Warga Sudan Unjuk Rasa Tolak Pemerintahan Militer
Kudeta 25 Oktober telah mengguncang transisi dan menyebabkan protes jalanan.
REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Warga Sudan turun ke jalan di ibu kota Khartoum dan di tempat lain di seluruh negeri untuk protes massal pada Ahad (19/12). Mereka menentang pengambilalihan militer pada Oktober dan kesepakatan yang mengembalikan posisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok.
Demonstrasi menandai peringatan ketiga pemberontakan yang akhirnya memaksa militer menggulingkan otokrat lama Omar al-Bashir dan pemerintah pada April 2019. Sudan kemudian mengikuti jalan yang rapuh menuju demokrasi dan diperintah oleh pemerintah gabungan militer-sipil. Kudeta 25 Oktober telah mengguncang transisi dan menyebabkan protes jalanan tanpa henti.
Rekaman video yang beredar daring menunjukkan pengunjuk rasa berbaris di jalan-jalan Khartoum dan kota kembarnya Omdurman pada Ahad. Para pengunjuk rasa terlihat mengibarkan bendera Sudan dan bendera putih dengan gambar tercetak korban yang tewas dalam pemberontakan dan protes berikutnya.
Menjelang demonstrasi, pihak berwenang Sudan memperketat keamanan di seluruh ibu kota. Petugas keamanan membarikade gedung-gedung pemerintah dan militer untuk mencegah pengunjuk rasa mencapai markas militer dan istana presiden. Mereka juga memblokir jalan dan jembatan utama yang menghubungkan Khartoum dan Omdurman di seberang Sungai Nil.
Ada juga protes di kota-kota lain termasuk di Atbara, tempat kelahiran pemberontakan terhadap al-Bashir. Protes diserukan oleh gerakan pro-demokrasi yang memimpin pemberontakan melawan al-Bashir dan membuat kesepakatan pembagian kekuasaan dengan para jenderal di bulan-bulan setelah penggulingannya.
Hubungan antara para jenderal dan warga sipil dalam pemerintahan transisi goyah dan dibatasi oleh pengambilalihan militer pada 25 Oktober yang menggulingkan pemerintahan Hamdok. Hamdok diangkat kembali bulan lalu di tengah tekanan internasional dalam kesepakatan yang menyerukan Kabinet teknokratis independen di bawah pengawasan militer. Kesepakatan itu termasuk pembebasan pejabat pemerintah dan politisi yang ditahan sejak kudeta.