UNICEF Optimis dengan Janji Taliban Soal Sekolah Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Kepala operasi lapangan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) mengungkapkan optimismenya untuk bekerja dengan Taliban setelah kelompok milisi bersenjata itu merebut Afghanistan dari pemerintahan yang sah.

Sebelumnya, Taliban mengklaim akan mendukung pendidikan bagi anak perempuan. UNICEF masih mengirimkan bantuan ke sebagian besar wilayah di Afghanistan. Mereka dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan Taliban yang baru di kota-kota yang baru ini direbut kelompok tersebut seperti Kandahar, Herat dan Jalalabad.

"Kami sedang menggelar diskusi, berdasarkan diskusi yang sedang berlangsung kami cukup optimistis," kata kepala operasi lapangan UNICEF Mustapha Ben Messaoud, Rabu (18/8).

Ia menambahkan saat ini 11 dari 13 kantor lapangan UNICEF masih beroperasi. "Kami sama sekali tidak memiliki masalah dengan Taliban di kantor-kantor lapangan tersebut.

Taliban berkuasa di Afghanistan dari tahun 1996 hingga digulingkan pasukan Amerika Serikat (AS) tahun 2001. Selama itu mereka menerapkan hukum Islam yang kaku yang melarang perempuan bekerja. Anak perempuan dilarang pergi ke sekolah dan perempuan wajib menutup wajah mereka dan ditemani muhrimnya saat berpergian.

Pada Senin (16/8) lalu, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres memperingatkan pembatasan hak-hak asasi manusia yang 'mengerikan' di bawah pemerintahan Taliban serta pelanggaran hak asasi perempuan muda dan dewasa.

Baca juga : Mengapa Taliban Wajibkan Pelihara Jenggot dan Pukul Wanita?

Pada Selasa (17/8) kemarin, PBB memperingatkan ada ribuan pekerja hak asasi yang terancam bahaya. UNICEF mengutip sejumlah perwakilan Taliban yang mengatakan sedang menunggu arahan dari pemimpin mereka mengenai pendidikan anak perempuan.

Sementara, beberapa orang Taliban lainnya mengatakan mereka berharap sekolah 'terus berjalan'. Ben Messaoud mengatakan seorang direktur kesehatan Taliban di Herat meminta pegawai perempuan UNICEF untuk melapor.

Ia menambahkan UNICEF belum melakukan komunikasi langsung dengan Taliban di ibu kota Kabul. Juru bicara Komisioner Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet, Rupert Colville mengatakan kekhawatiran masyarakat Afghanistan 'sangat amat dipahami'.

"Kami meminta Taliban untuk menunjukkan lewat tindakan, tidak hanya perkataan, bahwa ketakutan begitu banyak orang dari berbagai lapisan atas keamanan telah teratasi," katanya.  

Tidak seperti negara-negara Barat yang berusaha mengevakuasi diplomat dan warga negara mereka dari Afghanistan. PBB tidak berencana untuk mengevakuasi staf mereka dan meminta lebih banyak bantuan untuk operasi mereka saat kebutuhan humanitarian meningkat.

Namun, pendonor ragu mengirimkan bantuan karena hubungan PBB dengan Taliban. Pasalnya, Dewan Keamanan PBB menetapkan Taliban sebagai organisasi teroris.

Sejak awal tahun sudah lebih setengah juta warga Afghanistan terpaksa mengungsi dari negara itu. Lembaga-lembaga PBB memperingatkan kemungkinan terjadinya 'bencana kemanusiaan' karena kelaparan semakin meluas.