China Minta Myanmar Terus Majukan Transisi Demokrasi
Partai politik Myanmar diserukan jembatani perbedaan dan majukan transisi demokrasi.
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah China meminta semua pihak di Myanmar terus memajukan transisi demokrasi. Hal itu disampaikan setelah pengadilan Myanmar menjatuhkan vonis ke pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden U Min Myint.
“Kami sangat berharap, partai politik Myanmar, demi kepentingan jangka panjang negara dan bangsa, menjembatani perbedaan di bawah kerangka konstitusional dan hukum, serta terus memajukan proses transisi demokrasi yang diperoleh dengan susah payah yang sesuai dengan kondisi nasional Myanmar," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian pada Senin (6/12), dikutip laman China Global Television Network.
Pengadilan Myanmar telah menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun kepada Aung San Suu Kyi. Dia dianggap terbukti bersalah karena menghasut rakyat dan melanggar peraturan pembatasan sosial terkait Covid-19.
Selain dua kasus tersebut, Suu Kyi masih menghadapi beberapa dakwaan. Pertengahan November lalu, Suu Kyi didakwa melakukan kecurangan pemilu.
Pada pemilu November 2020 lalu, partai pimpinan Suu Kyi, yakni National League for Democracy (NLD) menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi di parlemen. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.
Para pengamat internasional mengatakan, pemilu di Myanmar, sebagian besar berlangsung bebas dan adil. Namun, militer menuding partai Suu Kyi melakukan kecurangan.
Hal itu menjadi landasan mereka melakukan kudeta terhadap pemerintahannya pada Februari lalu. Tak hanya Suu Kyi, militer turut menangkap Presiden Win Myint dan sejumlah tokoh senior NLD lainnya.
Setelah itu, junta menjerat Suu Kyi dengan sejumlah dakwaan, mulai dari kepemilikan walkie-talkie ilegal, melakukan korupsi, menghasut, dan pelanggaran pembatasan Covid-19. Dia dapat dipenjara puluhan tahun jika terbukti bersalah.
Setelah kudeta, Myanmar dilanda demonstrasi besar-besaran. Mereka memberi dukungan kepada Suu Kyi dan menolak aksi kudeta militer. Lebih dari 1.200 orang dilaporkan telah tewas akibat aksi represif dan brutal pasukan keamanan Myanmar.