Inovasi dan Sinergi Jadi Tantangan Gerakan Zakat Global

IHRAM.CO.ID, Oleh: Rossi Handayani, Fuji Eka Permana, Muhyiddin

Konferensi Internasional ke-10 World Zakat Forum (WZF) akan diselenggarakan secara daring pada 4-5 Desember 2021. Konferensi akan mengangkat tema "Strengthening Zakat and Waqf Synergy in the Post Covid-19 Economic Recovery".

Sekretaris Jenderal WZF, Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, mengungkap, konferensi nantinya akan fokus membahas sinergi zakat dan wakaf dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.  "Tantangannya adalah bagaimana membuat inovasi pada program zakat dan wakaf untuk pemulihan ekonomi serta bagaimana integrasi zakat dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan, juga peningkatan kesejahteraan sosial," ucap dia dalam keterangan persnya, Jumat (3/12). 

Menurut Zainul, konferensi WZF ini juga menandai kolaborasi pemerintah bersama gerakan zakat global untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi Covid-19. Konferensi juga akan membahas rencana pembantukan bank zakat dan wakaf serta Zakat dan Waqf University.

"Kami berharap konferensi WZF 2021, dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk penguatan peran zakat dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Negara-negara anggota WZF ini tentu dapat berkontribusi menekan angka kemiskinan akibat pandemi, dengan memaksimalkan peran zakat," kata Zainul. 

Konferensi WZF akan dibubka Wakil Presiden, Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, disaksikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; dan Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA.  

Nantinya ada beberapa pembicara kunci yaitu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; Resident Representative IsDB Group Regional Hub Indonesia, Salah Jelassi; dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo SE, M.Sc, Ph.D.

Selama WZF berlangsung, lebih dari 20 pembicara akan menyampaikan paparan mengenai peran zakat dan wakaf dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Antara lain, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prof. Dr. M. Nuh, Wakil Ketua BWI Dr. Ir. Imam Teguh Saptono, MM, Deputi Sekjen WZF Dr. Elnur Salihovic dari Bosnia-Herzegovina, Deputi Sekjen WZF Muhammad Lawal Maidoki dari Nigeria, Deputi Sekjen WZF yang juga CEO SANZAF Yasmina Francke, dan Dr. M. Ayub Miah dari Bangladesh. 

Terpisah, Kementerian Agama mendorong sinergi dalam upaya mengoptimalkan potensi zakat nasional. Kemenag meyakini Ziswaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang berpotensi besar terhadap kehidupan sosial, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan pemicu pertumbuhan ekonomi.

"Potensi zakat nasional yang dipublikasikan oleh Pusat Kajian Strategis Baznas 2019 mencapai Rp 23,3 triliun. Begitupula dengan potensi valuasi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp 2050 triliun. Data saat wakaf ini tercatat 420.880 lokasi tanah wakaf dengan jumlah luas mencapai 56.043,23 hektare. Serta potensi wakaf uang mencapai Rp 71 triliun," Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Tarmizi Tohor, Kamis (2/12).

Ia menegaskan, sinergi semua pihak tersebut bisa mengoptimalkan potensi Ziswaf nasional. Kemenag sebagai pemangku kebijakan memiliki kepentingan dalam mendorong optimalisasi sektor Ziswaf, dalam rangka mencapai optimalisasi potensi Ziswaf.

Pengamat Zakat UIN Syarif Hidayatullah, Dr Amelia Fauzia memprediksi penghimpunan Zakat Infak Sedekah (ZIS) akan mengalami peningkatan di sejumlah lembaga Zakat pada 2022 mendatang. Tidak hanya itu, menurut dia, pemberdayaan zakat juga akan semakin kuat dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

“Tahun 2022 penghimpunan melalui lembaga akan bertambah, dan pendayagunaan ke arah pemberdayaan juga semakin kuat,” ujar Amelia kepada Republika.co.id, Ahad (14/11).

 Menurut dia, penghimpunan dan pemberdayaan zakat akan meningkat seiring dengan maraknya program studi zakat dan wakaf di perguruan tinggi. Saat ini, kata dia, juga sudah mulai ada kesadaran untuk melakukan program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Hal ini karena mulai ada kesadaran untuk SDGs dan maraknya program studi zakat wakaf di perguruan tinggi yang mendorong ke arah pemberdayaan dan pembangunan. Lembaga filantropi Islam yang berbasis di perguruan tinggi Islam juga bertambah banyak,” ucapnya.

Dia mengatakan, pada 2022 posisi filantropi Islam juga akan semakin penting dan 'dianggap'. Karena, menurut dia, fenomena islamisasi dan kelas menengah muslim sudah semakin berkembang dan kuat. “Agensi internasional dunia juga sudah mengakui potensi keuangan sosial Islam ini. Pemerintah melalui Bappenas juga sudah mendorong pelaporan lembaga filantropi masuk sebagai laporan SDGs nasional,” katanya.

Namun, menurut dia, ada beberapa hal yang perlu diperbaharui oleh filantropi Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan program-programnya. “Yang perlu diupgrade adalah program-program karitatifnya agar ditransformasi jadi lebih pada jangka panjang dan inklusif termasuk pada isu-isu seperti lingkungan, perempuan, dan demokrasi,” jelas Amelia.

Selain itu, lanjut dia, kesadaran masyarakat juga perlu lebih dibangun untuk menyalurkan derma melalui lembaga. “Lembaga filantropi perlu investasi untuk melakukan edukasi masyrakat. Penguatan etika derma termasuk dalam fundraising juga perlu dipikirkan lembaga dan pemerintah,” ujarnya.

Dia pun menyarankan kepada lembaga filantropi Islam di Indonesia untuk melakukan inovasi dalam program sociopreneurship dan wakaf produktif. Karena, menurut dia, Sociopreneurship itu sejalan dengan perkembangan dunia bisnis.

“Dan ini sangat memungkinkan bagi lembaga-lembaga filantropi di semua level untuk melakukan usaha bisnis sosial. Selain itu, pemerintah juga mendorong upaya-upaya entrepreneurship dengan serius,” ucapnya.

Sedangkan wakaf produktif, menurut dia, saat ini sudah mulai dilirik di lembaga-lembaga  filantropi karena fleksibilitasnya. “Memang tantangannya masih kuat di wilayah pedesaan, tapi wilayah perkotaan yang berpendidikan upaya ini mulai cukup diminati. Apalagi sudah ada dukungan pemerintah dan juga internasional agensi seperti UNDP dan World Bank,” kata Amelia.