadiran UIII dapat memberikan jawaban untuk memperluas dan menguatkan tren global tersebut sehingga dapat diterapkan di berbagai belahan dunia. "Melalui UIII diharapkan Islam Wasathiyah Indonesia dapat terus digaungkan ke mancanegara," katanya.
Wapres mendukung empat program studi magister yang sudah dibentuk dan telah berjalan di UIII, yaitu studi Islam, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu pendidikan. Namun, Wapres menekankan agar dapat dilanjutkan dengan pengayaan kurikulum kajian Islam berskala internasional.
"Dalam pengembangan UIII ke depan, perlu ditindaklanjuti dengan pengayaan kurikulum dalam rangka membangun UIII sebagai lembaga pendidikan dan pusat kajian Islam yang berskala internasional," pinta Wapres.
Wapres pun meminta Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), serta Rektor UIII agar segera melakukan penyempurnaan kurikulum dan program studi sesuai dengan standar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan kampus berskala internasional.
Selain itu, diperlukan juga penguatan akademik dan riset yang senafas dengan misi pendirian UIII sebagai center of excellence peradaban Islam global.
"Saya minta Menteri Agama dan Rektor UIII bersama Menteri Dikbudristek untuk melakukan kajian kelayakan untuk pembukaan program studi yang secara khusus menjadi andalan UIII," katanya.
Pada kesempatan itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaporkan UIII hanya diperuntukkan bagi mahasiswa S2 dan S3. Adapun jumlah mahasiswa kumulatif pada tahun ajaran 2021/2022 ini, baru 100 mahasiswa magister dan belum ada mahasiswa tingkat doktoral.
“Namun pada tahun ajaran 2022/2023 jumlah mahasiswa magisternya diharapkan sudah meningkat menjadi 500 orang, dan jumlah mahasiswa doktor kumulatifnya sebanyak 200 orang, sehingga total menjadi 700 mahasiswa,” ungkap Yaqut.
Sementara, Rektor UIII, Komaruddin Hidayat, mengungkapkan bahwa antusiasme mahasiswa asing untuk belajar di UIII sangat tinggi. Saat UIII membuka beasiswa untuk 100 mahasiswa asing, menurutnya lebih dari 1000 orang dari 59 negara yang mendaftar dalam waktu 40 hari dan kini sedang dalam tahap seleksi.
"Tidak hanya itu, para Duta Besar Negara Sahabat juga bergembira sekali menawarkan kerjasama, seperti pertukaran dosen dan mahasiswa, bahkan ada yang menawarkan diri untuk ikut membangun [sarana] fisik," kata Komaruddin.
Hadir pula dalam rakor tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Subandi.