Pengganti Azis dan Pengaruh Kasusnya Terhadap DPR dan Golkar

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Saputro, Ali Mansur, Antara

Setelah upaya penjemputan paksa dan penetapan status tersangka terhadap Azis Syamsuddin oleh KPK, saat ini, Golkar tengah menimbang siapa yang akan menggantikan posisinya di jabatan wakil ketua DPR. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus disebut sebagai salah satu nama yang paling berpotensi mengisi kursi tersebut.

"Pak Sekjen adalah bagian dari pada yang memang menjadi perhatian tentu di Pak Ketua Umum. Karena memiliki kira-kira banyak kelebihan," ujar Supriansa di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/9).

Salah satu pertimbangannya adalah sosok Lodewijk yang dinilai dapat diterima semua pihak di Partai Golkar. Meski ia menegaskan, nama tersebut belum pasti menggantikan Azis sebagai Wakil Ketua DPR.

"Itu adalah bagian saya rasa Pak Sekjen posisi seperti itu. Dan yang lain juga tokoh-tokoh Golkar yang lain juga saya kira sama, memiliki posisi yang bisa diterima oleh semua pihak," ujar Supriansa.

Supriansa menjelaskan, pemilihan nama pengganti Azis merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Adapun nama tersebut akan segera diserahkan ke pimpinan DPR paling lambat pada Selasa (27/9).

"Doakan InsyaAllah kalau rampung hari ini sore ini rampung. Maka saya rasa Partai Golkar tidak akan berlama-lama kekosongan posisi Pak Azis," ujar Supriansa.

Ia juga menilai, kosongnya posisi wakil ketua DPR disebutnya tak membuat kader lain bermanuver untuk memperebutkan jabatan tersebut.

"Saya tidak melihat, saya belum pernah menyaksikan beberapa manuver yang dilakukan oleh kawan-kawan. Karena di Partai Golkar tersentralisasi, persoalan ini kita serahkan sepenuhnya kepada ketua umum," ujar Supriansa.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Adies Kadir mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah mengantongi nama wakil ketua DPR pengganti Azis Syamsuddin. Rencananya, nama tersebut akan diumumkan pada Selasa (28/9) sore.

"Terkait nama pengganti, tidak ada yang tahu, karena hak prerogratif ketua umum. Rencananya, Selasa sore diumumkan," ujar Adies saat dikonfirmasi, Ahad (26/9).

Adies menjelaskan, Airlangga sudah memiliki pertimbangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. "Harus mempunyai prestasi, dedikadi, loyalitas, dan tidak tercela," ujar Adies.

Pada hari ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat pimpinan terkait pelaksana tugas (Plt) pengganti Azis Syamsuddin. Meski begitu, DPR disebutnya belum menerima surat dari Partai Golkar terkait nama yang akan menggantikannya.

"Sampai dengan hari ini kita belum ada surat masuk dan biarkanlah itu berproses sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar. Kita yang di DPR tinggal menunggu," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/9).

DPR berpatokan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Sehingga nama pengganti Azis harus menunggu surat dari Partai Golkar.

"Semuanya diserahkan sepenuhnya kepada partai asal, yaitu Partai Golkar. Nanti melalui fraksi akan mengusulkan kepada pimpjnan DPR mengenai penggantinya dan kemudian akan diproses melalui rapim bamus dan paripurna," ujar Dasco.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus aktif menangani kasus dugaan pelanggaran etika Azis Syamsudin. Selain, MKD, Golkar juga dinilai harus bergerak cepat agar kasus Azis tidak merembet dan mempengaruhi citra partai berlambang pohon beringin itu.

"MKD jangan terus berlindung pada aturan yang menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau itu yang dijadikan dasar MKD, maka kasus etika Azis Syamsudin akan berlarut-larut," ujar Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Ahad (26/9).

Sebab, kata Azis, semakin lama kasus Azis Syamsudin diputus MKD, dampaknya akan semakin besar kepada DPR RI. Ada dua dampak terhadap DPR RI bila penanganan kasus Azis Syamsudin berlarut-larut. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, kasus Azis Syamsudin diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja lembaga terhormat tersebut.

"Terjadi kekosongan yang menangani tugas dan fungsi Azis Syamsudin sebagai wakil ketua DPR RI. Hal itu dengan sendirinya melemahkan terwujudnya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," Jamiluddin menambahkan.

Jamiluddin melanjutkan, dampak lainnya tentu berkaitan langsung dengan citra DPR di mata masyarakat. Jika kasus Azis semakin lama diselesaikan, maka masyarakat dihawatirkan akan menilai DPR semakin buruk. Bagi Partai Golkar, tentu kasus Azis juga akan dapat berpengaruh terhadap citra partainya.

"Citra buruk ini kiranya dapat merugikan Partai Golkar dalam Pilpres dan Pileg 2024," kata Jamiluddin mengingatkan.

Karena itu, sambung Jamiluddin, DPR RI dan Golkar harus cepat bersikap agar faktor Azis Syamsudin tidak terlalu jauh mempengaruhi dua lembaga tersebut. Untuk itu, pimpinan DPR perlu meminta MKD segera menyelesaikan dugaan kasus etika Azis Syamsudin secara adil dan terbuka. Hanya dengan rapat terbuka, masyarakat akan mempercayai keputusan MKD.

"Kalau tidak, masyarakat dihawatirkan akan semakin tidak mempercayai DPR RI. Hal ini akan semakin berpengaruh terhadap buruknya reputasi dan citra DPR RI," ucap Jamiluddin.

Bagi Golkar, Jamiluddin mengatakan, selayaknya mengevaluasi kedudukan Azis sebagai Wakil Ketua DPR RI. Kader Golkar di DPR RI yang cukup mumpuni cukup banyak untuk dapat menggantikan jabatan Azis. Kalau hal itu dilakukan Golkar, dampak yang lebih buruk terhadap partainya dapat dikurangi.

"Kiranya hal itu yang terbaik diambil agar Golkar tetap nyaman menghadapi Pemilu 2024," tutup Jamiluddin.

Berbeda dengan Jamiluddin, pPeneliti dari MeanPoll Indonesia Research Imran Mahmud menilai kasus yang menjerat Azis Syamsuddin tidak akan memengaruhi popularitas Partai Golkar.

"Airlangga Hartarto mendorong Badan Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar merespons sangat tepat, sehingga bisa meredam serangan opini publik yang memojokkan Partai Golkar," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad.

Sejak kasus dugaan suap yang melibatkan Azis Syamsuddin ramai muncul ke publik, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto langsung menugaskan Bakumham partai berlambang pohon beringin tersebut melakukan advokasi sekaligus penetrasi opini. Ia menilai, digelarnya keterangan pers secara terbuka yang disampaikan DPP Partai Golkar melalui Bakumham mampu menepis serangan opini terhadap partai tersebut.

"Ini jauh dari prediksi kita di mana Golkar akan melakukan pembelaan frontal, sepertinya mereka sudah tahu arah opini publik yang tak berpihak ke Golkar," kata Imran.

Cara Golkar menangani potensi konflik dinilai baik, sehingga publik tak frontal menyerang partai yang dikomandoi Airlangga Hartarto tersebut. Jawaban-jawaban Golkar atas kasus yang menjerat kadernya di televisi nasional juga tergolong baik.

In Picture: Jadi Tersangka, Azis Syamsuddin Kenakan Rompi Tahanan KPK