Israel Gaet Maroko di Penjualan Senjata dan Latihan Militer

REPUBLIKA.CO.ID, RABAT -- Israel berharap hubungan barunya dengan Maroko akan berkembang menjadi hubungan yang mendalam. Kerja sama keduanya tidak hanya berdasarkan penjualan senjata jangka pendek dan musuh bersama tetapi sesuatu yang lebih kuat dan lebih lama.

Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mencatat perjalanan ke Maroko bukan hanya kunjungan kenegaraan resmi. Perjalanan itu sepenuhnya terbuka dengan menerima banyak liputan di media lokal.

"Saya sarankan kita tidak sinis tentang hal ini. Saya pikir memiliki kunjungan resmi yang terbuka oleh seorang menteri pertahanan, termasuk paparan di pers, dengan acara-acara publik, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat signifikan bagi keamanan Israel dan untuk hubungan luar negerinya," kata Gantz dilansir Times of Israel, Jumat (26/11).

Gantz mengunjungi sinagog Talmud Torah di Rabat, bersama dengan Shas MK Ya'akov Margi dan bertemu dengan kepala komunitas Yahudi setempat. "Saya tergerak untuk mengunjungi sebuah sinagog milik komunitas Yahudi di Rabat, untuk mendengar MK Margi, yang lahir di sini, berbicara. Komunitas Maroko terhubung dengan Israel dan budayanya merupakan budaya penting dalam sejarah singkat kita,” katanya.

Selama perjalanan di Rabat, Gantz bertemu dengan mitranya dari Maroko, Abdellatif Loudiyi. Kemudian melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita, Kepala Angkatan Bersenjata Belkhir El Farouk, dan Kepala Dinas Intelijen Maroko Abdellatif Hammouchi.

Pada Rabu (24/11), Gantz dan Loudiyi menandatangani nota kesepahaman antara kedua negara. Peristiwa ini meresmikan hubungan keamanan antara kedua negara dan memudahkan untuk berbagi informasi intelijen. Kemudian, bagi militer dan kementerian pertahanan untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain, serta Israel akan menjual senjata dan sistem pertahanan ke Maroko.

"Kesepakatan yang kita tanda tangani sudah membuat rencana kerja. Sebuah komite pengarah akan dibentuk dipimpin oleh Kementerian Pertahanan. Pasukan Pertahanan Israel dan organisasi lain yang berpartisipasi akan beroperasi sepanjang tahun untuk memajukan kepentingan bersama kita," kata seorang pejabat senior pertahanan Israel yang berbicara dengan syarat anonim.

"Akan segera ada delegasi militer yang akan datang (ke Maroko) dan saya mengharapkan latihan bersama," ujarnya.

Menurut kantor Gantz, kerja sama dan hubungan baru juga diharapkan memungkinkan kesepakatan senjata besar senilai ratusan juta dolar di tahun-tahun mendatang. Meskipun para pejabat pertahanan menekankan bahwa ini bukan fokus utama Israel.

Pejabat senior pertahanan membantah laporan di media Israel bahwa kedua negara telah menandatangani penjualan senjata semacam itu. Sementara Maroko telah menyatakan minatnya pada sejumlah sistem Israel terutama sistem pertahanan rudal Barak 8, drone dari Industri Dirgantara Israel, sistem radar Elbit, dan banyak lagi.

Kesepakatan itu hanya dalam tahap awal dan belum menerima otorisasi yang diperlukan. "Akan ada proyek dan penjualan yang akan datang, tetapi menteri pertahanan tidak menyetujui dan tidak menandatangani kesepakatan apa pun selama dia tinggal," ujar pejabat itu.

Semua penjualan besar yang telah dibahas harus melalui proses persetujuan dan penandatanganan. Namun, pejabat tersebut optimistis itu akan terjadi. "Maroko memiliki banyak tantangan dalam mempertahankan perbatasan mereka, melawan rudal dan di area drone, dan kami ingin membantu mereka melawan teror," kata pejabat itu.

Maroko terutama berfokus pada perseteruan yang sedang berlangsung dengan tetangganya Aljazair yang mendukung kelompok separatis di Maroko, Front Polisario. Kelompok ini menyerukan negara merdeka di Sahara Barat yang diklaim Rabat sebagai miliknya.

Kendati demikian, Israel punya sikap berbeda terhadap Maroko dalam teknologi siber. Israel telah mengurangi jumlah negara yang memenuhi syarat untuk membeli teknologi sibernya sekitar 60 persen. Laporan ini pertama kali disampaikan oleh surat kabar keuangan Calcalist Israel pada Kamis (25/11).

Surat kabar itu mengatakan Meksiko, Maroko, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab termasuk di antara negara-negara yang sekarang akan dilarang mengimpor teknologi siber Israel. Dilansir Middle East Eye, daftar negara yang dilisensikan untuk membeli teknologi telah dipotong menjadi hanya 37 negara, turun dari 102 negara.

Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Pertahanan Israel mengatakan pihaknya mengambil langkah-langkah yang tepat ketika persyaratan penggunaan yang diatur dalam lisensi ekspornya dilanggar. Namun, lembaga itu tidak mengonfirmasi bahwa lisensi telah dicabut.

Pada Juli, Amnesty International, Forbidden Stories, dan sekelompok organisasi media internasional mengungkapkan spyware Pegasus milik NSO Group telah digunakan untuk meretas ponsel pintar milik jurnalis, pejabat pemerintah, aktivis hak asasi manusia, dan pemimpin politik. Kelompok investigasi mengungkapkan telah memperoleh daftar 50 ribu nomor telepon yang tampaknya menjadi target yang diidentifikasi oleh klien perusahaan Israel untuk dimata-matai menggunakan Pegasus.

Maroko dan UEA, yang keduanya menormalkan hubungan dengan Israel tahun lalu, serta Arab Saudi, adalah negara-negara memiliki kaitan dengan Pegasus dalam pengawasan politik. Sejak laporan itu diterbitkan, Israel telah berada di bawah tekanan untuk mengendalikan ekspor spyware. Sementara NSO yang menyangkal melakukan kesalahan telah menghadapi sejumlah tuntutan hukum dan keuangan.