Omicron, Arab Saudi Tutup 14 Penerbangan Negara Afrika
Arab Saudi mengaku sampai saat ini belum ada kasus Omicron.
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Haura Hafizhah, Mabruroh
JAKARTA -- Pemerintah Arab Saudi menutup penerbangan dari 14 negara di Afrika karena merebaknya jenis virus corona yang baru ditemukan, yaitu Omicron. Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengaku sampai saat ini belum ada kasus Omicron di Arab Saudi.
"Negara-negara tersebut adalah Malawi, Zambia, Madagaskar, Angola, Seychelles, Mauritius, Komoro, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Lesotho dan Eswatini karena kekhawatiran atas varian tersebut. Ini menjadikan jumlah total negara Afrika yang dilarang menjadi 14 negara," kata Pemerintah Arab Saudi dikutip dari Arab News, Senin (29/11).
Ekspatriat akan ditolak masuk jika mereka telah berada di salah satu negara yang terdaftar dalam 14 hari terakhir sebelum kedatangan di Arab Saudi. Warga negara dan ekspatriat yang diizinkan masuk akan diminta karantina selama lima hari termasuk mereka yang telah divaksinasi.
Kementerian Dalam Negeri meminta mereka yang memasuki Arab Saudi setelah bepergian ke daftar negara terlarang untuk mengikuti tes PCR. Varian Covid-19 baru Omicron memiliki lebih banyak mutasi daripada varian Delta. Varian baru ini awalnya terdeteksi di Afrika Selatan. Sehingga semua negara harus berhati-hari dengan virus ini.
"Kami dapat dengan jelas melihat varian Omicron menghadirkan lebih banyak mutasi daripada varian Delta, yang terkonsentrasi di atas semuanya dalam satu area protein yang berinteraksi dengan sel manusia", kata Profesor Mikrobiologi Klinis di Milan State Universitas dan Seorang peneliti di Bambino Gesu Claudia Alteri dikutip dari NDTV, Senin (29/11).
Ia menjelaskan ini tidak secara otomatis berarti variasi ini lebih berbahaya, hanya saja virus telah beradaptasi lebih jauh dengan spesies manusia dengan menghasilkan varian lain. Penelitian lain akan memberi tahu apakah adaptasi ini netral, kurang berbahaya atau lebih berbahaya. Sehingga pihaknya bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dengan varian ini.
"Sekarang penting untuk menentukan melalui eksperimen laboratorium apakah kombinasi mutasi ini dapat berdampak pada penularan atau efektivitas vaksin, misalnya," kata dia.
Direktur Otoritas Kesehatan Masyarakat Arab Saudi (Weqaya) Abdullah Al-Quwazani mengatakan tidak ada kasus Omicron yang terdeteksi di Arab Saudi sejauh ini. Omicron merupakan varian baru dari virus corona yang bermutasi dan diduga menyebar pertama kali di Afrika.
"Mutasi genetik terjadi pada virus dan itu mengarah pada munculnya varian baru yang berpotensi lebih menular," kata Al-Quwazani, dilansir di Saudi Gazette, Ahad (28/11).
Dia mencontohkan WHO telah mengklasifikasikan mutan ke dalam berbagai kategori, termasuk Variants of Interest (VOI) dan Variants of Concern (VOC) karena beberapa negara telah mendeteksi varian baru sebagai VOC.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Al-Abdel Ali mengaitkan peningkatan penyebaran virus corona di beberapa negara dengan kelalaian dalam mematuhi tindakan pencegahan. Sedangkan di Kerajaan, kasus Covid-19 sedang melalui fase aman dan menyaksikan penurunan jumlah kasus.
Penurunan jumlah kasus terjadi karena Arab Saudi terus memberikan suntikan vaksinasi kepada lebih dari 47 juta sejak dimulainya upaya vaksinasi pada Desember tahun lalu. Kini Arab Saudi juga berencana mengambil dosis booster atau vaksin penguat dalam upaya meningkatkan kekebalan sekaligus menyangkal tentang efek samping yang parah dari dosis booster.
Berbicara pada konferensi pers, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Letnan Kolonel Talal Al-Shalhoub menegaskan semua orang yang datang dari negara-negara yang diizinkan masuk langsung diharuskan menghabiskan lima hari di karantina institusional terlepas dari status imunisasi mereka di luar negeri Kerajaan. Dia menambahkan pelancong dari semua negara diharuskan menghabiskan tiga hari di karantina institusional jika mereka menerima satu suntikan vaksin virus corona dari dalam Kerajaan.
Al-Shalhoub memperingatkan orang yang melanggar karantina institusional akan didenda sebesar 200 ribu riyal dan hukuman penjara hingga dua tahun atau keduanya. Kementerian Dalam Negeri mengumumkan total 871 pelanggaran tindakan pencegahan terdeteksi dalam seminggu.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Hisham Saeed mengklarifikasi bahwa karantina institusional selama tiga hari diperlukan untuk jamaah umroh. Jamaah terlebih dahulu harus menjalani tes PCR 48 jam setelah dimulainya karantina institusi.
Syarat pertama untuk mengeluarkan visa umroh dan memasuki Kerajaan adalah menyelesaikan dosis vaksinasi terhadap virus corona. Jamaah umroh asing yang divaksinasi dengan salah satu vaksin yang disetujui di Kerajaan akan diizinkan mengunjungi Dua Masjid Suci dan melakukan ritual umroh dan sholat di Dua Masjid Suci sesuai dengan izin yang telah diberikan kepada mereka melalui aplikasi Eatmarna.