Rusia Usulkan Perjanjian Keamanan dengan NATO

IHRAM.CO.ID,  MOSKOW – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia telah menerbitkan rancangan perjanjian komprehensif tentang jaminan keamanan antara Rusia dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Jumat (17/12). Inti rancangannya adalah mengusulkan komitmen bersama untuk menyelesaikan semua perselisihan yang melibatkan Moskow dan Barat secara damai. 

“Para Pihak harus menyelesaikan semua perselisihan internasional dalam hubungan timbal balik mereka dengan cara damai dan menahan diri dari penggunaan atau ancaman kekerasan dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan PBB,” kata Rusia dalam perjanjian yang diusulkannya, dikutip laman Sputnik.

Selain itu, Rusia menyarankan pembentukan “hotline” untuk kontak darurat antara para pihak. “Para pihak tidak boleh menciptakan kondisi atau situasi yang menimbulkan ancaman atau dapat dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional pihak lain,” kata Moskow.

Rancangan perjanjian tersebut juga menguraikan mekanisme penanganan sengketa di daerah tertentu. “Para pihak harus memelihara dialog dan interaksi guna meningkatkan mekanisme untuk mencegah insiden di serta di atas laut lepas (terutama di wilayah Baltik dan Laut Hitam)," kata Rusia.

Rusia juga mengusulkan agar ia dan NATO mengendalikan diri dalam perencanaan militer serta melakukan latihan guna mengurangi risiko situasi berbahaya. Hal itu pada akhirnya akan membuat kedua belah pihak memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional.  

"Untuk mengecualikan insiden, Federasi Rusia serta negara-negara anggota Organisasi Perjanjian Atlantik Utara tidak akan melakukan latihan militer atau kegiatan militer lainnya di atas tingkat brigade di zona dengan lebar dan konfigurasi yang lebih luas di setiap sisi perbatasan Federasi Rusia dan negara-negara dalam aliansi militer dengannya, serta para pihak yang menjadi anggota NATO," usul Rusia dalam rancangan perjanjiannya.

Selain itu, rancangan Rusia mendorong para pihak untuk secara teratur dan sukarela bertukar penilaian ancaman kontemporer dan tantangan keamanan. Moskow pun mengharapkan kedua belah pihak saling menginformasikan tentang latihan dan maneuver militer serta mempertahankan ketentuan doktrin militer mereka.

Saat ini Rusia dan NATO sedang terlibat ketegangan di wilayah Ukraina. NATO, termasuk di dalamnya Amerika Serikat (AS), telah menjamin dukungan penuh pada Kiev untuk menghadapi potensi serangan Moskow. Ukraina sebenarnya bukan anggota NATO.

Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta jaminan Barat bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi lebih lanjut ke Ukraina. Menurutnya, langkah semacam itu menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan Moskow. Hubungan Ukraina dengan Rusia telah memanas sejak 2014, yakni ketika massa antipemerintah berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan pun terjadi karena terdapat pula kelompok separatis pro-Rusia di sana.  

Belakangan kelompok pro-Rusia itu terlibat konfrontasi bersenjata dengan tentara Ukraina, terutama di Donbass. Pada 2015, Rusia dan Ukraina, bersama Prancis serta Jerman, menyepakati Minsk Agreements. Salah satu poin dalam perjanjian itu adalah dilaksanakannya gencatan senjata total di wilayah timur Ukraina. Namun Moskow dianggap tak mematuhi dan memenuhi sepenuhnya perjanjian tersebut. Hal itu menyebabkan Rusia dijatuhi sanksi ekonomi oleh Uni Eropa.