Taliban: Pasukan AS Bunuh Warga Sipil

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL - Dalam suasana kepanikan setelah serangan bom mematikan pekan lalu oleh Daesh/ISIS-K di dekat Bandara Internasional Hamid Karzai di ibu kota Afghanistan, pasukan Amerika Serikat (AS) menembak dan membunuh warga sipil secara acak, kata juru bicara Taliban.

“Sebuah laporan yang kami terima mengindikasikan bahwa tentara AS menembaki kerumunan setelah serangan di bandara Kabul. Ada banyak orang di sana. Oleh karena itu, warga sipil – termasuk perempuan dan anak-anak – terbunuh,” kata jubir Taliban Zabihullah Mujahid kepada Anadolu Agency.

Mujahid mengungkapkan mereka yang beroperasi di bawah Daesh/ISIS di negara tersebut tak berasal dari Irak atau Suriah, tapi mereka orang Afghanistan dengan mentalitas kelompok teroris. Dia mengatakan tak ada alasan tersisa bagi organisasi itu untuk berperang setelah penarikan penuh pasukan asing dari negara tersebut dan pembentukan pemerintahan baru.

Dia menambahkan bahwa anggota Taliban berhasil memberikan keamanan dan dapat mengatasi kelompok-kelompok seperti Daesh/ISIS. Meninggalkan perang 20 tahun di belakang, Taliban mampu mengumpulkan intelijen yang tepat dan akurat, kata Mujahid, sambil menambahkan bahwa mereka tidak memerlukan dukungan dari negara mana pun dalam melawan Daesh/ISIS.

Baca juga : Komandan Militer Amerika Serikat Memuji Taliban

Afghanistan Ingin Turki Lanjutkan Dukungannya

Mujahid mengatakan Taliban ingin memiliki hubungan "sangat baik" dengan Turki. “Rakyat dan negara Turki adalah teman kami. Ada beberapa alasan mengapa persahabatan ini harus terus berlanjut,” tutur dia.

Memperhatikan Taliban memiliki pasukan khusus untuk memberikan keamanan di bandara Kabul, Mujahid mengatakan tidak akan sulit untuk mencapai ini saat melakukannya untuk seluruh Afghanistan, termasuk ibu kota.

Mengenai kebutuhan logistik dan teknis di Bandara Internasional Hamid Karzai, dia mengatakan, "Kami telah berbicara dengan Turki. Kami meyakinkan bahwa tidak akan ada masalah keamanan, kami akan menangani kebutuhan setelah kami mengendalikan bandara sepenuhnya. Jika diperlukan, kami dapat meminta Turki atau negara lain memenuhi kebutuhan ini.”

Mencari dukungan berkelanjutan Turki di Afghanistan, Mujahid mengatakan, “Kami juga ingin memiliki hubungan dalam ekonomi dengan Turki. Kami membutuhkan dukungan Turki di bidang pendidikan, seperti sebelumnya. Kami ingin bantuan mereka berlanjut dalam masalah ini. Kami ingin rakyat dan negara Turki menjaga hubungan persahabatan karena ada ikatan sejarah yang mendalam antara rakyat Afghanistan dan Turki.”

Baca juga : Penembak Jitu Israel Tewas dalam Bentrokan dengan Warga Gaza

'Uang negara yang diblokir di luar negeri akan diambil kembali'

Mujahid mengatakan masalah keuangan yang merupakan masalah jangka pendek akan diselesaikan secara bertahap setelah pemerintah baru terbentuk.

“Afghanistan sudah memiliki pendapatan sendiri. Selain itu, kami akan menuntut pengembalian uang milik Afghanistan, yang diblokir [di AS dan Swiss] setelah pembentukan pemerintah,” ujar dia.

Menggarisbawahi keinginan Taliban untuk melanjutkan bantuan dari Bank Dunia dan berbagai sumber internasional, Mujahid mengatakan masyarakat Afghanistan membutuhkan bantuan mereka di setiap bidang, terutama dalam hal bantuan kemanusiaan dan medis.

Pemimpin Taliban Akhundzada di Kandahar

Ketika ditanya tentang keberadaan pemimpin Taliban Mullah Hibatullah Akhundzada, yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun dan tidak membagikan rekaman visual atau audio, Mujahid mengatakan dia berada di Kandahar, selatan Afghanistan.

“Nama pemimpin kami tidak ada dalam daftar hitam global. Karena itu, tidak ada bahaya baginya. Hibatullah Akhundzada saat ini sedang mengadakan beberapa pertemuan di Kandahar,” tutur dia.

Pernyataan ini menandai pertama kalinya Taliban mengonfirmasi lokasi pemimpin mereka di Afghanistan.

Baca juga : Jawaban Pelajar di Cirebon Saat Ditanya Jokowi Soal PTM

'Kita bisa kendalikan Panjshir dalam waktu dekat’

Mujahid mengatakan negosiasi terus berlanjut dengan pemimpin Tajik Ahmad Massoud, yang menolak menyerahkan provinsi Panjshir Afghanistan kepada Taliban.

Menekankan mereka tidak menginginkan konflik di Panjshir, dia menjelaskan, "Kami tidak ingin berperang. Kami mendukung negosiasi. Jika negosiasi gagal, daerah di sekitar Panjshir sudah dikelilingi oleh pasukan Taliban. Jika kami mau, kami bisa merebutnya dalam waktu yang sangat singkat."

Dia juga mengatakan bahwa upaya sedang berlangsung untuk membentuk pemerintahan yang inklusif. “Hak setiap orang akan diperhatikan dalam pemerintahan ini,” pungkas dia.