Wapres: Perketat Pintu Masuk dan Skrining Cegah Varian Baru

Menyelamatkan masyarakat lebih penting dibanding kedatangan wisatawan asing.

Istimewa
Wakil Presiden Maruf Amin bersiap melaksanakan Sholat Idulfitri Pendopo Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2 Jakarta, pada Kamis (13/5).
Rep: Fauziah Mursid Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah melakukan pengetatan pintu masuk ke Indonesia serta skrining terhadap pelaku perjalanan internasional. Wapres menyatakan, hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya varian baru Covid-19, Delta AY.4.2 yang saat ini sudah masuk ke Malaysia dan Singapura.

"Untuk yang varian baru itu, kita memperketat pintu masuk baik darat, udara, maupun laut dan memperketat skrining," ujar Wapres saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Pesantren Mahyal Ulum Al Aziziyah, Banda Aceh, Selasa (16/11).

Wapres mengatakan, pengetatan di pintu masuk dan skrining menjadi antisipasi di tengah kebijakan pemerintah yang mulai membuka akses wisatawan asing ke Indonesia. Menurutnya, meski sektor menjadi fokus pemerintah saat ini, namun tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

"Kita memang membutuhkan wisatawan asing tapi kita lebih penting menyelamatkan masyarakat bangsa daripada kemungkinan masuknya varian baru yang bisa memicu terjadinya gelombang ketiga," katanya.

Saat rapat koordinasi dengan kepala daerah di Aceh, Wapres juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Aceh meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan varian baru Delta AY.4.2. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan dan mempercepat vaksinasi Covid-19.

“Dengan adanya varian baru, bahkan sudah sampai ke Malaysia dan Singapura, ini sudah dekat dengan Aceh. Oleh karena itu, ini harus diwaspadai,” kata Wapres.

Baca Juga

Wapres juga mengimbau seluruh masyarakat Aceh meningkatkan penerapan protokol kesehatan serta mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Sebab, Aceh termasuk provinsi yang cakupan vaksinasinya masih rendah di Indonesia.

“Aceh termasuk salah satu provinsi yang tingkat vaksinasinya masih rendah dari tujuh provinsi. Memang ini harus didorong betul. Penerapan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi secara masif merupakan bagian daripada upaya pengendalian kita,” katanya.

 
Berita Terpopuler